Rabu, 26 September 2018 10:07 WIB
pmk

News in Depth

BI Tolak Uang Virtual

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID – Bank Indonesia (BI) bakal mempelajari keputusan Bappebti menetapkan mata uang digital sebagai komoditas. Setelah mengetahui butir-butir aturan yang mendasari keputusan itu, BI akan memberi tanggapan. ”Kalau tahu butir-butir sudah jelas seperti apa,” tutur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko.

Onny tidak memungkiri, BI pernah mengikuti pertemuan bersama pemangku kepentingan. Namun, saat ini, bank sentral perlu melihat seperti apa aturan tersebut. ”Kami akan meeting dulu, nanti akan kami respon,” kata Onny.

Hingga saat ini, BI tidak mengakui uang virtual. Praktis kebijakan itu bakal membuat rencana Bappebti terhambat. ”Masih sama, virtual currency bukan sebagai alat pembayaran,” tukas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, melalui pesan singkat di Jakarta  (8/6).

Produk uang virtual bilang Agusman tidak bisa dijadikan alat transaksi dengan beragam pertimbangan. Salah satunya, tidak sesuai Undang-Undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang. UU mata uang itu menyebut mata uang adalah uang keluaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan setiap transaksi mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lain di Wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

Selain itu, pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat spekulasi tanpa ada otoritas bertanggung jawab. Tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency. Kemudian nilai perdagangan sangat fluktuatif (volatile) sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble).

Tidak kalah mengerikan rawan dipakai sebagai sarana pencucian uang (money laundry) dan pendanaan terorisme. Dengan begitu, dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Berdasar pertimbangan itu, BI memperingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, BI bilang Agusman melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

Meski begitu, Bappebti seusai lebaran dikabarkan akan kembali mendiskusikan hal itu dengan BI dan OJK. Seperti  tata cara perdagangan, pengawasan dan menciptakan peraturan yang bisa menjadi pegangan bagi perusahaan exchanger yang ingin mengajukan kontrak berjangka. Bappebti juga akan menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaku usaha mengusulkan, perdagangan kripto dikenakan pajak final seperti perdagangan di bursa pasar modal. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #karpet-merah-cryptocurrency 

Berita Terkait

Tanpa Regulasi, Pasar Digital Aset Luar Biasa

News in Depth

Tanpa Underlying Aset, Uang Digital Rawan

News in Depth

OJK Tetap Hanya Akui Rupiah

News in Depth

Pelaku Usaha Respon Positif

News in Depth

Karpet Merah Cryptocurrency

News in Depth

IKLAN