Rabu, 26 September 2018 09:50 WIB
pmk

Politik

Polemik Data Ganda Pemilih, Pengamat: Kemendagri dan KPU Saling Lempar Kesalahan

Redaktur: Ali Rahman

Peneliti TII Fadel Basrianto (tengah). Foto: Jaa Rizka Pradana/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kurang dari satu hari lagi KPU akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), usai banyaknya dugaan data ganda pemilih. Tak tanggung-tanggung jutaan data ganda pemilih disinyalir masih menyeruak dalam DPT.

Peneliti dari The Indonesian Institute (TII) Fadel Basrianto menilai DPT memiliki posisi sangat penting tapi di sisi lain rawan manipulasi. Semua pihak tak menginginkan adanya DPT ganda, namun faktanya ini merupakan masalah klasik.

"Ini adalah persoalan ego sektoral antara penyelenggara pemilu dan juga Kemendagri. Keduanya seakan saling lempar kesalahan," tegas dia dalam diskusi bertajuk 'DPT Bermasalah, Hak Pilih Terancam' yang digelar Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) dan TII di Kawasan Menteng Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

Ia melihat polemik kewajiban DP4 yang digunakan KPU dalam membuat DPT harus diselesaikan. Harusnya dengan adanya KTP Elektronik, penyelenggara dapat diuntungkan. Akan tetapi karena e-ktp sendiri juga bermasalah, benang kusut masalah data kependudukan tidak bakal rampung.

"Ini harus diselesaikan, kita harus berhenti saling salahkan yang tidak hanya top level tapi juga level bottom," kata Fadel.

Bila benang kusut masalah ini belum selesai, menurut Fadel, polemik gugatan DPT tambahan seperti yang dilakukan paslon Prabowo - Hatta Rajasa di Pilpres 2014 bakal terulang.

Maka dari itu, untuk menghindari hal seperti itu Kemendagri dan KPU harus duduk bareng. "Ide dasar e-ktp digunakan tunggal untuk berbagai macam hal dapat digunakan," pungkasnya.

Sekedar informasi, KPU bakal menetapkan DPTHP Pemilu 2019 pada tanggal 16 September 2018. Saat ini dugaan data ganda pemilih ada sekitar 2,8 juta merujuk pada temuan Bawaslu. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #data-ganda-pemilih #the-indonesian-institute #fadel-basrianto 

Berita Terkait

IKLAN