Rabu, 14 November 2018 05:27 WIB
pmk

News in Depth

Ke Senayan Pakai Modal Dengkul

Redaktur: Syaripudin

Grafis Gimbal/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Patah tumbuh hilang berganti. Kata-kata bijak itu kiranya layak disandangkan kepada para anggota DPR. Betapa tidak, kasus korupsi yang menjerat para anggota dewan itu seakan tidak pernah habisnya. Ada saja berita penangkapan wakil rakyat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama Januari-Oktober 2018 ini saja KPK menetapkan tersangka 63 anggota DPR dan DPRD. Kenapa sebabnya?  

Meski sudah puluhan anggota DPR yang digarap penegak hukum karena menggangsir uang rakyat, baik tingkat pusat maupun daerah jadi pesakitan. Tetap saja aksi korupsi terus terjadi bahkan cenderung makin berani. Untuk DPR RI, sejumlah ketua partai yang juga anggota DPR RI pernah berurusan dengan KPK.

Sebut saja, Anas Urbaningrum mantan Ketua Partai Demokrat, Suryadharma Ali (mantan Ketua PPP yang juga Menteri Agama periode 2009-2014) dan Luthfi Hasan Ishaaq (mantan Presiden PKS) yang juga terjerat kasus korupsi impor sapi pada 2013 lalu. Terbaru, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan jadi pesakitan di KPK.

Sejak KPK berdiri 2002, hingga kini sudah 197 anggota DPR/DPRD berurusan dengan lembaga antikorupsi tersebut. Mulai dari yang tertangkap melalui OTT karena menerima suap hingga jadi pesakitan karena ’nyanyian’ anggota DPR atau pejabat yang tertangkap terlebih dahulu.

Maraknya anggota DPR baik tingkat daerah maupun pusat yang terjerat praktik kejahatan korupsi disinyalir lantaran mahalnya biaya demokrasi bangsa ini, khususnya dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu).

Karena itu, Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina memandang motif korupsi para wakil rakyat tersebut sama saja dengan motif korupsi politikus lainnya seperti para kepala daerah dan menteri.  Ia menilai, praktik Pemilu saat ini yang membutuhkan uang sebagai modal nyaleg memaksa mereka melakukan transaksi gelap layaknya para calo anggaran maupun mencari sumber penerimaan ilegal.

”Memang kami melihat belum ada pembenahan serius, baik dari sistem penganggaran di DPR soal pembahasan anggaran dan tidak ada pembenahan dari partai politik sendiri agar kadernya yang menjabat anggota dewan tidak terlibat korupsi,” terang Almas saat dihubungi INDOPOS, Kamis (8/11).

Dia juga menjelaskan, pembenahan sistem Pemilu yang utama adalah bagaimana menciptakan pesta demokrasi dengan biaya murah atau bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Hasil kajian ICW pun, kata Almas juga, mahalnya biaya politik seperti praktik politik uang kepada masyarakat, mahar politik yang diwajibkan partai serta biaya saksi yang terkadang keluar dari kantong pribadi menjadi motif kebanyakan anggota DPR mencari modal segar.

Meski begitu, Almas menilai, tidak semua kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR berhubungan atau bermula dari pendanaan partai politik. Menurutnya, setiap kasusnya berbeda kecuali ada indikasi parpol menerima dana dalam jumlah besar atau menitipkan proyek kepada kadernya, seperti dugaan dalam kasus suap PLTU Riau-1. 

”Disana (kasus PLTU Riau-1) ada indikasi atau faktor korupsi yang dilatarbelakangi tuntutan pendanaan parpol. tapi banyak pula kasus korupsi anggota DPR yang murni untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan biaya politiknya di Pemilu. Jadi tidak selalu ada relevansinya dengan pendanaan partai," paparnya.

ICW pun semakin miris ketika lagi-lagi dalam kasus suap anggota DPR yang terakhir melibatkan pimpinan DPR yakni Taufik Kurniawan.  Diketahui, berkubang pada praktik suap dengan Bupati Kebumen Yahya Fuad,  Taufik disinyalir menerima Rp 3,65 miliar terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016.

Almas menegaskan, harusnya di masa jabatannya yang akan berakhir kurang satu tahun ini, politikus PAN bersama pimpinan DPR lainnya meningkatkan kinerjanya agar merubah citra DPR yang terlanjur buruk di mata publik. ”Kami melihat di kasusnya Taufik Kurniawan (motifnya) tuntutan pembiayaan Pemilu yang tinggi," tegasnya.

"Kedepannya harus ada pembenahan yang serius dalam konteks pembahasan anggaran di DPR. Jangan sampai anggota DPR menjadi calo anggaran,” cetusnya juga. Lebih jauh, dia menilai solusi alternatif dengan menaikkan gaji atau pendapatan DPR juga sangat tidak relevan. Sebab, lagi-lagi biaya Pemilu selangit.

”Dengan tuntutan (pendanaan) parpol yang besar dan tuntutan pendanaan Pemilu yang besar, ya tidak sebanding gaji anggota DPR. Mau dinaikkan tiga kali lipat juga tidak sebanding," tegasnya. Solusinya, lanjut Almas, bukan berarti menaikkan gaji anggota dewan tapi bagaimana mereformasi proses pemilu dengan tidak memaksa parpol mengeluarkan dana besar di pemilu.

”Misalnya tidak ada mahar politik, politik uang dari calon ke publik, dana saksi yang membutuhkan dana besar," katanya.

Senada juga diucapkan Pengamat Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, tidak salah bila sistem politik yang berbiaya mahal menjadi biang keladi.  Untuk menjadi anggota DPR perlu dana yang tidak sedikit.  Akan tetapi, Fickar melihat, dari kasus-kasus yang ada, para oknum anggota DPR itu nampak lebih bersikap 'serakah' atau greedy, dimana sebenarnya mereka cukup memiliki kekayaan. 

”Jadi karena itu tidak keliru disebutkan bahwa korupsi itu sudah membudaya di kalangan DPR," cetusnya. Fickar menjelaskan, DPR itu merupakan salah satu kekuasaan negara yang mempunyai kewenangan membuat undang undang, hak budgeting menentukan anggaran setiap proyek yang dijalankan oleh pemerintah serta punya kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan.

Maka dari itu, kata Fickar, DPR secara kelembagaan maupun personal, setiap hari bersentuhan dengan kekuasaan yang berkaitan dengan anggaran. "Jadi penggunaan kekuasaan untuk kepentingan ekonomi pribadi maupun partai, potensial terjadi setiap hari dan masif merata pada hampir semua anggota DPR,” ucapnya lagi.

Fickar merasa tidak heran bila setiap hari selalu ada oknum anggota DPR yang dicegah, ditangkap bahkan ditahan dalam konteks perkara pidana terutama mereka yang kedudukannya berkaitan dengan perkara, apakah sebagai saksi ataupun sebagai tersangka.

Sedangkan Sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar memaparkan kenapa banyak anggota dewan banyak yang terlibat kasus korupsi, karena tidak terlepas dari sistem yang mahal untuk mencapai kursi di gedung parlemen baik itu tingkat pusat maupun daerah.

Persaingan yang super ketat, baik dengan rekan satu partai maupun dengan partai lain membutuhkan dana yang tidak sedikit. ”Sistem kita kan, untuk menjadi atau mencapai kedudukan di parlemen sangat mahal. Perlu dana tidak sedikit untuk menjadi anggota DPR maupun DPRD,” terangnya keapda INDOPOS, Kamis (8/11).

Apalagi, katanya juga, menjelang Pemilu 2019 pastinya para anggota DPR/DPRD yang kembali mencalonkan diri pasti membutuhkan biaya tidak sedikit. Mulai dari mempersiapkan akomodasi, transportasi, dan biaya alat peraga kampanye agar dikenal warga.

Selain itu, jika bertemu dengan anggota DPR/DPRD banyak warga yang dulu jadi konstituen para wakil rakyat itu meminta kepada para anggota dewan tersebut. Mulai dari sumbangan kegiatan warga, bantuan kepada warga yang kena musibah hingga meminta uang untuk diri pribadi kepada anggota legislatif tersebut.

"Selain itu, setiap menjelang Pemilu para anggota DPR/DPRD juga harus mengeluarkan dana untuk partai. Bukan hanya itu saja, caleg yang ikut bertanding juga harus mengeluarkan dana untuk saksi,” jelasnya lagi. Pengeluaran dana yang tidak sedikit itu, membuat anggota dewan memanfaatkan jabatannya.

Guna menghimpun dana yang akan dikeluarkan agar bisa terpilih kembali menjadi anggota dewan periode selanjutnya. Nah, kasus pemanfaatan jabatan itu yang berujung para wakil rakyat itu berurusan dengan KPK karena menggangsir uang rakyat.

      

Marak OTT Buka Prestasi

Maraknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para anggota DPR tidak mendapatkan pujian. Bahkan, para wakil rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, justru menyatakan hal tersebut bukanlah sebuah prestasi bagi lembaga antirasuah tersebut.    

"Terkait OTT banyaknya akhir-akhir ini dilakukan KPK, itu bukan prestasi buat KPK. Bagi kami, itu tragedi, tapi kami harus tindaklanjuti laporan masuk," ujar Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK belum lama ini.

”Banyaknya OTT itu masalah komitmen dan integritas para anggota DPR maupun kepala daerah. Dalam rangka pencegahan, banyak kita lakukan," lanjut Alex. 

Alex mengatakan, KPK tak selamanya melakukan OTT. KPK juga melakukan langkah preventif terkait kasus korupsi. "Apakah terus OTT? Tidak. Upaya pencegahan kita lakukan, tapi tak mengurangi upaya penindakan," tutur Alex. 

Politikus PDIP Arteria Dahlan juga menyoalkan, perbedaan antara OTT dan tertangkap tangan. "Terkait OTT, ada pemahaman OTT atau tertangkap tangan. Sebetulnya, bagi kami substansinya pemberian suap. Dalam surat dakwaan, kami pun tak menyebutkan OTT, hanya mekanisme pengungkapan suap. Kami tak mempermasalahkan apakah dengan OTT atau tak dengan OTT," kata Arteria.

Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi lantas menimpali terkait suap dalam UU Gratifikasi. "Kalau memang itu suap itu UU Gratifikasi. Kan ada kesempatan mereka melaporkan sebulan. Beri kesempatan nggak?," tanya Taufiq. 

Karena itu dia mengatakan, perlu membedakan suap dan gratifikasi. ”OTT itu dari bukti awal dan penyadapan kelihatan modus. Kalau gratifikasi biasanya sukarela dilaporkan yang menerima, lalu kita laporkan status apakah milik penerima atau milik negara," kata politikus NasDem itu.

Anggota Komisi III DPR dari FPDIP, Henry Yosodiningrat mengatakan, apakah setiap tersangka OTT dapat dipastikan melakukan tindak pidana. "Kalau demikian OTT atau tertangkap tangan versi KPK beda dengan norma hukum. Apakah setiap tersangka tertangkap dengan OTT bisa dipastikan ditangkap melakukan tindak pidana?," papar Henry. "Pada saat menangkap tangan ada uangnya," tambahnya.

Sedangkan Presiden PKS Sohibul Iman mengaku prihatin dengan maraknya penangkapan anggota DPR yang ditangkap KPK. Karena itu, ia menilai, peristiwa maraknya penangkapan anggota DPR ini menjadi bahan introspeksi bagi semua partai, termasuk pimpinan mereka. 

Menurutnya, agar ke depan tidak satu pimpinan parpol yang ketikan kadernya terkena masalah, mereka bersikap biasa saja. Apalagi, anggota DPR merupakan pejabat publik yang seharusnya bertindak hati-hati dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. (jaa/aen/fck)

 
 
 


TOPIK BERITA TERKAIT: #news-in-depth 

Berita Terkait

IKLAN