Senin, 20 Agustus 2018 04:15 WIB
pmk

Headline

KPK: Kok Penunjukan Langsung?

Redaktur:

SAKSI– Dirut PLN Sofyan Basir tak berkenan menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK. ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Status Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir sebagai saksi dalam kasus penggarap proyek Pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Riau-1 terancam berubah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penunjukan langsung terhadap Blackgold Natural Resource Limited sebagai penggarap proyek bernilai Rp12,6 Triliun itu.

Dalam pemeriksa Sofyan Basir di gedung KPK, Jumat (20/7), penyidik KPK menggali lebih banyak keterkaitan PLN yang  menujuk Blackgold sebagai penggarap proyek PLTU Riau-1.

Juru bicara KPK, febri Diansyah kepada wartawan menjelaskan, penyidik mendalami pertemuan-pertemuan yang diduga dilakukan oleh saksi dengan tersangka. Selain itu, dalam kapasitas saksi sebagai Dirut PLN, penyidik juga saat ini sedang mendalami peran dan arahan saksi dalam hal penunjukan Blackgold, menggarap proyek dengan tegangan sebesar 35.000MW itu.

Hal tersebut menurutnya, lantaran proses yang digunakan dalam transaksi dilakukan dengan cara penunjukkan langsung. "Penunjukan langsung proyek yang nilainya sangat besar seperti ini tentu menjadi point penting. Apakah ada tekanan di sana, apakah ada upaya memuluskan agar penandatanganan dilakukan, yang diduga menggunakan sejumlah uang yang kita sangkakan kepada tersangka EMS. Ini yang sedang kami  dalami terus-menerus," tegasnya.

Ditanya apakah status saksi Sofyan Basir terancam, naik menjadi tersangka, Febri mengaku belum bisa berandai-andai. “Penyidik sedang mendalami, mengapa proyek sebesar ini dilakukan penunjukan langsung. Itu saja,” tegas Febri.

Sementara, usai diperiksa selama tujuh jam oleh penyidik KPK, Sofyan enggan berbicara banyak perihal pemeriksaannya. Ia hanya mengaku ditanya soal kewajibannya sebagai Dirut PLN.

“Saya ditanya mengenai tugas, kewajiban dan fungsi saya sebagai Direktur. Saya juga menjelaskan masalah-masalah kebijakan dan sebagainya kepada penyidik,” kata Sofyan Basir, di Gedung KPK, Jumat (20/7).

Ia membantah jika dirinya telah menunjuk langsung Blackgold sebagai penggarap proyek Pembangunan PLTU Riau-1. “Penunjukan Blackgold, sudah melalui proses yang semestinya,”ucap Sofyan.

Mengenai kebijakan penunjukkan pihak swasta Blackgold Natural Resources Limited,  menurut Sofyan, memang ada sejumlah kebijakan dan peraturan bagi pihak swasta yang telah ditentukan sebelumnya oleh PT PLN sebagai perusahaan induk PT PJB. "Begini, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh PT (PLN) kepada PJB. Namun kami tak tahu sama sekali bahwa dalam perjalanannya ditemukan permasalahan serta sejumlah aliran dana yang mengalir ke pihak tertentu," terang Sofyan.

Saat ditanyakan oleh awak media, apakah kenal dengan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan pemilik bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo, Sofyan tak menampiknya. “Ya kan Komisi VII, pernah ketemulah, (Johannes, red) kenal,” kata Sofyan.

Tapi walau kenal, Sofyan menyangkal adanya pertemuan khusus dengan keduanya. “Nggak ada, nggak tahu. Tanya ke penyidik. Kita belum berhak memberikan pernyataan. Kita masih mengikuti proses,” ucap dia.

Sofyan Basir dipanggil oleh KPK untuk dimintai kesaksiannya atas kasus suap proyek Pembangunan PLTU Riau-1 yang menyeret nama Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan Johannes B Kotjo.

Dalam kasus suap proyek ini, KPK telah menatapkan Eni Maulani Saragih dan Johannes sebagai tersangka. Eni telah menerima uang suap kurang lebih berjumlah Rp 4,8 miliar dari Johannes. Uang tersebut diperuntukkan untuk memuluskan perusahaan Blackgold Natural Resource menggarap proyek PLTU Riau-1.

Dalam kerja sama proyek PLTU Riau-1 ini, PLN diketahui memiliki saham sebesar 51 persen. Sementara sisanya dimiliki oleh anak perusaaan PLN, investor dari Cina, serta sejumlah konsorsium salah satunya perusahaan milik tersangka Johanes Budisutrisno Kotjo(Blackgold Natural Resource)

Atas perbuatannya, Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, usai menjalani pemeriksaan 12 jam lebih oleh penyidik KPK, Mensos Idrus Marham mengatakan, diamankannya Eni Maulani Saragih oleh KPK di rumahnya tentu dengan alasan yang kuat. "KPK dengan logikanya sendiri telah mengamankan Eni (Saragih) di tempat saya yang tentu bukan tanpa alasan. Tentu ada alasan," lontar Idrus di depan gedung KPK, Kamis malam (19/7).

Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan yang terbilang cukup lama sekitar 12 jam. Idrus enggan menjelaskan karena ada etika hukum. "Tentu tidak etis jika saya sampaikan semua. Karena proses hukum masih berlangsung. Yang jelas materi penjelasan secara subtasial sudah saya sampaikan semuanya," lontarnya.

Terkait hubungannya dengan Eni dan Dirut PT PLN Sofyan Basir maupun Johannes B Kotjo. terus terang Idrus mengatakan kalau mereka adalah teman dekatnya. Ia mengaku biasa menyapa Eni dengan sebutan "Dinda", sedangkan biasa menyapa Johannes B Kotjo dengan panggilan "Abang".

"Jadi mereka semua itu teman saya. Pak Johannes [Kotjo] juga berteman, sudah lama kenal. Ibu Eni itu adik saya. Ceritanya panjang, gak bisa diceritain. Yang penting saya kenal (mereka) semua," tandas Idrus. (ind/cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #korupsi #dirut-pln 

Berita Terkait

IKLAN