Sabtu, 15 Desember 2018 12:10 WIB

Politik

Tersangka, Ahmad Dhani Minta Fadli Zon Panggil Penyidik

Redaktur: Folber Siallagan

REKAN-Ahmad Dhani saat bertemu Fadli Zon. Foto : Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Ahmad Dhani memohon dan mengadu kepada Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/12). Musisi yang juga politikus Partai Gerindra itu mendesak meminta audensi dengan Komisi III DPR dan agar memanggil Kasubdit Polda Jatim. Pasalnya, mantan suami Maia Estianty itu tak terima atas proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Jawa Timur. 

Ahmad Dhani mengungkapkan, dirinya menuturkan keluh kesahnya kepada Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon terkait proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, ia pun meminta Fadli untuk menjembatani pertemuannya dengan Komisi III DPR RI untuk membahas kasus penyidikannya tersebut.

"Rencananya mau bikin audiensi dengan Komisi III, mau meminta waktu audiensi dengan Komisi III dalam rangka melaporkan proses penyidikan yang dilakukan di Polda Jatim," ujarnya.

Dhani menilai, ada upaya kriminalisasi yang dilakukan Polda Jatim dalam kasus tersebut terhadap dirinya. Ia pun bermaksud melaporkan ke Komisi III DPR agar memanggil penyidik Polda Jatim terkait kasusnya tersebut.

Sebab, dia menilai, dalam proses penetapan sebagai tersangka, polisi hanya menggunakan saksi ahli dari Dinas Komunikasi dan Informatika pada tingkat provinsi. Menurutnya, seharusnya berdasarkan UU ITE saksi ahli harusnya berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, ia pun berhasil membawa saksi ahli dari Kominfo Pusat dengan harapan ditanyai hal hal yang berkaitan pokok perkara. Namun, ternyata oleh Polda Jatim, saksi ahli yang ia datangkan tidak ditanyai oleh penyidik.

"Itu memang hak penyidik, tapi saya merasa penyidikan ini gimana caranya supaya saya jadi tersangka dan terdakwa di pengadilan," kata Dhani.

"Sehingga saya bermaksud datang ke Komisi III untuk melaporkan, saya berharap komisi III memanggil Kasubdit Polda Jatim ditanyai dimintai keterangan kenapa tidak ditanya," lanjut Dhani.

Kendati demikian, ia menilai audiensi dengan Komisi III DPR bukan untuk mengintervensi penyidikan kasusnya tersebut. "Bukan dong, kalau intervensi hukum kalau saya memang salah diintervensi gimana caranya supaya benar, ini kan saya nggak salah. Gunanya komisi III kan itu, bukan intervensi hukum, tapi meluruskan jalannya hukum pidana yang dilakukan penyidik," kata Dhani.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai, memang ada kejanggalan dalam kasus caleg Partai Gerindra tersebut. Menurut Fadli, tidak ada kejelasan hukum terhadap pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

"Kami sudah sama-sama dengar terhadap saudara Ahmad Dhani Prasetyo terkait dengan ucapan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik. Meskipun tidak jelas siapa yang dicemarkan nama baiknya, tidak ada alamatnya, tidak ada orangnya," ujar Fadli di lokasi yang sama.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Partai Gerindra itu menilai, kasus Dhani ini terlalu dipaksakan. Bahkan seharusnya tidak terjadi di era demokrasi terbuka saat ini.

"Saya sendiri berpendapat bahwa ini adalah satu perkara yang sangat menggelikan di era demokrasi kita. Hukum sudah dijadikan suatu alat kekuasaan dan hal yang tidak perlu diada-adakan, seolah-olah ini pelanggaran hukum untuk menakut-takuti," imbuhnya.

Sementara itu terkait kata idiot yang dilontarkan Dhani di media sosialnya pun dianggap bukan sebagai delik pelanggaran Undang-undang ITE. Bahkan Fadli menyamakan hal itu dengan pernyataan sontoloyo seperti yang pernah diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menurut saya ini persis seperti kata sontoloyo lah. Ini bukan suatu tindakan pidana. Masa ngomong bodoh, bangsat jadi suatu tindak pidana? Saya kira ini merupakan penghinaan terhadap akal sehat kita, terhadap demokrasi kita," tegasnya.

Lebih jauh, Fadli mengatakan, kasus Dhani ini akan segera ia teruskan ke Komisi III DPR RI dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dan diharapkan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang adil.

Sementara, anggota Komisi III DPR RI, Arsul sani enggan berkomentar terkait keinginan Dhani tersebut. "No Coment ya," singkatnya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ahmad-dhani #kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik 

Berita Terkait

IKLAN