Rabu, 14 November 2018 06:12 WIB
pmk

News in Depth

Fintech, Simalakama Mudahnya Pinjam Uang

Redaktur: Syaripudin

Grafis Gimbal/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Industri keuangan memasuki fase baru, seiring perkembangan teknologi digital. Ditandai munculnya financial technology (Fintech), fasilitas pinjaman tanpa agunan. Cukup berbekal fotokopi e-KTP dan kartu keluarga (KK), pinjaman bisa cair. Tapi, warga meski cerdas sebelum pinjam uang agar tak dirugikan. Apalagi, banyak Fintech tak berizin yang berasal dari Tiongkok yang kini ekspansi ke Tanah Air tapi belum berizin.

Pinjaman online yang ditawarkan perusahaan Fintech memudahkan warga yang membutuhkan dana darurat atau modal membuka usaha. Namun, sebagai peminjam jangan hanya tahu uang bisa cair cepat saja, ada poin-poin penting lainnya yang memang harus diperhatikan . Agar Anda sebagai peminjam yang cerdas tujuannya proses peminjaman dan pembayaran berjalan lancar.

Tingginya minat warga meminjam uang via online, membuat menjamurnya perusahaan Fintech. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi Fintech, telah mengeluarkan izin untuk 66 aplikasi peer to peer (P2P) lending. OJK juga mengawasi 407 perusahaan Fintech yang belum berizin.

Kajian Institute of Development of Economics and Finance (Indef), jumlah nasabah peminjam uang lewat aplikasi online dengan berbagai kemudahjan itu sudah mencapai lebih dari 1 juta orang. 

”Sekarang ini posisi Fintech peer to peer lending itu Rp 9 triliun semester I 2018. Jumlah debiturnya sudah lebih dari 1 juta orang yang sudah disalurkan kredit," ujar Ekonom Indef  Bhima Yudhistira, Rabu (7/11). Menurutnya juga, berdasarkan sifat Fintech terbagi dua. Yakni untuk konsumtif dan produktif.

”Yang produktif itu, Fintech punya jaminan. Nyalurinnya ke sektor pertanian. Itu yang harus di dorong.  Tapi kalau yang konsumtif, pinjam Rp 500 ribu. Pendek-pendek, bunga dan dendanya tinggi ini yang perlu diawasi oleh OJK. Karena di Tiongkok (Cina, Red) pernah ada 200 fintech abal-abal," tegas Bhima juga. 

Menurutnya lagi, Fintech menjadi cepat berkembang karena orang sangat mudah mendapatkan pinjaman. Tanpa ribet dengan berbagai persyaratan, cukup dengan bukti fotokopi e-KTP dan kartu keluarga (KK) pinjaman bisa segera cair.

Selain itu juga, bank tidak masuk ke sektor peminjaman uang yang terlalu mikro atau kecil. ”Pinjaman Fintech yang pernah disetujui itu, Rp 500 ribu. Itu sudah bisa pinjam ke Fintech. Itu yang membuat  Fintech laris (karena menerima pinjaman kecil)," jelas Bhima lagi. 

Walaupun, kata dia juga, penagihan utang yang kecil-kecil itu kadang cukup ribet karena jadi maksa dan seperti meneror nasabah.  ”Aturan soal bunga, dan sebagainya terkait Fintech itu memang harus diatur dengan tegas oleh OJK,” pungkasnya juga. 

Sementara itu, Indef juga pernah merilis industri Fintech meningkatkan PDB hingga Rp 25,97 triliun, baik secara langsung maupun tidak langsung. ”Investasi Fintech di Tanah Air mencapai Rp 5,9 triliun. Itu didapatkan dari porsi pembentukan PDB Indonesia dikalikan jumlah investasi Fintech dunia.  Kita menggunakan asumsi, namun pada intinya angka Rp 5 triliun gabungan dari investasi yang langsung dan lender," paparnya juga. 

Peneliti muda Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF) Izzudin Al Farras Adha mengatakan, keberadaan fintech menjadi sebuah pendekatan membangun dan mengembangkan pemerataan ekonomi. Meski Rasio keuangan inklusif Indonesia berada pada angka 63 persen, yang berarti masih banyak penduduk Indonesia belum menikmati layanan keuangan.

”Salah satu alternatif solusi meningkatkan inklusif keuangan di masyarakat adalah Fintech. Fintech punya peran penting dalam hal tersebut dan bahkan perbankan sudah menggandeng Fintech untuk meningkatkan inklusif keuangan tersebut. Contohnya adalah kerjasama antara Bank Mandiri dgn fintech "amartha" dan "koinworks," ujar Izzudin Al Farras Adha kepada INDOPOS, Rabu (7/11).

Apalagi, rasio penyaluran kredit dibandingkan PDB Indonesia yang masih di bawah 40 persen (jauh di bawah banyak negara lainnya) membuat peluang dan tantangan inklusi keuangan menjadi besar.

Sedangkan Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan fenomena Fintech mempengaruhi kebiasaan transaksi peminjaman  uang masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif. Bahkan, kehadiran Fintech menjadi solusi kehidupan masyarakat moderen.

"Manusia abad 21 memiliki tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan yang semakin besar. Fintech telah membantu proses efisiensi dan efektifitas transaksi.  Sehingga setiap individu memiliki lebih banyak waktu untuk menambah pengetahuan dan pendapatan,” tukas Devie Rahmawati.

Dampak Negatif Fintech

Selain dibutuhkan karena kemudahan, ternyata banyak dampak buruk perusahaan Fintech nakal. Yakni, mulai penerapan bunga tingg, teror dari penagih utang terhadap nasabah yang telat membayar. Salah satu contohnya adalah ancaman kasus publikasi di media sosial bila seorang nasabah Fintech tidak mau membayar utang bersama bunganya.

Maraknya warga yang dirugikan oleh perusahan Fintech, membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka pos pengaduan online terkait dengan masalah pinjaman online lewat aplikasi digital tersebut.

”LBH Jakarta menilai bahwa kewajiban membayar pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua konsumen/peminjam. Namun, persoalan yang muncul akibat dari pelanggaran hukum dan HAM dalam penggunaan aplikasi pinjaman online tidak dapat dibenarkan," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait.

Jeanny mengatakan bahwa sejak 2016 pihaknya telah menerima 10 pengaduan dari 283 korban pelanggaran hukum dan HAM ini. ”Hingga kini, sudah ada 383 pengaduan. Terakhir pengaduan masuk tanggal 7 November,” terangnya kepada INDOPOS, Rabu (7/11).

Sejauh ini, LBH Jakarta menerima laporan bahwa peminjam merasa data pribadi mereka diambil aplikasi melalui ponsel. Debt collector juga menghantui para peminjam dengan menagih utang kepada keluarga, kolega atau siapapun yang ada di kontak ponsel peminjam.

"Bunga disebutkan di awal misalnya 20 persen dalam terms and condition , tetapi pada praktiknya bunga bisa bertambah suka-suka mereka saja," lanjut Jeanny.

Peminjam juga merasa ngeri ketika mengetahui bahwa pinjaman yang mereka lakukan ternyata bunganya tak terbatas.

Korban juga diarahkan untuk membayar hutang dengan cara apapun. Alamat kantor dari aplikasi itu juga tak selalu jelas. Nama aplikasi juga dikatakan bisa berganti-ganti tanpa sepengetahuan peminjam dan tanpa pemberitahuan pada peminjam. Nomor penagih juga senantiasa berganti-ganti tak jelas untuk melakukan teror. 

Akibat teror tersebut, LBH Jakarta menemukan korban yang depresi berat, korban kehilangan pekerjaan dan bercerai dengan pasangannya. Selain itu, penagihan yang dilakukan lebih menyerupai teror yang tak kenal waktu dan tempat. Penagih bahkan mengancam akan menyebarkan foto yang diambil dari ponsel peminjam ke sosial media.

"Bahkan ada yang nekad menyebarluaskan foto dan identitas peminjam di grup WhatsApp keluarga atau yang ada di kontak handphone peminjam," tambah Jeanny.      Saat ditanya, sanksi hukum yang bisa diterapkan kepada perusahaan aplikasi pinjaman online yang melanggar?

Hukuman itu sudah ada sesuai Peraturan OJK No. 77 yang mengatur pelanggaran- pelanggaran tersebut. Namun sanksi tersebut hanya bersifat administratif.

”Saya harus bilang sanksi yang di terapkan dalam Peraturan OJK No.77  betul-betul sanksi yang sifatnya administratif, dan bukan sanksi yang bisa dikatakan sanksi yang tegas,” cetusnya. (dai/dan)


TOPIK BERITA TERKAIT: #news-in-depth 

Berita Terkait

IKLAN