Sabtu, 15 Desember 2018 12:49 WIB

Nasional

Melihat Persiapan Organisasi Buruh Jelang May Day

Redaktur:

PERSIAPAN-Sejumlah organisasi buruh siap-siap menggelar aksi seperti tahun lalu. DOK/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - HAMPIR 1 juta buruh akan mengikuti aksi serentak di 25 Provinsi dan lebih 200 kabupaten/kota pada hari buruh, 1 Mei 2018 mendatang. Bagaimana kesiapannya? Isu apa yang akan diusung?

DILIANTO, Jakarta

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Said Iqbal menyampaikan, khusus di Jabodetabek, sekitar 150 ribu buruh KSPI akan menggelar aksi May day di depan Istana, Jakarta.

Titik kumpul jam 10.00 WIB di Patung Kuda, kemudian bersama-sama menuju ke Istana. Mereka akan menyampaikan tuntutan buruh. Setelah itu, pukul 13.00 WIB buruh KSPI begerak menuju ke Istora Senayan.

"Di Istora Senayan akan dilakukan pidato penyampaian tuntutan tentang isu buruh dan deklarasi calon Presiden 2019 yang didukung buruh Indonesia," tegas Said dalam keterangannya kepada INDOPOS, Selasa (24/4).

Said Iqbal pun menyampaikan, salah satu isu utama yang diangkat KSPI dalam May Day adalah tentang penolakan masuknya TKA Cina Unskilled Worker (TKA buruh kasar dari Cina).

"KSPI juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut Perpres Nomor 20 tahun 2018 yang mempermudah masuknya TKA ke Indonesia," ujarnya.

Karena, kata Iqbal, yang dibutuhkan bukan Perpres, tetapi lebih pada penegakan aturan (law inforcement) terhadap TKA buruh kasar dari Cina yang melanggar konstitusi dan berpotensi membahayakan kedaulatan negara Indonesia.

Tujuan investasi masuk ke Indonesia, termasuk investasi dari Cina, kata Iqbal adalah mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia.

"Tapi investasi Cina berpotensi tidak memberikan manfaat untuk pekerja local. Sebab mereka tidak bisa bekerja di pabrik atau perusahaan dari Cina tersebut," tegasnya.

Dia menegaskan, jika memang demikian, apa tujuan investasi dari Cina, serta untuk apa Presiden Joko Widodo membuat Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut.

"Buruh Indonesia menduga, jangan-jangan Perpres 20 tahun 2018 ini ada kaitannya dengan perhelatan Pileg dan Pilpres 2019. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan Pileg dam Pilpres 2019, maka sebaiknya Presiden Joko widodo mencabut Perpres Nomor 20 tahun 2018," tegasnya.

Lebih lanjut Iqbal menyatakan, Dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut, tidak mencantumkan secara tegas kewajiban bagi TKA untuk melakukan transfer of job dan transfer of knowledge terhadap pekerja Indonesia.

"Dalam Perpres tersebut juga tidak ada dijelaskan kewajiban TKA wajib didampingi oleh 10 orang pekerja lokal untuk kepentingan transfer of job dan transfer of knowledge tersebut," ucapnya.

Mereka menseriusi soal Perpres TKA ini. Bahkan, KSPI dengan advokasi Prof Yusril Ihza Mahendra, juga sedang mempersiapkan judicial review ke MA terhadap perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang TKA tersebut.

Hal senada disampaikan Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto. Ia minta kaum buruh untuk May Day nanti mengangkat isu soal maraknya keberadaan TKA asing, khususnya yang berasal dari Cina.

Presiden Jokowi Widodo diminta mengkaji ulang Perpres 20/2018 tentang TKA. Ia menilai, Pemerintahan Jokowi terlalu memberikan keleluasaan atas TKA Cina dengan Perpres 20/2018 tersebut.

"Belum lagi masalah target pertumbuhan ekonomi yang naik turun membuat ekonomi dalam negeri tidak bergerak naik. Dan membuat nasib tenaga kerja kita makin tak menentu," kata Andri kepada INDOPOS.

Andrianto mengingatkan kembali, bahwa tiap tahun angkatan kerja di Indonesia bertambah tiga juta jiwa. Dalam catatatannya saat ini jumlah, angkatan kerja di Indonesia mencapai 100 juta jiwa. Namun, lapangan kerja yang tersedia hanya mampu menampung separuhnya.

Atas dasar itu, lanjut Andri, sangat tidak masuk akal jika Jokowi membuka keran bagi TKA ke Indonesia. Apalagi janji kampanye untuk membuka lapangan kerja belum terwujud sepenuhnya.

"Padahal dulu Jokowi berjanji akan buka lapangan kerja 10 juta per tahun. Pemerintahannya sudah berjalan 3 tahun, tapi ini tidak tercapai, maka tidak masuk akal bila pemerintah malah membuat policy permudah TKA," tandas Andri.

Pendapat lain diutarakan oleh Sekjen Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Damar Panca Mulya. Menurut dia, pihaknya masih membicarakan perihal Perpres Nomor 20/2018 soal TKA itu untuk menjadi isu saat May Day.

"Sampai saat ini kami belum memutuskan Perpres TKA menjadi isu di May Day nanti," kata Damar kepada INDOPOS.

Dirinya hanya menyatakan, pihaknya lebih mengkritisi 10 hal yang ada di pemerintahan Jokowi. Yakni,  industrialisasi nasional di bawah kontrol rakyat, nasionaliasai aset-aset strategis untuk rakyat, reformasi agrarian, peningkatan subsidi untuk rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kemudian soal energi, perumahan, transportasi, upah layak nasional dan hapuskan sistim kerja kontrak dan outsourcing. Isu lainnya, yakni hapus utang luar negeri, berantas korupsi, penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan juga mewujudkan demokrasi kerakyatan. Terakhir, yakni melindungi hak perempuan Indonesia. "Jadi untuk saat ini kami masih mengusung 10 isu itu, yang akan disuarakan pada May Day nanti di depan Istana Presiden," ucapnya.

KPBI tambahnya, akan membawa sedikitnya 30 ribu massa dengan tema utama, saatnya kaum buruh memimpin gerakan rakyat dengan kekuatan politiknya sendiri. (*)


TOPIK BERITA TERKAIT: #may-day #buruh 

Berita Terkait

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 25 Persen

Banten Raya

Perpres soal TKA Harus Dicabut

News in Depth

May Day Harusnya Jadi Momen Pemersatu

News in Depth

Prabowo Ikut Hadiri May Day

Nasional

IKLAN