Sabtu, 20 Oktober 2018 07:58 WIB
pmk

Nusantara

Penggeledahan di Malang Berlanjut, KPK Obok-Obok Ruang Bupati dan 5 Kantor di Pemkab Malang

Redaktur: Folber Siallagan

KASUS KORUPSI-Dikawal polisi, penyidik KPK memeriksa ruang Bupati Malang dan lima kantor di Pemkab Malang. Neny fitrin/radar malang/jpg

INDOPOS.CO.ID - Langkah KPK melakukan penggeledahan di Kabupaten Malang belum tuntas. Setelah sebelumnya ruang bupati dan lima kantor OPD diperiksa, Rabu (10/10) kemarin giliran lima OPD lainnya yang juga disambangi oleh tim antirasuah tersebut. Salah satunya kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi saat ditemui usai penggeledahan menyampaikan bahwa KPK memang melakukan penggeledahan terhadap dokumen-dokumen yang ada dikantornya. "Semua dokumen dilihat, termasuk ruangan saya, ruang staf dan ruang pelayanan juga diperiksa," kata Purnadi. Termasuk selama pemeriksaan berlangsung, semua layanan juga dihentikan dan tidak diperkenankan ada pegawai yang keluar dari ruangan,

Ditanya berkas apa saja yang dibawa oleh petugas, Purnadi menyampaikan bahwa pihak KPK melarang instansinya untuk menyampaikan pada media perihal tersebut. “Semua dokumen baik hard file maupun soft file dilihat , termasuk semua handphone dan KTP saya dan pegawai yang ada disini dikumpulkan di meja ini,” kata Purnadi menunjuk meja tamu yang ada di luar ruang kerjanya. Namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai kantong pendapatan dokumen-dokumen yang diperiksa berkenaan dengan anggaran daerah.

Petugas KPK yang melakukan penggeledahan di Pendopo Agung di Jalan KH Agus Salim sendiri tiba di perkantoran bupati pada pukul 10.22. Tim yang terdiri dari sepuluh orang itu lagi-lagi mengendarai dua mobil yakni Toyota Innova dengan nomor polisi N 1734 KW dan Toyota Hiace dengan nomor polisi N 1428 X.

Sementara itu Bupati Malang Rendra Kresna menyampaikan bahwa pihaknya terbuka dengan segala proses yang dilakukan oleh KPK dilingkungan pemerintahannya. Terkait pemeriksaan terhadap lima OPD di lingkungan pemkab, Rendra meminta agar semua pihak koorperatif dengan para aparat penegak hukum. “Semua aparat penegak hukum baik KPK atau kepolisian kalau mencurigai sesuati maka dia akan melakukan penggeledahan, nggak boleh dihalang-halangi dan justru harus dibantu,” kata Rendra saat ditemui di Peringgitan Pendopo Agung pagi kemarin.

Soal laporan pemeriksaan pada lima OPD yang Selasa lalu digeledah KPK, hingga pagi kemarin pria kelahiran 22 Maret 1962 tersebut masih belum menerima laporan dari kepala OPD. “Nanti siang (kemarin) akan saya panggil, saya ingin mendapatkan laporan bagaimana jalannya penggeledahan oleh KPK,” jelas Rendra.

Sebelumnya, pada Selasa (9/10) lalu Rendra memanggil seluruh pimpinan OPD dan camat untuk rapat di Ruang Anusapati. Rendra meminta kepada mereka agar tidak terpengaruh, jangan kendor dan patah semangat. Apapun yang terjadi ini adalah hal yang biasa dalam Negara demokrasi dan Negara hukum. “Ingat bahwa kita tidak hanya bekerja dalam kondisi baik, tapi dalam konsisi apapun, untuk melayani masyarakat kabupaten malang,” ungkapnya tegar.

Jika diamati sejak penggeledahan yang dilakukan di ruang kerjanya pada Senin (8/10) lalu, Rendra masih belum pernah melakukan kegiatan diluar kawasan Pendopo Agung di Jalan KH Agus Salim. Namun dia menampik bahwa proses penggeledahan tersebut menjadi alasannya. ”Sampai nanti ada penyelesaian secara hukum saya akan bekerja apa adanya, sesuai kebiasaan yang ada. Apapun yang bisa saya lakukan akan saya lakukan,” tukasnya. (iik)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk-obok-obok-ruang-bupati-di-pemkab-malang 

Berita Terkait

IKLAN