Nusantara

Banyak Korban, Tuntut NTT Darurat Human Trafficking

Redaktur:
Banyak Korban, Tuntut NTT Darurat Human Trafficking - Nusantara

RATAPI -Sejumlah aktivis NTT menggelar aksi atasi mafia human trafficking di depan Mapolda NTT dan kantor Gubernur NTT, Rabu (28/3). Foto Obed Gerimu/Timor Express

INDOPOS.CO.ID– Ratusan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aksi Rakyat NTT Menggugat, Rabu (28/3) menggelar aksi demonstrasi ke Mapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kantor Gubernur NTT.

Massa demonstrasi dari 94 organisasi ini melakukan long march menuju Mapolda NTT. Mereka hendak bertemu Kapolda NTT. Mereka mendesak Kapolda NTT untuk menemui mereka dan berdialog bersama. Namun, hampir setengah jam berorasi, para pendemo baru ditemui oleh Wakil Direktur Umum Polda NTT. Para pendemo yang kebanyakan aktivis perempuan dan mahasiswa serta keluarga korban human trafficking ini hanya menyerahkan pernyataan sikap. Selanjutnya, mereka melakukan long march ke kantor Gubernur NTT untuk berdialog dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Para pendemo juga mengusung puluhan replika peti jenazah. Selain itu membawa puluhan spanduk. Di kantor Gubernur NTT, para pendmeo pun gagal bertemu gubernur. Gubernur yang baru saja menggelar jumpa pers terkait Paskah dan Pilkada NTT langsung meninggalkan Kantor Gubernur dan mengikuti acara pelepasan peserta ziarah Semana Santa di Pelabuhan Bolok menuju Kabupaten Flores Timur.

Para pendemo pun bergantian melakukan orasi di depan kantor gubernur. Salah satu aktivis perempuan, Balkis Soraya Tanof dalam orasinya menyampaikan delapan tuntutan rakyat NTT. Salah satu tuntutan adalah pemerintah segera melakukan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. ”Pemerintah, baik daerah maupun pusat mau mendengarkan suara korban. Jangan hanya lihat warga negara hanya dari kacamata administrasi semata, tapi harus letakkan mereka dalam kacamata warga negara. Selama ini proyek penanggulangan perdagangan orang hanya bersifat sepihak dan kental dengan mafia,” kata Balkis.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo diminta studi banding ke Timor Leste untuk belajar mengapa di Timor Leste yang baru merdeka tidak ada pengiriman jenazah pekerja migran. Sebaliknya mengapa jenazah dari warga di Timor Barat setiap bulan demikian banyaknya.

Balkis juga meminta pemerintah daerah NTT segera menyatakan bahwa NTT adalah provinsi darurat perdagangan orang. Pemerintah daerah (pemda) segera melakukan tindakan emergency untuk melakukan tindakan pencegahan dalam proses rekrutmen. “Tangkap para PL yang liar merekrut dan menjual orang, tangkap pemilik PPTKIS yang terbukti melakukan perdagangan orang dan bersihkan BNP2TKI dan BP3TKI pastikan tidak ada petugasnya yang tidak memiliki PPTKIS agar tidak ada konflik kepentingan,” kata Balkis.

Pemda juga diminta tidak hanya meratapi keadaan, tapi menyiapkan fasilitas untu para korban meninggal yang tiba di berbagai daerah. Selanjutnya, kementerian Luar Negeri diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga terkait untuks egera mendata para TKI yang sudah tidak memiliki surat yang sah dan segera membantu mereka untuk memiliki dokumen tenaga kerja yang legal. ”Kemenlu harus berjuang untuk mendata anak-anak Indonesia yag tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas. Salah satunya adalah anak dari almarhumah Maria Gorety Mamo,” kata Balkis.

Aksi demonstran di depan kantor gubernur NTT berlangsung lebih dari dua jam. Kesal karena tidak bertemu gubernur, beberapa aktivis mahasiswa merusak tugu meriam yang berada di pagar kantor gubernur. Tugu itu dibongkar dan beberapa bagiannya dibuang ke selokan.

Aksi massa ini mendapat pengawalan ketat aparat dari Polres Kupang Kota. Hingga pukul 13.00, massa masih bertahan di depan kantor gubernur NTT dengan menggelar spanduk dan replika peti jenazah dari kardus bekas.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam jumpa pers sesaat sebelum aksi demonstrasi tersebut, menjelaskan Pemprov NTT juga prihatin dengan banyaknya korban human trafficking di NTT. Dalam 2018 ini sudah 23 korban jiwa. Oleh karena itu, pemprov terus berupaya untuk mencegah kejahatan ini.

Di hadapan wartawan, Gubernur Frans Lebu Raya menjelaskan pemerintah tidak melarang orang bepergian, namun tentu harus dilengkapi persyaratan administrasi sesuai prosedur yang berlaku. ia menjelaskan, Pemprov NTT telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Ia berharap sistem yang baru ini dapat meminimalisir human trafficking di NTT.

Ia mengatakan tidak mungkin pemerintah melarang orang bepergian. Apalagi ke luar negeri. Namun ia menegaskan semua dokumen administrasi harus dilengkapi terlebih dahulu. “Saya minta perhatian para bupati, walikota, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BNP2TKI untuk memantau kalau ada yang bepergian harus melalui proses legal. Saya juga minta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk tegas mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku,” kata Lebu Raya.

Ia juga meminta bupati, camat, kepala desa untuk ikut aktif dalam mengawasi persoalan perdagangan orang. Pasalnya, mereka yang selama ini menjadi korban berasal dari desa-desa dan dokumennya dari desa. “Saya akan undang bupati dan walikota untuk membicarakan persoalan TKI secara bersama. Pokoknya kita harus mencari solusi bersama,” katanya.

Selanjutnya, Lebu Raya juga menegaskan sudah meminta tim yang berada di Malaysia untuk mendata jumlah TKI yang saat ini ada di Malaysia. Dan ke depan mesti ada kesepakatan bersama dalam proses pengiriman TKI yakni antara negara pengirim dengan negara penerima. “Kalau tidak sesuai prosedur, ya dipulangkan. Namun, kenyataannya orang lebih suka dipekerjakan secara ilegal,” ujar Lebu Raya. (sam/jpg)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Polri Tahan Lima Tersangka Pelaku Human Trafficking

Megapolitan / Kirim ABG Kerja di Karaoke, Dua Perempuan Ditahan

Megapolitan / Pemkab Serang Selamatkan Dua Korban Human Trafficking

Hukum / Ini Kronologi Penangkapan Pelaku Perdagangan Orang ke Suriah


Baca Juga !.