Rabu, 14 November 2018 05:10 WIB
pmk

Headline

BIN Bantah Terlibat Kasus HRS

Redaktur: Juni Armanto

Habib Rizieq Shihab

INDOPOS.CO.ID - Kepolisian Kerajaan Arab Saudi saat ini memburu pelaku yang diduga menyebarkan fitnah dalam kasus bendera kelompok radikal ISIS yang tertempel di tembok belakang kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Demikian yang dikatakan Munarman, kuasa hukum FPI kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (8/11).

Menurut dia, tindakan kepolisian Arab Saudi itu untuk menindaklanjuti laporan balik dari HRS yang dituding bagian dari kelompok ISIS dan dilaporkan ke kepolisian Arab Saudi oleh orang tak dikenal pada Senin (5/11/) lalu. "Iya saat ini kepolisian di Makkah, Arab Saudi sudah menindaklanjuti laporan yang diadukan HRS. Kini mereka sedang memburu pelaku pemasang bendera di dinding luar rumah HRS dan penyebar foto HRS saat berhadapan dengan aparat keamanan Saudi," ucap Munarman.

Dia menambahkan, pihak keamanan Saudi sendiri marah besar saat mendengar laporan dari HRS bahwa ada orang yang membidiknya bersama aparat keamanan Saudi dengan kamera jarak jauh dan fotonya diviralkan di Indonesia, yang dikesankan bahwa HRS sedang ditangkap.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini pihak keamanan Saudi akan menggeledah gedung yang dicurigai sebagai tempat pengambilan foto dan akan mengejar pelakunya. Munarman pun menyebutkan, informasi yang diterimanya bahwa pelaku lebih dari dua orang. "Mereka berusaha keluar dari wilayah Saudi pada Kamis (8/11) ini. Dan para pelaku saat ini diduga masih berada di Arab Saudi," ungkapnya.

Namun berdasar informasi yang beredar di media sosial (medsos), para pelaku pembuat fitnah terhadap HRS merupakan oknum anggota Badan Intelijen Negara (BIN) yang berjumlah empat orang sebagaimana yang muncul di akun twitter @opposite6890. "Oknum anggota BIN yang berangkat ke Saudi sebelum fitnahan ke HRS terjadi ada empat," bunyi twit dari akun tersebut yang juga menyebutkan nama dari empat oknum anggota intelejen negara itu.

Juru Bicara (Jubir) Kepala BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan bahwa lembaganya tidak terlibat dalam kasus bendera yang diduga ISIS di tembok rumah HRS. "BIN tidak terlibat penangkapan HRS di Saudi sebagaimana dilansir twitter HRS," tandasnya saat dikonfirmasi INDOPOS di Jakarta.
Menurut dia, tuduhan BIN mengganggu HRS tidak benar. "Apalagi menuduh bahwa anggota BIN mengontrak rumah di dekat kontrakan HRS, memasang bendera maupun mengambil CCTV. Semua hanya pandangan sepihak," jelasnya.

Begitu pula dengan tuduhan pemasangan bendera Tauhid di tembok juga tidak ada bukti bahwa yang memasang adalah BIN, apalagi memfoto kemudian lapor ke polisi Saudi. "BIN justru menghendaki agar masalah ini cepat selesai dan tuntas, sehingga tidak berkepanjangan dan berakibat pada berkembangnya masalah baru. Apalagi di luar negeri, dimana sistem hukum dan pemerintahannya berbeda," tukasnya.

Wawan menegaskan, BIN bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk HRS. "Tidak benar jika ada anggapan HRS adalah musuh. Semua adalah anak bangsa yang masing-masing memiliki pemikiran yang demokratis yang wajib dilindungi. Jika ada sesuatu yang kurang pas wajib diingatkan," tuturnya.

Ia pun menerangkan, Saudi adalah negara berdaulat yang tidak bisa diintervensi Indonesia. "Operasi intelijen di negara lain adalah dilarang. Mereka bisa di-persona non grata atau dideportasi, bahkan dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku di negeri itu," terangnya.

Wawan menegaskan, tidak benar ada dendam politik. BIN adalah lembaga negara yang tetap ada, meski silih berganti kepemimpinan nasionalnya, dan berkewajiban menjaga agar program pembangunan berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat. "Jadi tuduhan bahwa BIN merekayasa penangkapan HRS oleh polisi Saudi adalah hoaks," tandasnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, yang terjadi pada HRS merupakan fitnah keji. Ia menduga ada yang memasang bendera tauhid di luar tembok rumah HRS. Hal itu dikemukakan Fadli Zon lewat akun twitternya, Kamis, (8/11). Ia pun menduga persoalan ini ada kaitannya dengan intel (intelejen). Ia telah mendapatkan pengaduan ini dari keluarga Rizieq. "Ini kerjaan intel. Sy dpt pengaduan dr keluarga Habib pd Senin sore," tulis Fadli.

Berbeda dengan Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi. Politisi PPP ini menyayangkan ada pihak-pihak yang mencoba menghubungkan kasus tersebut dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). "Kami menyesalkan spekulasi, halusinasi, delusi serta syak wasangka (suudzon, Red) yang dikonstruksi oleh sejumlah pihak atas peristiwa yang menimpa HRS di Makkah. Spekulasi tersebut justru membuat kegaduhan baru di tanah air. Seperti pernyataan yang menyebutkan ada operasi intelejen dalam kasus yang menimpa HRS, dan juga dihubungkan dengan pemerintahan Indonesia," ujarnya.

Dia menjelaskan, tudingan itu merupakan pernyataan fatal yang tak berdasar disampaikan. "Relasi RI dan KSA (kepolisian Saudi Arabia) telah berjalan cukup lama dan dalam perkembangan mutakhir makin menunjukkan harmoni dan saling menghormati satu dengan lainnya. Janganlah dirusak oleh penyataan yang hanya berpijak pada halusinasi yang tak mendasar," tandasnya.

Lebih lanjut , Arwani menjelaskan, peristiwa yang dialami HRS terjadi di Makkah, Arab Saudi, bukan di tanah air. "Jadi baiknya kita menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas keamanan di KSA atas masalah tersebut. Pemerintah KSA memiliki kedaulatan yang mandiri untuk menuntaskan masalah tersebut. Semakin kita berspekulasi dan berhalusinasi justru semakin membuka ruang penghinaan kepada kedaulatan KSA," tandasnya.

Pengamat terorisme dan intelijen Harits Abu Ulya menegaskan, serangkaian yang dialami HRS merupakan pola tindakan sangat mungkin dilakukan oleh anggota intelijen. "Jika kita mencermati bagaimana kasus bendera (ISIS, Red) itu terjadi dan kemudian distribusi kabar kasus ke dan dari jejaring media dari yang abal-abal hingga viral merambah ke media mainstream akan mengantarkan pada satu kesimpulan, ini by design. Dan analisa saya, dari evident (indikasi-indikasi, Red) yang ada, apa yang menimpa HRS adalah produk operasi intelijen," ucap Harits kepada INDOPOS.

Direktur The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) ini pun meyakini ada upaya yang ingin menjatuhkan HRS dalam berbagai kubangan masalah. "Ketika di kulik soal keimigrasian atau melebihi batas izin tinggal, HRS ternyata lolos. Kali ini modusnya adalah membangun imej kedekatan dan keterkaitan HRS dengan kelompok-kelompok yang dilabeli ekstrimis bahkan teroris ISIS dengan menempelkan benderanya di tembok rumahnya, dimana Saudi sangat alergi, bahkan keras bersikap terhadap kelompok tersebut. Ini cara atau modus murahan yang dilakukan intelijen," tegasnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bin #hrs 

Berita Terkait

IKLAN