Selasa, 20 November 2018 07:28 WIB
pmk

Nusantara

Terkait Eselon III, Badan Penghubung Papua Barat Gelar Rakor Forkappsi

Redaktur: Heryanto

Rakor Badan Penghubung Provinsi Papua Barat. Foto : Dok. Pemprov Papua Barat

INDOPOS.CO.ID - Badan Penghubung Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) FORKAPPSI (Forum Komunikasi Antar Perwakilan Provinsi Seluruh Indonesia) untuk membahas kelembagaan badan penghubung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mengenai organisasi badan penghubung yang berada di eselon III.

Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Barat Juliana A Maitimu mengatakan, menaikkan eselonering badan penghubung dari IIIa menjadi IIa atau IIb dipandang perlu lantaran cakupan tugas yang cukup luas dan kompleks.

Selain itu mengingat terkadang dalam tugas keseharian Badan Penghubung terkadang mewakili gubernur yang berhalangan hadir pada suatu acara kedinasan. 

"Peningkatan eselon ini harusnya akan mempermudah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang ada di pusat," ujar Juliana dalam keterangan tertulis diterima INDOPOS di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Peningkatan eselon ini harus mendapat persetujuan dari Kemendagri dan Kemen PANRB. "Tetapi setelah berlakunya peraturan pemerintah no 18 tahun 2016 ini, maka eselonisasi ada yang sudah eselon II turun menjadi eselon III, oleh sebab itu perlunya  penguatan kelembagaan" ungkap Juliana.

Ketua Forkappsi Bertoldus Lalo mengatakan, sudah saatnya Badan Penghubung Daerah diseragamkan kedudukannya menjadi eselon II. Menurutnya, bila hal itu terjadi maka akan terjadi efisiensi biaya perjalanan dinas dari daerah ke ibukota. Sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke Badan Penghubung.

"Jadi pegawai dari daerah tidak perlu lagi datang ke Jakarta cukup berkoordinasi dengan badan penghubung masing-masing provinsi yang ada di Jakarta" ungkap Bertoldus. 

Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah Kementerian PANRB Nanik Murwati mengatakan pertimbangan dalam desain sebuah Organisasi Perangkat Daerah ada empat faktor yaitu Batasan Kewenangan, Ruang Lingkup Fungsi, Kedudukan, serta Pola Hubungan.

Kaitannya dengan Badan Penghubung Daerah, penetapan sebagai eselon III sesuai PP 18 Tahun 2016 dikarenakan kajian yang dilakukan Menpan RB dan Kemendagri sejalan dengan hal di atas.

"Namun tidak menutup kemungkinan setelah mendapat input dari peserta Rakor, maka selanjutnya akan dibahas dengan tim Kemendagri untuk dilakukan rencan perubahan PP 18 Tahun 2016., sepanjang memenuhi kriteria yang dimaksud," pungkas Nanik. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #forkappsi #badan-penghubung 

Berita Terkait

IKLAN