Selasa, 25 September 2018 04:29 WIB
pmk

Nasional

Kejagung Minta Rp 2,9 T, Kemenkumham Rp 1 T

Redaktur:

BAHAS ANGGARAN-Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Jaksa Agung HM Prasetyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9). CHARLIE LOPULUA/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Dalam rapat itu Kejaksaan Agung mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 2.976.246.119.144. Sedangkan Kemenkumham meminta anggaran sebesar Rp 1.026.657.074.000 untuk tahun 2019. ”Kami meminta usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 2.976.246.119.144,” ungkap HM Prasetyo, Jaksa Agung di saat rapat kerja dengan Komisi III, Kamis (13/9).

Menurut Prasetyo, pagu anggaran lembaga pimpinannya itu yang sebesar Rp 6.146.271.982.000 belum mencukupi biaya kebutuhan riil seluruh program Kejaksaan. Tambahan anggaran itu untuk biaya operasional pegawai. ”Terutama untuk belanja operasional pegawai,” ungkapnya.

Prasetyo memaparkan, anggaran tersebut mencakup penambahan pada sejumlah program. Khususnya pada dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pendidikan dan pelatihan aparatur dan permasalahan hukum di bidang Ipoleksosbud hukum serta hankam. ”Jadi total anggaran Rp 9 sekian triliun ya," ucapnya.

Menkumham, Yasonna Laoly mengaku, pada rapat itu Kemenkumham mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 1.026.657.074.000 untuk tahun 2019. ”Kami mengusulkan penambahan pagu anggaran Rp 1.026.657.074.000,” kata Yasonna saat rapat.

Dia memaparkan, pada awalnya Kemenkumham mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 13.105.871.866.000. Dari pagu tersebut dia minta tambahan sebesar Rp 1.026.657.074.000, sehingga menjadi Rp 14.132.528.940.000.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, jika hanya mengajukan dari pagu anggaran tersebut maka beberapa kebutuhan tidak bisa terpenuhi dengan baik. Salah satu anggarannya untuk peningkatan kinerja dan kualitas pembinaan masyarakat sebab kemenkumham tengah membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk tahanan terorisme. ”Jadi kegiatan yang belum terpenuhi pada RKA-KL kita adalah pemenuhan sarana perkantoran, termasuk kantor wilayah yang terkena bencana alam, Maluku, Bengkulu, Kaltim,” ujar Yassona.

Tambahan anggaran tersebut,lanjutnya, nantinya juga akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pembinaan masyarakat. Kemenkumham, kata Yasonna, sedang dibangun lapas supermasi umum teroris. ”Pembinaan pemasyarakatan, itu yang paling berat lah. Kita juga sekarang sedang membangun lapas supremasi umum teroris, pelayanan keimigrasian yang harus ditingkatkan dengan baik, pelayanan publik,” tuturnya.

Lebih lanjut, anggaran untuk membeli kebutuhan bahan makanan di lembaga pemasyarakatan saja mencapai Rp 1,2 triliun. Ia menyebut anggaran sekitar Rp 14 triliun akan tercukupi. ”Iya. Kalau Rp 14 triliun dikasih sudah cukup lah,” tukasnya.

Ketua Komisi III, Kahar Muzakir menyatakan, akan mempertimbangkan daripada usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Kemenkum HAM tersebut. Ia menilai penambahan anggaran tersebut tidak terlalu besar. ”Pagu anggaran bapak berdasarkan nota keuangan Rp 13 triliun itu. Terus minta tambahan Rp 1,02 triliun ya. Jadi sedikit mintanya tambahan,” tuturnya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #menkumham 

Berita Terkait

IKLAN