Sabtu, 15 Desember 2018 12:23 WIB

Nasional

Guru Honorer Bisa Gigit Jari

Redaktur: Jakfar Shodik

Ilustrasi Foto

INDOPOS.CO.ID – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak hanya mengatasi persoalan guru honorer. Petugas pelaksana/sumber daya manusia (SDM) program keluarga harapan (PKH) juga akan mendapat kepastian status kepegawaiannya.

Petugas/SDM PKH saat ini ada beragam jenisnya. Seperti supervisor hingga pendamping PKH. Mereka selama ini menjadi petugas yang mengawal bansos PKH agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menuturkan SDM pelaksana PKH berkesempatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) kategori PPPK. ’’Adanya PP (tentang PPPK, Red) ini bisa memberikan kepastian hukum bagi pelaksana PKH,’’ katanya, kemarin (6/12).

Menurut dia, PKH selama ini bekerja dengan bekal kontrak kerja antara mereka bersama Kemensos. Meski begitu untuk bisa menjadi ASN kategori PPPK, para pelaksana PKH tersebut harus mengikuti prosedur. Yakni melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Di antara syarat administrasinya adalah pelaksana PKH yang ingin mendaftar menjadi ASN kategori PPPK berusia minimal 20 tahun hingga satu tahun menjelang usia pensiun.

Kemudian tidak pernah dipidana. Selain itu tidak pernah menjadi anggota atau pengurus parpol.
Harry menceritakan sejak 2017 lalu terus memperbaiki sistem rekrutmen, penggajian, dan pemberian jaminan sosial kepada para petugas PKH. Tahun depan anggaran untuk petugas atau SDM PKH mencapai Rp 1,4 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan kepada 39.566 orang petugas PKH. ’’Ada kesiapan untuk memproses sekitar 39 ribu SDM PKH menjadi PPPK,’’ jelasnya.

Dia lantas merinci komposisi seluruh petugas PKH tersebut. Dari total 39 ribu petugas SDM itu, ada tujuh orang berstatus koordinator regional. Kemudian ada 62 orang sebagai koordinator wilayah. Lalu ada 128 administrator database provinsi, 531 koordiantor kabupaten/kota, dan 408 orang pekerja sosial supervisor.

Kemudian ada 2.095 orang administrator database kabupaten/kota, 34.552 orang pendamping sosial PKH, 1.697 orang pendamping PKH Akses, 75 orang asisten pendamping PKH, dan 11 orang asisten pendamping PKH akses.
Harry menuturkan Kemensos siap memproses seluruh petugas PKH tersebut untuk menjadi ASN kategori PPPK.

Sebab sudah ada anggaran untuk honorer maupun jaminan kesehatan serta jaminan ketenagakerjaannya. Anggaran untuk SDM PKH sebanyak Rp 1,4 triliun untuk 2019 juga sudah disetujui DPR.

Koordinator Wilayah I SDM PKH Jawa Tengah Arif Rohman Muis mengaku senang dengan adanya rencana Kemensos untuk menjadikan petugas PKH menjadi PPPK. ’’Karena ada kepastian status pada masa depan. Sehingga loyalitas dan pengabdian kepada masyarakat semakin kuat,’’ katanya.

Dia siap mengikuti rangkaian seleksi untuk menjadi ASN kategori PPPK. Mulai dari tahap seleksi administrasi hingga seleksi kompetensi. Nantinya proses seleksi menggunakan sistem ranking atau pemeringkatan dalam menentukan kelulusan.

Terpisah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, PP 49/2018 jadi kado pahit untuk guru honorer. Pasalnya, ada beberapa poin membuat guru honorer gigit jari meskipun ada juga yang menguntungkan.

Beberapa poin yang menguntungkan adalah pembatasan usia berbeda dengan seleksi CPNS. Jika CPNS dibatasi maksimal 35 tahun maka untuk PPPK diberikan batasan usia 1 tahun sebelum pensiun.

Keuntungan lainnya adalah PPPK ini akan mendapat gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS. Ada pula berbagai jaminan seperti jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kamatian dan bantuan hukum. ”Tetapi honorer guru jangan bergembira dulu, ada beberapa pasal krusial di dalamnya yang menjebak,” kata Ramli, Selasa (4/12).

Pasal krusial itu adalah jika PNS sekali perjanjian berlaku hingga pensiun, maka PPPK dalam pasal 37 ayat 1 bisa berarti masa kerjanya setahun dan dapat diperpanjang lagi jika masih dibutuhkan seperti disebutkan dalam pasal 37 ayat 2. Jika benar seperti itu, maka ini hanya perpindahan dari SK PTT (pegawai tidak tetap) bupati/walikota atau gubernur.

Dia melanjutkan, apakah guru honorer sudah memiliki sertifikat profesi sebagai pendidik? Jika belum maka bersiap-siaplah gigi jari lagi karena berdasarkan pasal 16 ayat f, guru honorer bisa mengikuti seleksi menjadi PPPK jika memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang masih berlaku. Artinya harus lulus pendidikan profesi guru (PPG) dan mendapat sertifikat pendidik.

”Kami coba menelusuri data ini dan ternyata amat sangat sedikit jumlahnya guru K2 atau non kategori yang telah memiliki sertifikat pendidik. Saat ini justru di sekolah swasta yang banyak guru Non PNS yang memiliki sertifikat pendidik,” terangnya.

Kekurangan lainnya, adalah seleksi tetap dilakukan. Jika berkaca pada seleksi CPNS 2018 ini, apakah guru honorer mampu mencapai angka passing grade? Dalam PP ini belum jelas sumber penggajian PPPK, jika dibebankan ke daerah maka hampir bisa dipastikan akan bernasib sama dengan PTT saat ini atau honorer karena kemampuan daerah yang beragam. Setelah terangkat jadi PPPK maka Bab X memberikan ancaman pemutusan hubungan kerja dengan banyak kemungkinan.

”Persoalannya selanjutnya adalah, apakah jika mereka gagal seleksi menjadi PPPK masih akan mengajar sebagai honorer? Jika tidak maka ini justru akan menghilangkan pekerjaan mereka,” pungkasnya. (esy/wan/gwn)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pppk #guru-honorer #sdm #pkh 

Berita Terkait

Ribuan SDM dan PKH Gelar Jambore

Nusantara

Targetkan 40 Akademi Komunitas Berbasis Ponpes

Nasional

PPPK Jadi Jalan Tengah Polemik Honorer

Nasional

Presiden Ingin Guru Jadi Kunci Pembangunan SDM

Nasional

Industri Penerbangan Butuh Banyak SDM

Headline

Pemerintah Mulai Hitung Guru Honorer

Nasional

IKLAN