Rabu, 26 September 2018 03:32 WIB
pmk

Hukum

Pesan MA ke Hakim: Kalau Tidak Takut Wartawan, Ya Takut Tuhan

Redaktur: Redjo Prahananda

Ketua Badan Pengawasan MA, Sunarto (kedua dari kiri) dan Jubir MA Suhadi hadir dalam ekspos penetapan tersangka aparat peradilan PN Tangerang, Selasa (13/3) malam di Gedung KPK. Foto: Eka G Putra/Indopos.

INDOPOS.CO.ID - Aparatur penegak hukum dari lembaga peradilan tanah air kembali tercoreng. Setelah unsur Hakim, Panitera dan Pengacara tertangkap tangan KPK, Senin (12/3) di PN Klas IA Khusus Tangerang, Banten. Mahkamah Agung (MA) mengakui ini merupakan tamparan keras dalam upaya bersih-bersih di internalnya.

Ketua Badan Pengawasan MA Sunarto menyadari masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan di tubuh lembaga peradilan. Ia pun mengapresiasi konsistensi KPK dalam menjaga integritas hakim, karena upaya MA selama ini didukung penuh.

"Perubahan MA sudah sangat signifikan. Dengan kebijakan tanpa toleran atas pelanggaan, aparatur peradilan atau hakim yang karakternya tak bisa dibina memang sudah seharusnya ditindak tegas. Mereka belum bisa menerima perubahan di tubuh MA," kata Sunarto, Selasa (13/3) malam.

Disampaikannya saat menghadiri ekspos KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan terkait kasus OTT di PN Tangerang. Melibatkan Hakim Wahyu Widya Nurfitri bersama Panitera Pengganti Tuti Atika yang keduanya merupakan penerima uang suap senilai Rp 30 juta. Diberikan dua pengacara Agus Wiranto dan HM Saipuddin.

Ditegaskan Sunarto berbagai upaya sudah dilakukan terhadap aparatur peradilan. Sebagai langkah bersih-bersih yang dilakukan MA, mulai pendekatan keagamaan yang menjelaskan bahwa tugas dan rutinitas sebagai ibadah. Hingga pendekatan personal dan memetakan hakim putih, abu-abu dan hitam.

"Bahkan kami ingatkan tentang kasus-kasus terdahulu yang menyeret aparat peradilan, kalau tidak takut wartawan, paling tidak takutlah tuhan. Itu pakai masker, topi dan lainnya kalau sudah tersangka kan sebenarnya takut wartawan," paparnya.

Pembenahan lain dijelaskan Hakim Agung tersebut juga sudah dilakukan melalui rekrutmen di tubuh MA. Seperti pada 2017, penerimaan aparat peradilan sudah sangat transparan dan akuntabel. Dimana MA tak terlibat lagi dalam seleksi dan Asesment sudah pakai pihak ketiga.

"Tentu harapan kami ini yang terakhir, karena jika terus berulang hanya akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu sendiri," tambah Juru Bicara MA Suhadi yang juga hadir bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Jubir KPK Febri Diansyah Selasa malam. (egp)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #ma 

Berita Terkait

IKLAN