X CLOSE Laporan Kinerja DKPP
Selasa, 18 Desember 2018 11:58 WIB

Headline

Dapat Jatah Fee Terbanyak, Sofyan Minta Dibagi Tiga

Redaktur: Darul Fatah

KASUS KORUPSI: Eni Saragih bersaksi di sidang kasus proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Johannes Kotjo. Foto : Ismail Pohan / INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Tersangka penerima uang suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih menyebut Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mendapat jatah paling 'the best'.

"Saya sampaikan juga ada sesuatu, karena pekerjaan ini (PLTU Riau-1) sudah selesai, dari terdakwa (Kotjo), Pak Sofyan yang paling the bestlah, paling banyak," kata Eni saat bersaksi untuk terdakwa Johannes Kotjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Meski begitu, kata Eni, Sofyan sendiri menolak jatah tersebut. Sofyan menjanjikan jatah itu akan dibagi menjadi tiga dengan porsi yang sama.

Eni mengatakan, pertemuan dengan Sofyan itu dilakukan di Hotel Fairmount tanggal 3 Juli 2018. Sehari kemudian Eni menyampaikan kepada Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham melalui saluran telepon.

"Paginya saya telepon (Idrus), Saya ungkapkan apa adanya, saya ketemu Pak SB, saya ceritakan finasilasi proyek itu," tutur Eni.

"Saya juga bilang ke Pak Idrus, sudah saya minta supaya Pak Sofyan Basir bilang ke Pak Kotjo supaya memperhatikan Pak Idrus," imbuh dia.

Eni sendiri diduga berperan membantu Bos Blackgold Natural Resources Limited, Johanes B. Kotjo untuk meloloskan proyek PLTU Riau. Dia yang memfasilitasi pertemuan antara Johanes ‎Kotjo dengan Dirut PLN Sofyan Basir untuk membahas proyek itu.

Dalam perkara ini, Johanes Budisutrisno Kotjo didakwa jaksa pada KPK menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebesar Rp 4.750.000.000.

Menurut jaksa, uang yang diberikan Johanes Kotjo kepada Eni Saragih agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)‎ PLTU Riau-1. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

Atas perbuatannya, Johanes Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP‎. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #korupsi #hukum #pengadilan-tipikor 

Berita Terkait

Selamatkan Miliaran Uang Negara

Nasional

Uang Suap Dibungkus Plastik Bandeng Presto

Nasional

Caleg Gerindra Kab Brebes Ditahan

Politik

Pemberantasan Korupsi karena Keterbukaan

Hukum

Idrus Bantah Terima Uang Suap

Hukum

KPK Telusuri Pemberi Uang ke Bupati Pakpak Bharat

Hukum

IKLAN