Headline

Cuaca Buruk Tunda Evakuasi

Redaktur: Juni Armanto
Cuaca Buruk Tunda Evakuasi - Headline

KANTONG JENAZAH-Anggota gabungan TNI-Polri mengevakuasi salah satu jenazah dari helikopter yang mendarat di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua, Kamis (6/12). (Foto lain) Seorang prajurit TNI dengan senjata lengkap jenis SS. HUMAS POLDA PAPUA FOR CEPOS/JPG & ADEK BERRY/AFP

INDOPOS.CO.ID - Setelah menemukan 16 jenazah korban penembakan di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua, kemarin, (6/12), tim gabungan TNI-Polri langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut ke Timika. Namun evakuasi yang dilakukan dari Distrik Yal Kabupaten Nduga ke Bandara Moses Kilangin Timika terkendala cuaca buruk di Distrik Yal.

Kondisi kabut yang menyelimuti Distrik Yal mengakibat hingga kemarin baru sembilan jenazah yang berhasil dievakuasi. Sementara tujuh jenazah yang masih ada di Distrik Yal, rencananya dievakuasi bertahap pada hari ini, (7/12). Selain mengevakuasi jenazah dari Distrik Yal, aparat TNI dan Polri juga mengevakuasi para korban yang ditemukan selamat serta keluarga para korban yang selama ini menunggu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Informasi yang diperoleh media ini, dari sembilan jenazah yang sudah dievakuasi ke Timika, empat jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan mengenai identitas empat jenazah yang sudah teridentifikasi.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI A.P Sembiring mengatakan, awalnya evakuasi akan dilakukan ke Wamena mengingat sebagian besar keluarga korban berada di Jayawijaya. Tapi pihak keamanan melihat kondisi cuaca dan ketersediaan tenaga medis serta peralatan yang menunjang yang masih minim, sehingga diputuskan untuk mengevakuasi jenazah ke Timika. ”Kita lihat di Timika fasilitas sarana lebih baik, kemudian juga perangkat lain sudah di sana, ini semua dalam rangka upaya kepentingan kemanusiaan,” ungkapnya sebelum terbang dari Bandara Wamena menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Kamis (6/12).

Menurut A.P Sembiring, faktor cuaca yang lebih menyebabkan pilihan evakuasi ke Timika dibandingkan jika dievakuasi ke Wamena. Selain itu, adanya hambatan lain, sehingga evakuasi ini dilakukan untuk kemanusiaan. Oleh sebab itu, pihaknya juga menerbangkan keluarga korban yang ada di Wamena. ”Yang jelas semua itu hanya demi keamanan. Keluarga korban semuanya akan difasilitasi. Bukan hanya untuk kembali ke Wamena ada yang akan dikirim ke Makassar, ke Medan semua akan difasilitasi,” tegasnya.

Untuk situasi terakhir di lokasi evakuasi, Pangdam mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengamanan dan memberikan keamanan bagi masyarakat agar tetap tenang pasca kejadian. Selain itu, juga memberikan waktu kepada tim untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah. ”Di Timika sendiri sudah ada Panglima TNI dan Wakapolri di sana. Jadi yang dibawa ke Timika sebanyak 16 jenazah, empat orang selamat dari PT Istaka Karya, dua orang pekerja di SMP, enam orang di Puskesmas, ditambah satu orang teknisi jaringan telekomunikasi,” ujarnya.

Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin menambahkan, Polri telah menyiapkan seluruh tim forensik ke Timika guna melakukan otopsi jenazah. Tim forensik ini diakuinya sejak awal ada di Wamena dan saat ini telah diberangkatkan ke Timika. ”Semua keluarga akan difasilitasi, begitu juga korban yang masih dinyatakan hilang akan tetap dicari oleh anggota kami yang ada di lapangan saat ini,” tegasnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan, dua helikopter milik TNI Angkatan Udara akan digunakan dalam proses evakuasi terhadap tujuh jenazah yang masih berada di TKP (tempat kejadian perkara). ”Tidak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya yang belum ditemukan di TKP. Untuk proses evakuasi masih berlangsung dan seluruh korban baik yang selamat maupun meninggal dunia, akan dibawa ke Timika,” terangnya.

Aidi menambahkan, tim gabungan saat ini masih berada di Distrik Yigi dan Mbua. Sementara pembangunan jembatan sendiri tetap dilanjutkan dengan mendapatkan pengawalan pengamanan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M. Kamal menyebutkan proses otopsi dan identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui penyebab meninggalnya para korban dan identitasnya. ”Untuk sembilan jenazah belum diketahui identitasnya karena masih menunggu identifikasi yang dilakukan Tim Forensik Pusdokkes Polri dan tim Forensik FK Uncen (Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih),” jelasnya.

Kamal menambahkan, direncanakan ada beberapa helikopter yang akan dikerahkan ke TKP pada hari ini (7/12) untuk mengevakuasi para korban yang sudah dievakuasi dari Puncak Kabo ke sekitar lapangan terbang Distrik Yal.

Kamal tak memungkiri bahwa faktor cuaca dan kondisi geografis di lokasi kejadian yang terjal dan di atas ketinggian sekira 1.000 meter dari permukaan laut membuat proses evakuasi sulit dilakukan oleh TNI-Polri. "Ini membuat pergerakan personel di lapangan lebih berhati-hati. Bahkan saat anggota di lapangan melakukan evakuasi terhadap jenazah, terjadi kontak senjata dengan KKB,” tuturnya.

Selain mengevakuasi para korban, aparat keamanan, menurut Kamal, juga berupaya mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keluarga korban dari 16 orang pekerja yang dibunuh dan korban selamat mengharapkan evakuasi semua korban ulah KKSB diarahkan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Permintaan ini menyusul pihak TNI dan Polri memindahkan lokasi Posko Evakuasi korban ke Timika, Kamis (6/12).

Pemindahan Disesalkan

Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Jayawijaya Yohanes Tuku ST mengakui jika sejumlah keluarga korban menyesalkan pemindahan lokasi posko evakuasi ini. Sebab sebagian besar keluarga korban masih berada di Wamena, sehingga sudah seharusnya dibawa ke Wamena. ”Titik keberangkatan semua warga ke tempat kerja di Yigi dan Yal semua dari Wamena, sehingga khusus masyarakat Toraja di Wamena mengharapkan semua jenazah dievakuasi ke Wamena. Kami masyarakat Toraja mengharapkan semua jenazah dievakuasi ke Wamena,“ ungkapnya kepada wartawan di Wamena sebelum diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules ke Timika.

Ia bersama keluarga korban sendiri tak tahu menahu terkait rencana pemindahan posko evakuasi ini sebelumnya. Mereka baru diinformasikan pada pukul 11.00 WIT bahwa semua jenazah dan korban selamat akan dibawa ke Timika. ”Keluarga kami berharap mereka ini langsung ke Wamena, karena kami pasti tahu anak kami. Semua istri dan anak korban ada di sini. Karena itu, saya akan sampaikan di Timika agar bisa dibawa jenazah,“ pungkasnya.

Rp 87 Triliun Hanya untuk Papua

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan, pemerintah akan berhati-hati dalam penanganan pasca pembunuhan pekerja pembuat jembatan di Nduga, Papua. Jangan sampai ada tuduhan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) pada aparat kepolisian dan TNI. "Sering pola seperti ini ingin dibuat soft. Ini supaya jangan sampai kita melanggar HAM," ujar JK usai menghadiri membuka Kongres ke-21 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), kemarin (6/12).

Tapi, dalam kasus pembunuhan itu jelas-jelas terbukti bahwa OPM (Organisasi Papua Merdeka) telah melanggar HAM. Ini karena mereka telah membunuh para pekerja tersebut. "Karena ini jelas masalahnya mereka yang menembak. Mereka yang melanggar HAM. Selama ini kan tentara, polisi yang dituduh melanggar HAM," tegas JK.

Para korban pun kemungkinan besar akan mendapatkan penghormatan dari negara. Mereka akan diberi semacam gelar kehormatan. "Pahlawan pembangunan. Ya dasarnya tentu keputusan presiden. Karena mereka telah bekerja untuk menghubungkan seluruh wilayah-wilayah di Papua," ujar dia.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menuturkan, salah satu akar persoalan yang harus diperbaiki di Papua adalah tata pemerintahan yang baik. Sebab, sudah banyak gelontoran dana dari pusat ke Bumi Cenderawasih itu. Ada dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikucurkan sejak 2002 mencapai Rp 67 triliun. Belum lagi dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp 19 triliun. "Total Rp 87 triliun sekian yang totalnya itu hanya untuk Papua itu," ujar dia.

Nah Pemerintah Pusat perlu memberikan intervensi untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik. Ini agar dana yang besar itu benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat lebih banyak lagi. Bahkan, bila perlu Wakil Presiden turun langsung mengawasi pelaksanaan dana otsus di Papua itu. "Ini kebijakan khusus maka pengawasannya pun harus khusus tidak bisa seperti yang lain. Menurut saya level yang mengawasi wapres. Karena ada banyak sektor bukan hanya infrastruktur, tapi juga kesehatan dan pendidikan," katanya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menilai usulan untuk mengevaluasi Dana Otsus Papua sebagai masukan yang baik. Meski demikian, dia berharap, usulan tersebut perlu dilandasi dengan data dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. "Karena evaluasi harus didasarkan data yang valid," ujarnya saat dikonfirmasi.

Ngabalin menambahkan, Papua memiliki rentan kendali dan cakupan wilayah yang sangat luas serta kondisi alam yang terjal, sehingga bisa jadi, efek dana otsus belum bisa dilihat secara kasat mata. Sebab, membangun Papua yang luas membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Karena itu, kesimpulan untuk menyebut dana otsus gagal atau tidak efektif perlu ukuran yang jelas.

Terkait desakan agar pemerintah melakukan evaluasi, politisi Golkar itu menyebut evaluasi tentu pernah dilakukan setiap tahunnya. Apalagi, dana tersebut sudah ada sejak 2001 sebagai bagian dari kesepakatan damai di Tanah Papua. Hanya saat didesak bagaimana hasil evaluasi pemerintah selama ini, dia belum bisa merinci. Sebab kewenangan tersebut ada di kementerian.

Dia juga menegaskan, Dana Otsus tidak bisa dihentikan pengalokasiannya. Pasalnya, alokasi tersebut merupakan amanat UU Otsus yang tidak bisa dihilangkan. "Itu hak dari Papua," tuturnya.

Sementara Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dukungannya agar Gerakan Separatis Bersenjata (GSB) ditumpas habis oleh TNI-Polri.Tindakan profesional yang dilakukan pemerintah itu demi menjaga kedaulatan bangsa. "Saya mendukung penuh langkah Panglima TNI mengatasi GSB di Papua yang tegas dan terukur demi penegakan hukum bersama dengan Polri bahu membahu tuntas untuk NKRI " katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin (6/12).

Atas dasar itu, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Solo itu juga menyatakan bahwa TNI telah mengambil tindakan profesional meminta agar dunia internasional proporsional melihat masalah di Papua sebagai upaya penegakan hukum. "Prajurit TNI-Polri banyak sudah gugur di Papua, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif," jelasnya.

Dengan kejadian ini, lanjut Kharis, dirinya juga berharap pemerintah meningkatkan peran diplomasi. "Dibutuhkan juga peran diplomasi. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam penegakan hukum di negeri Indonesia," tandasnya yang turut menyatakan duka cita terhadap keluarga korban. (jo/el/nat/jun/far/dil)

 

Berita Terkait

Headline / Asing Diduga Bermain di Balik Penembakan di Papua

Headline / Tembak Kepala dan Dada

Headline / Sang Bunda Tidak Percaya Putranya Tewas


Baca Juga !.