X CLOSE Laporan Kinerja DKPP
Rabu, 19 Desember 2018 12:26 WIB

Headline

Ini Peran Sejumlah Lembaga Tangani Terorisme

Redaktur:

Ilustrasi: Sebuah bom meledak di halaman Mako Polrestabes Surabaya, Senin (14/5) pagi.

INDOPOS.CO.ID - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi sorotan publik, setelah terjadinya insiden bom di Surabaya dan beberapa daerah lainnya. Banyak yang bertanya, apa sebenarnya tugas dan fungsi lembaga yang baru dibentuk tahun 2010 lalu tersebut. Demikian juga halnya dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010, lembaga pemerintahan nonkementerian (LPNK) ini memiliki tugas menanggulangi terorisme. Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengatakan, tugas BNPT menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.

Selain itu, tugas BNPT juga melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah, terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Sementara, menurut Irfan, untuk bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. " Semua sudah diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2010," ujar Irfan Idris kepada INDOPOS, Selasa (15/5).

Ia menyebutkan, ada tiga hal yang akan dilakukan setelah insiden bom bunuh diri di Surabaya, yakni upaya pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi. Upaya tersebut, telah diakomodasikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

" Ada dalam pasal RUU Anti Terorisme, yang sebentar lagi diparipurnakan oleh DPR," ungkapnya.

Irfan menyebutkan, pada penanggulangan terorisme telah diprogramkan dalam RUU Antiterorisme. Setiap lembaga dan kementerian terkait memiliki bidang, tugas dan fungsi masing-masing. Seperti tugas penindakan, koordinasi penindakan, penindakan hukum, penegakan hukum, deradikalisasi hingga kesiapsiagaan.

Lebih jauh Irfan menjelaskan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPT di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) adalah cikal bakal berdirinya BNPT.

"BNPT dipimpin oleh seorang kepala di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," terangnya.

Ia menjelaskan, dalam Perpres 46/ 2010 dijelaskan, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas. Bentuk kegiatan ini sangat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi.

"Terorisme juga merupakan ancaman nyata dan serius dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara," ungkapnya.

Menurut Irfan, dalam menanggulangi terorisme, BNPT menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme. Kemudian, melakukan koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme, melakukan koordinasi pelaksanaan deradikalisasi serta pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme.

Program lainnya, pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional, melaksanakan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme hingga perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi serta sumber daya serta kerjasama antar instansi.

"Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme," jelasnya.

Secara organisasi, dikatakan Irfan BNPT terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional dan Inspektorat. 
Satuan Tugas (Satgas), masih ujar Irfan, terdiri dari unsur instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas dapat melibatkan unsur masyarakat. Untuk penugasan unsur Polri dan TNI bersifat earmarked/disiapkan atau Bawah Kendali Operasi (BKO). "Satgas dibentuk menyesuaikan kebutuhan," katanya.

Ia menyebutkan, Satgas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Satgas, menurutnya langsung di bawah koordinasikan Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. 

 Untuk pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional, Satgas di bawah koordinasi Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan," pungkasnya.

Lantas, seperti apa pembagian tugas antara Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI hingga BNPT?  Pengamat Intelijen dan Militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati secara terpisah menjelaskan, secara formal tugas dan fungsi intelijen, tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2011. Pada Pasal 4 berbunyi, Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Dari bunyi pasal itu, lanjutnya, maka jelas konstruksi kerja sama antarlembaga wajib dilakukan secara bersama dan profesional.

Sementara di dalam Pasal-1 butir-4 UU 17/2011 termaktub penjelasan detail soal ancaman. Dalam pasal itu disebutkan, ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Di titik itu, maka jelas terlihat tanggung jawab terkait terorisme yang mengganggu kedaulatan negara menjadi tanggung jawab bersama.

Nuning menjelaskan, secara akademik, militer terkait terorisme menjadi tugas semua bangsa di dunia. Implikasi pemberantasan atau penanggulangan terorisme oleh militer dan polisi berbeda perspektif hukumnya, karena terorisme bisa menjadi kejahatan terhadap negara atau kejahatan terhadap publik.

Dikatakann, penanganan terorisme di Indonesia selama ini cenderung masih dalam klasifikasi kejahatan terhadap public. Sehingga cenderung ditangani Polri semata. Jika terorisme mengancam keselamatan presiden atau pejabat negara lainnya sebagai simbol negara, maka terorisme tersebut menjadi kejahatan terhadap negara dan harus ditanggulangi oleh TNI.

Masih menurut Nuning, terkait dengan jenis senjata dan bom yang digunakan oleh teroris masih tergolong konvensional, maka masuk kewenangan Polri. Tetapi jika senjata dan bom yang digunakan oleh teroris tergolong senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Deatruction), seperti senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia dan senjata radiasi, maka yang menangani adalah TNI.

Selain subyek ancaman teror dan jenis senjata, bebernya, maka rezim kedaulatan suatu negara juga berimplikasi kepada kewenangan penegakan hukum. Jika kejahatan teror dilakukan di wilayah kedaulatan penuh Indonesia, maka Polri dan TNI bisa bersama-sama menanggulangi. Tetapi jika rezimnya adalah hak berdaulat, maka TNI yang melakukan aksi penanggulangan.

Dia memberi contoh jika kejahatan teror terjadi di kapal yang berlayar di Zone Economic Exclusive (ZEE) Indonesia atau menyerang kilang pengeboran minyak PT Pertamina 15 mil dari pantai, maka teroris harus dilumpuhkan oleh Pasukan Khusus TNI.

"Terhadap platform sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP) apakah kendaraan air (kapal) dan kendaraan udara (pesawat) yang teregistrasi dan berbendera suatu negara. Misalnya pesawat Qantas milik Australia dibajak teroris dan mendarat di Bandara Ngurah Rai, maka sesuai hukum internasional yang harus menangani hanya 2 pilihan, apakah TNI atau tentara Australia," imbuhnya.

Dari keempat kriteria tersebut, ucap Nuning, maka Undang-undang Teror di Indonesia juga patut mengakomodasi hukum-hukum internasional yang juga berlaku. Jadi, UU yang sudah ada sudah memberi amanat dan mandat baik kepada Polri dan TNI. Yang lebih penting adalah bagaimana TNI menjabarkan kewenangan sesuai 4 kriteria tersebut ke dalam suatu peraturan yang dapat diterima oleh Polri dan instansi pemerintah lainnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah menyatakan, TNI selalu siap diterjunkan untuk membantu menanggulangi dan memerangi terorisme. Hanya saja, ia belum mau menyebutkan satuan mana yang nantinya akan dilibatkan dalam pemberantasan kejahatan lintas negara tersebut. 

Dia bahkan juga menyebutkan bahwa TNI tidak dalam posisi menekan untuk penanganan tindak pidana terorosme melainkan hanya memberikan masukan. "Panglima TNI sudah sering menyampaikan, kita dalam posisi memberikan masukan," kata Sabrar Fadhila,  kepada wartawan saat mendampingi Panglima TNI di Gedung Akmil, Magelang, Jateng, Selasa (15/5). 

Fadhilah menegaskan, TNI mempunyai kemampuan untuk membantu dalam menanggulangi terorisme, baik pada tahap pencegahan maupun penindakan. Bahkan, TNI juga mempunyai struktur yang tertata mulai dari teritorial, intelijen serta pasukan-pasukan lainnya. Hal ini bisa dijadikan kekuatan dan kemampuan untuk membantu pencegahan terorisme.

"Penanganan terorisme jangan hanya selalu dalam hal penindakan. Aksi terorisme itu kan didahului tahapan prolog.  Kita mempunyai kemampuan teritorial dan intelijen. Kenapa tidak disinergikan untuk terus memberikan konstribusi dalam penanganan terorisme," ujarnya. 

Lebih jauh, ia mengatakan, hingga kini koordinasi antara TNI dengan pihak lainnya sudah berjalan tanpa kendala. " Sekali lagi, kami tidak dalam posisi menekan tetapi memberikan masukan," tukasnya.  (nas/aen/ydh)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #terorisme #teror-bom 

Berita Terkait

Tangkal Aliran Dana Kelompok Teroris

Nasional

FBI Lacak Pengirim Paket Bom

Internasional

Bom Jatuh, Terduga Teroris Dilumpuhkan

Headline

Empat Napiter Tewas di Nusakambangan

Nasional

Serangan dari Dalam Iran, 25 Orang Tewas, 70 Luka-Luka

Internasional

IKLAN