Selasa, 16 Oktober 2018 01:06 WIB
pmk

Hukum

Pengamat Ini Sebut Alasan Hasto Bela Puan dan Pramono Tidak Logis

Redaktur: Ali Rahman

Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto. Foto: DOK INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal A Budiyono menyebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak relevan membuat garis demarkasi sebagai oposisi untuk membela kader PDIP yang disebut Setya Novanto menerima sejumlah uang korupsi e-KTP.

Menurutnya, secara fakta, tidak ada oposisi formal di Indonesia. Zaenal menjelaskan, di dalam sistem negara ini tidak dikenal pemisahan tegas partai pemerintahan dan oposisi bahkan UUD 1945 tidak mengatur oposisi. "Yang ada sekarang adalah oposisi hanya sekedar label politik atau positioning yang diambil oleh parpol tertentu," ungkap dia kepada INDOPOS, di Jakarta, Sabtu (24/3).

Zaenal menyebut seperti halnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saat ini mereka mengaku sebagai oposisi, namun, kata dia, disaat yang sama mereka bisa masuk pemerintahan kapan pun. "Begitu juga PDIP-Golkar juga tidak terikat secara konsitusi sebagai parpol pemerintah. Mereka bisa keluar kapanpun tergantung pertimbangan masing-masing. hal yang sama juga berlaku bagi PDIP di masa lalu," papar dosen Universitas Al Azhar ini.

Lebih jauh lagi, Zaenal menerangkan bahwa Hasto juga tidak logis dalam membangun narasi yang menyebut oposisi tidak mungkin ikut-ikut "bancakan" korupsi e-KTP sebagaimana tuduhan Setya Novanto. Pasalnya, proses penyusunan UU dan kebijakan apapun bukan hanya domain eksekutif, legislatif juga memiliki peran kuat sebagaimana diktum trias politica. "Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa jalan tanpa persetujuan DPR," tukasnya.

Sebelumnya, pada persidangan kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto menyebut beberapa politisi PDIP menerima aliran dana uang haram tersebut. Lalu untuk membela kadernya, Hasto sebut partainya di 2004-2014 berstatus sebagai oposisi sehingga tidak logis kalau bisa mendapat bagian proyek e-KTP.

Hasto justru menyerang Demokrat atas isu yang dilontarkan Setya Novanto. Lalu Demokrat bereaksi bahwa PDIP untuk tidak melindungi kader bila tersangkut kasus korupsi. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #korupsi-e-ktp #setya-novanto #pramono-anung #puan-maharani 

Berita Terkait

IKLAN