X CLOSE Laporan Kinerja DKPP
Selasa, 18 Desember 2018 11:57 WIB

Nasional

Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat di Palu dan Donggala

Redaktur: Darul Fatah

PASCA BENCANA: Kementerian ATR/BPN untuk INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Penentuan alternatif lokasi adalah hal yang paling dinanti semua pihak yang terlibat dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Palu. Pada lokasi terpilih nantinya akan dilakukan pembangunan hunian dan infrastruktur pendukung yang melibatkan semua pihak.

Untuk memastikan lokasi yang terpilih aman dari ancaman sesar aktif dan likuifaksi, tim penanggulangan pasca bencana Palu-Donggala yang diketuai Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki terjun langsung di lokasi terdampak pada Selasa (9/10/2018).

Koordinasi di lapangan dilakukan bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), jajaran aparat pemerintah daerah serta Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan ini telah disepakati pembagian peran dalam memetakan kondisi wilayah yang ada. Tim yang dipimpin oleh Dirjen Tata Ruang mengidentifikasi alternatif lokasi potensial sebagai tempat relokasi. Lokasi ini kemudian akan dikaji aspek kebencanaannya oleh Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan lokasi ini bebas dari ancaman bahaya (baik patahan aktif, likuafaksi, longsor, tsunami, banjir dan mikrozonasi tinggi gempabumi).

Hasil kajian nantinya akan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap) dan infrastruktur pendukungnya oleh Kementerian PUPR. Aspek pengadaan tanah nantinya akan disiapkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah.

Kriteria yang dikedepankan dalam pemilihan alternatif lokasi antara lain adalah bebas dari ancaman bahaya (baik patahan aktif, likuifaksi, longsor, tsunami, banjir, dan mikrozonasi tinggi gempa bumi), bukan sempadan pantai, sempadan sungai, tidak berada di kawasan lindung atau kawasan lain dengan kelerengan lebih dari 15 persen, memiliki akses yang cukup baik ke sumber air serta penguasaan tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.

Hasil identifikasi sementara menghasilkan lima lokasi alternatif yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu satu lokasi seluas 79,30 di Kecamatan Palu Barat, dua lokasi di Kecamatan Sigi Biromaru seluas 200 ha dan 217 ha serta dua lokasi di Kecamatan Palu Timur, seluas 57 ha dan 99,63 ha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemerintah No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana rekonstruksinya wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai salah satu bentuk membangun lebih baik (build back better and safer).

Oleh karena itu, dalam kunjungan lapangan ini, tim bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk memastikan dukungan pemerintah daerah pada saat proses relokasi dan selanjutnya dalam tahap penyusunan revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tengah serta revisi RTRW tiga kabupaten/kota yang terkena dampak.

Rencana Tata Ruang Perkuat Mitigasi Bencana di Indonesia

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB), sampai dengan pertengahan Oktober 2018 setidaknya telah terjadi 1,230 frekuensi kejadian bencana. Tingginya frekuensi ini disebabkan kondisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah terbentuknya deretan gunung api aktif (127 gunung api) di Indonesia. Selain itu, seluruh wilayah Indonesia dinilai memiliki kerawanan gempa bumi dan hanya Pulau Kalimantan yang relatif memiliki bahaya rendah terhadap gempa bumi.

Data terakhir yang dilansir oleh Kementerian Pekerjaan Umum terkait Peta Gempa Nasional yang dirilis tahun 2017, setidaknya terdapat 295 zona bahaya patahan aktif. Selain zona patahan aktif juga terdapat zona subduksi yang melintas sepanjang Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara serta di Utara Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua.

Kondisi ini membuat Indonesia harus memiliki upaya mitigasi bencana yang kuat. Penataan ruang memiliki peranan besar dalam upaya mitigasi bencana. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengatur kesesuaian peruntukan suatu lahan. Apakah suatu lahan dapat dibangun atau tidak, ditetapkan lewat dokumen RTRW dimana menjadi konsensus yang mengikat pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah.

“Upaya peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang (RTR) khususnya terkait aspek pengurangan resiko bencana terus kami lakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Geologi, Kementerian PUPR dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)”, ujar Abdul Kamarzuki.

Kondisi Indonesia yang rawan bencana tinggi telah membuat banyak pihak ingin berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Saat ini telah banyak pihak yang melansir peta kerawanan bahaya namun masih bersifat makro. Kebutuhan perencanaan saat ini adalah rencana rinci.

Maka dari itu, Peta Gempa 2017 yang dilansir Kementerian Pekerjaan Umum dengan skala nasional perlu dirincikan ke dalam peta mikrozonasi gempa bumi pada skala kabupaten/kota agar dapat digunakan dalam RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Direktorat Jenderal Tata Ruang tahun ini melakukan pilot project dengan pendetailan tersebut di Pidie Jaya, Palu dan Sorong. Peninjauan Kembali/Revisi RTR dapat dilakukan satu kali dalam lima tahun atau pasca bencana besar dan hal ini adalah momentum memasukan aspek mitigasi bencana yang lebih baik, dimulai dari peta Bahaya/KRB yang akurat serta berkualitas sebagai acuan.

Menyikapi fakta di lapangan dimana perkembangan permukiman di kawasan yang dinilai rawan bencana sudah cenderung masif. Berdasarkan Peta Gempa 2017, setidaknya terdapat 89 patahan aktif yang melintasi kawasan permukiman. Jika dikaitkan dengan kebijakan pengurangan resiko bencana, pada dasarnya diperlukan tiga hal, yaitu relokasi/penghindaran, proteksi melalui sistem infrastruktur mitigasi bencana (struktural), dan adaptasi melalui Peraturan Zonasi (persyaratan membangun di kawasan rawan bencana), serta penyiapan sistem evakuasi yang efektif dan efisien (jalur dan tempat evakuasi).

Ketiga kebijakan tersebut dapat menurunkan tingkat bahaya, menurunkan tingkat kerentanan, dan meningkatkan kapasitas wilayah/kota menghadapi bencana sehingga risiko dapat ditekan serta dampak bisa dikurangi bila bencana terjadi.

Upaya relokasi masyarakat memang menjadi salah satu kunci namun banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran pemerintah dan keengganan masyarakat untuk pindah. Menyikapi hal tersebut maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan penegakan hukum terkait implementasi RTRW. Bentuknya dapat berupa pengendalian pemanfaatan ruang serta tidak menerbitkan izin lagi di lokasi yang jelas-jelas rawan bencana tinggi.

Selain itu, edukasi ke masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi apa yang akan mereka hadapi jika terus bertahan pada lokasi yang sebenarnya telah ditetapkan pemerintah sebagai rawan bencana tinggi. Dengan memperkuat regulasi tata ruang dan meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana diharapkan dapat menjadi solusi pengurangan risiko bencana di Indonesia.ak bencana. (sr4/2)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pasca-bencana #gempa-dan-tsunami-sulteng #kementerian-atrbpn 

Berita Terkait

IKLAN