Rabu, 14 November 2018 06:12 WIB
pmk

Ekonomi

Dilema Proyek Meikarta

Redaktur: Ali Rahman

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Masa depan pembangunan mega proyek prestisius kota Mandiri Meikarta selaksa simalakama. Sebagai kota penyangga Jakarta, proyek itu penting dilanjutkan kendati saat ini tersandung masalah hukum terkait suap perizinan.

“Proyek pembangunan Meikarta bisa dilanjutkan, dengan memperhatikan aman secara hukum dan tidak memperkosa penggunaan APBN. Pasalnya, sejak awal proyek ini swasta,“ tutur pengamat kebijakan Agus Pambagio di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Agus mengakui, kasus hukum menimpa Meikarta merupakan simalakama. Alasannya, bila tidak dilanjutkan akan menjadi hutan beton tidak bertuan. Sebalikya, apabila dilanjutkan pakai uang siapa, sementara perizinan belum beres.

Bukan rahasia lagi, banyak pelaku bisnis properti mengeluhkan prosedur rumit perizinan izin sampai saat ini belum transparan. Idealnya, proses perizinan proyek properti tak lebih dari tiga bulan. Namun, dalam praktiknya, proses perizinan di Indonesia bisa memakan waktu lebih dari tiga bulan bahkan bertahun-tahun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyebut dalam empat tahun terakhir backlog kepemilikan rumah Indonesia sudah berkurang 3,2 juta unit. Penurunan itu salah satunya buah program pengadaan satu juta rumah yang diinisiasi tahun 2015. “Backlog perumahan selama 4 tahun ini sudah berkurang sekitar 3,2 juta. Ini jumlah produksi keseluruhan dari hasil program sejuta rumah hingga saat ini,” tukas Khalawi.

Khalawi tidak menampik, perizinan merupakan salah satu penghambat program satu juta rumah. Menurut dia, di beberapa daerah proses perizinan masih berlangsung lama, sementara harga bahan bangunan terus naik tiap tahun. Selain perizinan, kendala berikutnya sulit mencari lahan murah.

Untuk mengatasi itu, pemerintah sudah menerbitkan PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Regulasi itu dibuat untuk mendorong perizinan perumahan dipermudah pemerintah daerah. Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dilakukan guna mendorong pembangunan kota-kota baru.

Dengan sejumlah upaya itu, Khalawi optimistis tahun ini penyediaan rumah baru bisa mencapai satu juta unit rumah, karena sampai dengan pertengahan Oktober lalu jumlahnya sudah mencapai 850 ribu unit. Dia menambahkan, pada 2019 pemerintah akan berupayakan untuk dapat mendorong jumlah rumah baru lebih dari satu juta unit.

Sementara itu, Data Colliers International Indonesia baru-baru ini menyebut jumlah pengguna KPR/KPA terus bertambah. Pada 2013, pengguna skema itu dalam pembelian properti sekitar 16 persen tetapi pada 2018 melejit menjadi 33 persen. (mys/far/jpc)


TOPIK BERITA TERKAIT: #meikarta #agus-pambagio #ditjen-penyediaan-rumah-kementerian-pupr #khalawi-abdul-hamid 

Berita Terkait

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Nasional

BERITA FOTO : James Riady di KPK

Nasional

KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi Lippo

Hukum

KPK Obok-Obok Rumah James Riady

Headline

Giliran Rumah James Riady Digeledah KPK

Megapolitan

IKLAN