Selasa, 20 November 2018 07:34 WIB
pmk

Nusantara

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Terjerat Dugaan Suap DAK Kebumen

Redaktur: Juni Armanto

ASPIRASI -Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bertemu dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari Banjarnegara dan Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Foto: CHARLIE/INDOPOS

Saadatuddraen, JAKARTA

MESKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen. Toh jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih melekat.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pimpinan DPR menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dari KPK terkait status hukum Taufik Kurniawan sebelum menentukan sikap. "Kami akan menunggu, selain pemberitahuan resmi tentang status Taufik tentunya kami akan segera mengadakan rapat," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/10).

Rapat pimpinan itu, lanjut Fahri, kemungkinan akan digelar hari ini usai rapat paripurna terakhir masa sidang kali ini. Rapat akan mengambil keputusan terkait langkah-langkah yang diperlukan.

"Tetapi sebagaimana diketahui sesuai prinsip asas praduga tak bersalah. Kami akan mencoba, berusaha bertemu dulu dengan Taufik untuk mendengarkan apa yang beliau akan lakukan," ujarnya.

Menurut Fahri, apapun status Taufik, dia tetap sebagai pimpinan DPR dan tidak gugur karena status tersangka. Ini merujuk Pasal 87 ayat 1 Undang-undang No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), pemberhentian pimpinan DPR dapat dilakukan karena beberapa faktor. Ini di antaranya karena meninggal dunia, menyandang status terdakwa, mengundurkan diri atau diberhentikan. "Apabila empat hal ini terjadi, barulah pimpinan DPR itu diganti. Nah kami tentu menunggu karena ini semua dalam proses yang belum selesai," imbuhnya.

Fahri menambahkan, hingga kini pimpinan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap Taufik yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Dugaan ini tetap kami pandang dengan kacamata hukum yang kita anut yaitu, asas praduga tak bersalah sampai ditetapkan oleh pengadilan," ujarnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku kaget dan prihatin atas penetapan tersangka Taufik Kurniawan. Politikus Golkar itu pun mendoakan Taufik agar tetap sabar menjalankan proses hukum kasus yang melilitnya tersebut. "Saya sudah sampaikan kemarin bahwa kita kaget dan prihatin. Tentu saja kami mendoakan Taufik agar bisa menjalankan dan sabar, proses hukum berjalan," katanya.

Bamsoet menyerahkan seluruh mekanisme pergantian Taufik di posisi Wakil Ketua DPR kepada PAN selaku fraksi yang memeberikan mandat tersebut. "Itu kewenangan Fraksi PAN, yang pasti kami akan menerima apakah PAN mengganti dalam waktu cepat kami serahkan kepada PAN," kata politikus Golkar itu.

Bamsoet juga menyatakan penetapan Taufik sebagai tersangka ini tidak akan mengganggu kinerja pimpinan DPR. "Kami berenam, jadi lancar saja," ucapnya.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto meyakini Taufik Kurniawan yang juga Wakil Ketua Umum PAN tidak bersalah. Meski demikian pihaknya tetap menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. "Kami yakin Taufiq tidak bersalah, tapi jalani saja proses hukumnya," ujarnya.

Yandri tak mempermasalahkan proses penyidikan yang dilakukan KPK. Namun, Yandri mengingatkan, KPK agar tidak berat sebelah dalam proses hukum yang melibatkan Taufik. Kadernya tersebut pun telah dicekal KPK. "Kami juga meminta kepada KPK tidak tebang pilih.

Misalnya, dulu ada Aguan dicekal, menurut publik kan Aguan pasti bersalah. Atau stafnya Ahok, Sunny itu juga dicekal. Semua orang berharap dulu dia pasti bersalah. Tapi kan dilepas begitu saja dan hari ini Aguan dan Sunny aman-aman saja," kata Yandri.

Berkaitan dengan pencekalan Taufik pada Jumat (26/10), Yandri menyatakan tidak mengetahui duduk persoalannya. "Saya enggak tahu persis masalahnya," tuntasnya. (aen)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #dpr-ri #suap-dak-kebumen 

Berita Terkait

KPK Cekal Wakil Ketua DPR RI

Headline

Bebankan APBN, Nasdem Menolak

Nasional

Jazuli Dorong Resolusi Berkeadilan

Nasional

Anies Dukung Relokasi Lapangan Tembak

Jakarta Raya

KPK Tebang Pilih

Fokus

DPR Usul Ibu Kota Sulteng Dipindah

Nasional

IKLAN