Jumat, 20 Juli 2018 03:14 WIB
BJB JULI V 2

Nasional

Fasilitas Kesehatan Wajib Laksanakan Program Keselamatan Pasien

Redaktur: Ali Rahman

Menko PMK Puan Maharani pada pertemuan tingkat Menteri ke 3 tentang Keselamatan Pasien di Tokyo, Jepang, Sabtu (14/4) pekan lalu.

INDOPOS.CO.ID - Menko PMK, Puan Maharani mengatakan, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Rumah Sakit yang mewajibkan fasilitas kesehatan untuk melaksanakan program keselamatan pasien sejak 2009 lalu.

Itu disampaikan Menko PMK pada pertemuan tingkat Menteri ke 3 tentang Keselamatan Pasien di Tokyo, Jepang, Sabtu (14/4) pekan lalu. Dikatakannya, negara-negara anggota SEARO WHO telah mendukung Deklarasi Jakarta tentang Keselamatan Pasien 2007 lalu.

“Tidak boleh ada pasien menderita cedera saat menerima perawatan di rumah sakit,” katanya.

The 3rd Global Ministerial Summit on Patient Safety merupakan forum global di tingkat menteri. Forum itu tempat membahas tentang keselamatan pasien dalam perawatan kesehatan.

“Di situ merupakan ajang bertukar pengalaman dari beberapa negara dalam mengatasi keselamatan pasien,” sebutnya.

Pada pertemuan yang dihadiri peserta dari 44 negara yang terdiri dari Presiden Swiss, 15 menteri perwakilan negara, delapan organisasi internasional itu, Menko PMK mendapat kehormatan menyampaikan pandangan Pemerintah Indonesia tentang keselamatan pasien. Itu disampaikan setelah tuan rumah, Jepang.

Dijelaskannya, untuk menjamin keselamatan pasien, Pemerintah Indonesia membentuk komite nasional dan mengembangkan beberapa strategi. Di antaranya menetapkan prioritas pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan kesehatan.

Selain itu, Puan juga menyampaikan soal penerapan daftar pemeriksaan keselamatan bedah dari WHO. Itu untuk memastikan pasien ditangani sesuai SOP dan mengembangkan pedoman penanganan area spesifik yang memiliki risiko tinggi.

“Kami mengharapkan rumah sakit diakreditasi setiap tiga tahun guna meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien melalui pendekatan manajemen risiko,” harapnya.

Diakhir pidatonya, Menko PMK menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menyediakan akses pelayanan kesehatan berkualitas. Itu untuk mencapai Cakupan Kesehatan Universal tahun 2019.

Sejalan dengan Global UHC 2030, saat ini Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia telah mencapai 74 persen penduduk atau lebih dari 195 juta jiwa. Menko PMK juga berharap Deklarasi Tokyo tentang keselamatan pasien itu dapat mendorong perubahan sistem dan praktek pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, edukasi, kolaborasi pemerintah dan swasta.

“Intinya, keselamatan pasien dan UHC dapat tercapai secara efektif,” pungkasnya. (iwk)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kemenko-pmk #kesehatan 

Berita Terkait

Perempuan Lebih Rentan Skoliosis 

Kesehatan

Berolahraga Sesuai Kemampuan Tubuh

Kesehatan

IKLAN