Senin, 20 Agustus 2018 02:29 WIB
pmk

Politik

Ma’ruf Amin, Bertarung di Usia 75 Tahun

Redaktur:

Pasangan Capres dan Cawapres partai koalisi Indonesia Kerja, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bersama sejumlah pimpinan partai pengusung resmi mendaftarkan diri di gedung KPU Pusat, Jakarta, Jum'at (10/8). KPU menyatakan pengajuan persyaratan untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres sudah lengkap. FOTO: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - BAKAL calon wakil presiden KH. Ma'ruf Amin menyatakan, kesiapannya menjadi pendamping Jokowi karena ia merasa ada panggilan dari negara. Sebagai seorang ulama, ketika dibutuhkan negara maka menjadi kewajibannya untuk menerima lamaran Jokowi sebagai cawapres.

"Saya ini advokat Allah. Jadi wapres ya, kalau dibutuhkan negara saya siap. Kan harus begitu. Berarti saya harus mengabdi pada negara. Ulama itu kan kalau dibutuhkan manfaat, kalau nggak dibutuhkan nggak," ujar Kiai Ma'ruf saat jumpa pers di Kantor PBNU Kramat Jakarta Pusat, Kamis (9/8).

Rais Aam PBNU itu lalu menceritakan awal mula ia mendapat tawaran cawapres yang saat itu ia tengah berada di Kantor PBNU. Jelang waktu maghrib, Kiai Ma'ruf tiba-tiba mendapat panggilan telefon pinangan tersebut dari Mensesneg Pratikno.

"Dikabari (jadi cawapres) sorean (magrib) oleh Pak Setneg via telepon. (terus) kan ditanya saya, mau nggak jadi cawapres alternatif," ungkapnya.

Pria berusia 75 tahun itu mengaku, sebelumnya tak tahu menahu perihal tawaran cawapres. Termasuk pada saat menghadap Jokowi di Istana Negara pada Rabu (8/8) siang bergantian dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj lalu, disusul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Posisi itu ia mengaku hanya berbincang biasa dengan Jokowi dan tidak ada pembicaraan cawapres.

"Nggak ngomong apa-apa," ujarnya.

Demikian pula pada pertemuan-pertemuannya sebelumnya dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kiai Ma'ruf sebut, hanya 'ngobrol' masalah bangsa dan keummatan. Ia pun mengaku dari dahulu merasa dekat dengan Jokowi.

"Nggak (pernah ngomong cawapres dari dahulu), cuman deket aja, sering ngobrol aja, sering diskusi, biasa ngobrol soal politik, soal bangsa, soal keutuhan bangsa," urai pria paruh baya asal Banten itu.

Ia menduga dari kedekatannya itulah, kemungkinan Jokowi mempunyai chemistry dengan dirinya. "(Jokowi) banyak akurnya dengan saya, presiden itu banyak yang cocok," klaimnya.

Mengenai jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Ma'ruf menegaskan, akan segera mempertimbangkan untuk mundur. Hal ini juga berlaku pada jabatannya yang lain sebagai penasehat di Bank Syariah. "Ya itu kita lihat nanti aturannya gimana (setekah daftar KPU)," kata Kiai Ma'ruf.

Lalu ia menyatakan tak akan memakai nama MUI ketika nanti berkampanye sebagai cawapres. Kiai Ma'ruf menegaskan, akan membangun sinergitas terhadap seluruh elemen bangsa. Kata dia, semua pihak harus paham bahwa kita punya landasan sebagai negara kuat yang merupakan kesepakatan bersama.

"Kesepakatan itu, tidak boleh ada saling (menghianati) antar kelompok satu dengan kelompok lain, karena kita sudah bersepakat untuk berdampingan secara damai," katanya.

Selanjutnya, dalam menjadi cawapres, Kiai Ma'ruf menegaskan, tidak merasa bersaing dengan calon lain termasuk dengan nama Mahfud MD. Hingga saat ini Kiai Ma'ruf belum menghubungi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Belum (komunikasi). Ya nanti kalau bertemu saja. kenapa? kok sepertinya saya bersaing dengan Pak Mahfud. cawapres kan ada 10, jadi saya harus menemui sepuluh sepuluhnya?" pungkasnya.

Lantas, siapa sebenarnya KH Ma'ruf Amin? Ma'ruf Amin diketahui lahir di Tangerang pada 11 Maret 1943. Ia adalah seorang ulama yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, sekaligus Rais 'Aam PBNU. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 10 April 2007 dan dilantik kembali untuk periode kedua pada 25 Januari 2010.

Pria lulusan Pondok Pesantren Tebu Ireng ini memulai kariernya di dunia dakwah dari bawah. Tak hanya itu, Ma'ruf Amin juga menjalani yang sama di politik. Keilmuan agama dan wawasan kebangsaannya mengantarkannya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Majelis Ulama Indonesia.
Pria kelahiran Tangerang, Banten, 11 Maret 1943 ini lahir dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Keluarganya kemudian menyekolahkan Ma'ruf Amin ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Setelah lulus pondok, ia meneruskan kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat.
Berbekal ilmu yang dimiliki, Ma'ruf Amin terjun ke  dunia dakwah. Ia mulai menjadi anggota koordinasi Dakwah Indonesiia (KODI) DKI Jakarta. Selain itu, ia juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Kariernya terus berjalan 
seiring jam terbang dakwahnya. 
Aktivitas lainnya, ia ikut aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di politik pun tak kalah aktifnya, Ma'ruf sempat menjadi anggota DPR DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan.

Namanya mulai terkenal berbarengan lahirnya Era Reformasi, pada tahun 1998, dengan bermunculan partai-partai baru.
Ma'ruf Amin sempat diminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi Ketua Dewan Syuro PKB yang pertama. Melalui partai besutan Abdurrahman Wahid ini, Maruf pernah menjadi anggota DPR/MPR RI. 
Panasnya dinamika politik di PKB dan nasional, ia memilih konsentrasi ke ormas Islam NU dan MUI. Ma'ruf pun menjalaninya dengan khidmat. Ia termasuk menjadi salah satu pengurus NU dan juga aktif di Komisi Fatwa MUI.


Selain itu, di tengah menjalani aktivitasnya di NU dan MUI, ia Ma'ruf Amin diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama periode 2007-2009 dan 2010-2014. 
Karier Ma'ruf Amin naik. Di NU, ia diberi amanah sebagai Rais Aam (Ketua Umum) Syuriah PB NU periode 2015-2020, sementara di MUI yang sebelumnya sebagai ketua Komisi Fatwa ia diberitugas sebagai Ketua Umum MUI periode 2015-2020.


Keilmuan Ma'ruf Amin tak perlu diragukan lagi. Pria lulusan Universitas Ibnu Khaldun ini memiliki intelektualitas di berbagai bidang keislaman. Terbukti, Ia memperoleh anugerah Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) untuk bidang Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Namanya makin menonjol saat MUI mengeluarkan fatwa soal dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Fatwanya mendorong terjadinya Demo 4 November 2016. Ribuan umat Islam dari berbagai ormas dan daerah merengsek ke Istana Presiden atas nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. (jaa/nug)


TOPIK BERITA TERKAIT: #jokowi #pilpres-2019 

Berita Terkait

IKLAN