Sabtu, 15 Desember 2018 12:16 WIB

Nusantara

SDM PKH Berpeluang Menjadi P3K

Redaktur:

RAMAI - Kontingen PKH Jateng festival ke-3 asal Klaten berpose Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat. FOTO: RASIDI FADLI/RADAR BANJARMASIN

INDOPOS.CO.ID - Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mendapat sambutan positif Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya, peraturan tersebut memberikan kesempatan kepada mereka menjadi Aparatur Sipil Negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

”Kita sepakat sekali jika SDM PKH bisa masuk sebagai P3K,” ujar Koordinator Wilayah I SDM PKH Jateng Arif Rohman Muis, di PKH Jateng Festival Ke-3 di Sragen, Kamis (6/12).
Arif Rohman Muis mengaku senang dengan adanya rencana kementerian sosial untuk menjadikan SDM PKH sebagai ASN melalui jalur P3K karena memberikan kepastian status pada masa depan, sehingga loyalitas dan pengabdian semakin kuat," jelas Arif.

Arif menambahkan adanya mekanisme P3K ini merupakan terobosan yang diberikan Presiden Jokowi bagi SDM PKH dan tenaga kontrak atau honorer lainnya di pemerintah. ”Seleksi pengadaan P3K terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dengan sistem rangking dalam penetapan hasil,” jelasnya.

Sementara itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat saat mewakli Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka Kegiatan PKH Jateng Festival Ke-3 mengaku, adanya PP bisa memberikan kepastian hukum bagi pelaksana PKH yang selama ini statusnya kontrak kerja dengan Kemensos.

”Meski demikian bagi pelaksana PKH harus mengikuti prosedur seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sesuai dengan aturan yang ada di PP," kata Harry yang disambut meriah 2.460 SDM PKH yang hadir perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se Jateng.

Dalam sambutannya, Harry menyampaikan bahwa PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo telah diatur kriteria menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui P3K, antara lain dibatasi minimal usia 20 tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Tidak pernah dipidana dan juga tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

"Dengan adanya PP tersebut maka untuk bisa menjadi ASN nantinya bisa melalui dua jalur perekrutan yaitu seleksi Pegawai ASN atau P3K," imbuhnya. (der/ewi)


TOPIK BERITA TERKAIT: #sdm-pkh 

Berita Terkait

IKLAN