Rabu, 14 November 2018 05:09 WIB
pmk

Megapolitan

Mangkir Kerja, Puluhan TKK Dipecat

Redaktur: Syaripudin

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Puluhan pegawai berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dipecat secara sepihak. Mereka dinyatakan tidak masuk kerja selama 12 hari secara berturut-turut tanpa keterangan yang jelas.

”Kita melakukan pemutusan sepihak berdasarkan hasil rekapitulasi laporan kehadiran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat TKK itu bertugas," terang Kabid Penilaian Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bekasi Widitiawarman, Kamis (8/11).

Pejabat yang akrab disapa Widi itu menambahkan, dalam hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya bersama kepala SKPD, ditemukan TKK yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan selama 12 hari kerja. Lantas diambil langkah tegas melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang kami lakukan sudah sesuai aturan yang berlaku," ucapnya juga. Menurut dia juga, aturan PHK itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Bekasi tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan TKK di lingkungan Pemkot Bekasi. Saat ditanya jumlah TKK yang dipecat, Widi mengaku masih melakukan pendataan di seluruh SKPD.

Data yang dimiliki INDOPOS, jumlah TKK yang dipecat sepihak karena mangkir kerja itu sebanyak 33 orang. Rata-rata mereka tidak masuk kerja selama 12 hari dengan catatan tidak ada keterangan. "Laporan absensi itu diberikan dari SKPD setiap bulan," kata Widi juga.

Saat ditanyai, apakah akan ada perekrutan TKK baru, Widi mengaku masih akan menghitung terlebih dahuli kebutuhan pegawai di masing-masing SKPD. Penghitungan itu berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. "Prosesnya sedang berjalan," ucapnya lagi.

Sementara itu, salah seorang TKK berinisial WH, 26, mengatakan sangat mendukung tindakan kedisiplinan pegawai kontrak. Hanya saja, dia menyayangkan dirinya belum menerima gaji bulan Oktober 2018. ”Terpaksa saya gadai barang saya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Karena urusan dapur tidak bisa ditunda," katanya pelan.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro menyayangkan jumlah TKK di lingkungan Pemkot Bekasi yang kebanykan. Sebab, tingginya jumlah TKK berimplikasi pada postur keuangan daerah. Lantaran gaji TKK berasal dari APBD.

Apalagi, kebutuhan untuk membayar gaji TKK mencapai Rp 50 miliar-Rp 60 miliar untuk sebulan dari APBD setempat. "Seharusnya pemerintah daerah menganalisa terlebihi dahulu kebutuhan TKK. Jadi bisa disesuaikan oleh masing-masing dinas dan kemampuan keuangan daerah," tandasnya.

Seperti pernah dimuat koran ini, jumlah pegawai TKK di Pemkot Bekasi tahun lalu sebanyak 5.151 orang. APBD Kota Bekasi 2017 pun menganggarkan dana Rp 390 miliar untuk honor ribuan pegawai TKK yang disebar di seluruh dinas dan badan untuk membantu tugas-tugas PNS tersebut.

Tapi setahun kemudian, Pemkot Bekasi melakukan perekrutan besar-besaran TKK yang mencapai 4.000 orang. Jadi total jumlah TKK mencapai 9.000 orang. Membengkaknya jumlah pegawai kontrak itu membuat APBD Kota Bekasi 2018 mengalokasikan anggaran Rp 566 miliar.

Anggaran itu selain untuk honor, yang setiap TKK menerima setara UMK Bekasi Rp 3.900.000, para pegawai kontrak itu juga mendapatkan dana Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) yang nilainya Rp 1 juta-Rp 2,5 juta/orang setiap bulan. TPP untuk membantu kesejahteraan TKK. (dny)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #tkk #phk 

Berita Terkait

Darurat PHK di Kabupaten Serang

Megapolitan

Sepi, Perusahaan PHK 140 Ribu Karyawan

Nusantara

Tolong... 2.000 Pekerja Di - PHK

Nusantara

IKLAN