Sabtu, 20 Oktober 2018 07:08 WIB
pmk

Hukum

Sidang Suap Zumi Zola, Belasan Saksi Dihadirkan

Redaktur: Darul Fatah

TIPIKOR: Sidang lanjutan Zumi Zola. foto ismail pohan/indopos.

INDOPOS.CO.ID - Gubernur Nonaktif Jambi Zumi Zola kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Sebanyak 13 saksi yang terdiri dari pejabat, anak buah Zumi, serta para kontraktor dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Persidangan kali ini dibagi menjadi dua termin. Termin pertama Majelis Hakim memeriksa empat saksi yakni Asrul Pandapotan Sihotang selaku anak buah Zumi, Amidy selaku Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta, Kadis Perhubungan Pemprov Jambi Varial Adi Putra serta Joe Fandy Yoesman alias Asiang selaku kontraktor rekanan Pemprov Jambi.

Pemeriksaan ini merupakan buntut dari silang pendapat antara Asiang dengan Asrul, Amidy serta Varial mengenai pemberian mobil berjenis Toyota Alphard di mana Asiang membantah melakukan pemberian mobil senilai Rp 1 miliar tersebut. Hakim Ketua, Yanto mengkonfrontir keempat saksi.

Dalam sidang kali ini, lagi-lagi Asiang masih keukeuh membantah memberi Alphard sebagai bentuk comittment untuk deal beberapa proyek. Sedangkan Asrul, Amidy dan Varial mengakui pernah mengadakan pertemuan dengan Asiang di parkiran Darmawangsa Square Jakarta sekitar bulan Agustus 2017. Pertemuan tersebut dibenarkan Asrul dan Amidy menerima mobil Alphard dari Asiang.

Namun demikian, Zumi membantah mendapatkan mobil Alphard dari salah satu pengusaha yang disebut Jaksa KPK oleh Asiang. "Saya memang benar mendapat mobil dari Pak Asrul, tapi saya tidak tahu mobil itu darimana," kata bekas pesinetron itu.

Kemudian pada termin kedua, giliran 9 saksi yang terdiri dari satu PNS dan delapan kontraktor diperiksa oleh Majelis Hakim. Mereka yaitu Rian Widiantara selaku PNS, Ali Tonang, Andi Putra Wijaya alias Ani Kerinci, Yosan Toniu alias Atong, Rudy Lidra, Musa Efendi, Handi Nicko, Komarudin serta Kendri Ariyon alias Akeng.

Delapan kontraktor diatas membenarkan telah memberikan sejumlah uang melalui Arfan, Asrul, Dodi Iriawan, Apif Firmansyah dan Muhammad Imaduddin. Hal ini pun sesuai dengan dakwaan Jaksa KPK.

Nominal uang yang diberikan masing-masing kontraktor berbeda-beda, ada yang Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar sebagai comittmen fee proyek untuk mengegolkan beberapa proyek yang ada di lingkungan Pemprov Jambi.

Salah satu kontraktor, Rudy mengaku telah memberi fee sejumlah Rp 1 miliar melalui Dodi. Awalnya, sesuai permintaan, ia akan memberi Rp 500 juta yang disetor lima kali. Sementara ia nantinya akan mendapat proyek senilai Rp 20 miliar.

Pemberian fee proyek tersebut menurutnya akan membuat deal mendapatkan tender pemenang proyek semakin lancar. Karena, selama 25 tahun menjadi kontraktor, kata Rudy, ia menjadi tenang bila memberi jaminan terlebih dahulu.

"Saya diminta Pak Dodi pinjam Rp 500 juta dengan sistem guyur 5 kali. Waktu itu belum ada proyek apapun, tapi minta pinjam. Saya sudah jadi pemborong 25 tahun, jadi semua PU kenal semua saya," papar dia.

Sama halnya dengan Handi Nicko. Ia mengaku pernah dimintai uang oleh Apif sejumlah Rp 1 miliar. Sedangkan nilai tender proyek yang akan ia terima senilai Rp 30 miliar.

Meski begitu, ketika para kontraktor dimintai uang, mereka mengklaim tidak mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk apa. Sementara Hakim Ketua, Yanto terus mencecar mereka dengan kegunaan uang tersebut serta hubungannya dengan uang ketok palu.

Padahal uang itu adalah suap agar anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui anggaran yang diminta oleh Zumi Zola atau Pemerintah Provinsi Jambi.

Para kontraktor hanya menjawab uang itu diberikan karena dimintai bantuan serta mereka mengklaim tidak berani bertanya lebih jauh lagi.

"Bantuan untuk apa? Kadis Perhubungan kan minta bantuan, bantuan untuk apa? Sebutkan jangan asal bantuan, kalau nggak bisa jawab, bohong. Kan minta bantuan to," cecar hakim Yanto.

"nggak berani nanya," ujar salah satu saksi.

"Masa kontraktor nggak berani nanya," timpal Yanto.

Di akhir persidangan, Zumi mengaku tak keberatan ataupun menyangkal dengan keterangan para saksi. Sebab, suami Sherrin Tharia itu tidak mengetahui secara detail fee proyek yang dikumpulkan para anak buahnya.

"Yang disampaikan para saksi bukan saya tidak menguasai sebagai gubernur tapi memang saya tidak tahu. Jadi yang disampaikan ada banyak bantuan ke Pak Dodi, Kadis PU, ke Pak Arfan itu saya tidak tahu. Saya tidak keberatan yang mulia," pungkas Zumi.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa Zumi menerima gratifikasi senilai Rp40,44 miliar dan US$177.300 dari para rekanan sehubungan dengan sejumlah proyek di Jambi. Zumi diduga menerima uang itu dari orang kepercayaannya, Apif Firmansyah, Asrul dan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi, Arfan.

Jaksa juga mendakwa Zumi Zola melakukan atau ikut serta memberikan janji kepada Anggota DPRD Jambi untuk memuluskan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jambi tahun 2017 dan 2018. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #korupsi #hukum #tipikor #zumi-zola 

Berita Terkait

Dokumen Perencanaan Meikarta Disita

Hukum

Mantan Kadishutbun Lebak Jadi Tersangka

Headline

KPK Tahan Bupati Bekasi

Hukum

Tersenyum, Bupati Malang resmi Ditahan KPK

Hukum

Tersenyum, Bupati Malang resmi Ditahan KPK

Hukum

IKLAN