Rabu, 14 November 2018 05:31 WIB
pmk

Nasional

Kejaksaan Ingatkan, Tindak Tegas Perusahaan Penunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Redaktur: Heryanto

TEGAS- P. Permana Tirta Koesoemah SH memberikan pencerahan hukum kepada 180 perwakilan perusahaan di Hotel Grand Alia Prapatan, Jakarta Pusat.FOTO:BPJSTK

INDOPOS.CO.ID – Kejaksaan akan menindak tegas perusahaan yang tidak patuh aturan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satunya adalah menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Jakarta Pusat P. Permana Tirta Koesoemah menegaskan, pihaknya akan memanggil perusahaan penunggak iuran. Jika dalam tindak lanjutnya masih membandel, pihaknya tak segan-segan menerapkan sanksi maksimal seperti hukuman penjara atau denda.

Permana memberikan contoh BPJS Ketenagakerjaan biasanya ada kesulitan untuk menagih tunggakan-tunggakan iuran dari sejumlah perusahaan. Lalu BPJS Ketenagakerjaan membuat SKK (surat kuasa khusus). Dengan SKK tersebut pihaknya memanggil perusahaan-perusahaan tersebut.

”Misalnya ada 100 atau 300 perusahaan menunggak atau yang tidak patuh terhadap iurannya, itu dipanggil melalui kejaksaan. Jadi biasanya setelah dipanggil oleh kejaksaan insya Allah akan patuh,” kata Permana di hadapan 180 perwakilan perusahaan katagori gold di Hotel Grand Alia Prapatan, Jakarta Pusat, (09/11/2018).

Permana menjadi salah satu narasumber dalam acara sosialisasi peningkatan kepatuhan dalam rangka tertib administrasi dan manfaat pelayanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Selain itu Permana mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap menjadi peserta BPJS.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 15 ayat (1) UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. ”Di Undang-Undang BPJS sendiri diatur apabila tidak memenuhi ketentuan undang-undang BPJS ini, diancam delapan tahun penjara atau denda Rp 1 miliar," bebernya.

Tapi apabila di dalam hal ketidakpatuhannya juga meliputi adanya perbuatan pemalsuan data otentik ada ketidak-benaran penyampaian data, itu masuk ke pasal 263 KUHP dengan hukum kurang dari enam tahun penjara” katanya.

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebon Sirih Tonny W.K mengatakan penunggak iuran atau bentuk pelanggaran aturan BPJS Ketenagakerjaan lainnya itu merugikan hak pekerja. Salah satu contohnya pekerja tidak mendapatkan layananan atau terhambat mendapatkan layanan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

”Misalnya ketika pekerja mendapat musibah kecelakaan kerja dan harus segera ditangani oleh rumah sakit tapi dia tidak bisa dijamin gara-gara belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau sudah terdaftar tapi perusahaannya menunggak iuran,” ujar Tonny. 

Pihaknya selalu memberikan surat teguran 1,2,3 kepada para perusahaan pelanggar. Jika tidak mempan dipanggil dan tidak segera memenuhi kewajibannya, maka pihaknya melimpahkan kasus kepada kejaksaan untuk ditindak lebih lanjut.

“Kita memberikan sosialisasi pemahaman berkaitan dengan kepatuhan, baik kepatuhan dari peserta atau mungkin badan usaha atau pemberi kerja berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011,” kata Tonny. Menurut Tonny BPJS Ketenagakerjaan selaku perwakilan dari pemerintah atau negara menggunakan kejaksaan selaku pengacara negara. ”Selaku jaksa pengaacara negara, kejaksaan memberikan pendampingan dan konsultas hukum kepada perusahaan pemerintah, instuisi pemerintah, BUMN, BUMD,” katanya.

Kolobarasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan kejaksaan lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif kepada perusahaan pelanggar. ”Tapi kalau perusahaan masih saja melakukan pelanggaran maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.(dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-ketenagakerjaan #kejaksaan 

Berita Terkait

IKLAN