Headline

Sampaikan Berkas Memori, Minta Batalkan Putusan MA

Redaktur: Juni Armanto
Sampaikan Berkas Memori, Minta Batalkan Putusan MA - Headline

OPTIMISTIS - Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai menjalani sidang perdana pemeriksaan berkas memori PK di PN Mataram, NTB, Kamis (10/1/2019). Foto : DHIMAS B. PRATAMA/ANTARAFOTO

INDOPOS.CO.ID - Perjuangan Baiq Nuril Maknun dimulai kemarin (10/1/2019). Guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menjalani sidang perdana peninjauan kembali (PK) atas putusan hakim Mahkamah Agung (MA).

Baiq Nuril yang ditemani tim kuasa hukumnya tak mampu menahan air mata. Dia tiba-tiba menangis di tengah persidangan. Ingatannya saat menjadi tahanan membuat air mata Baiq Nuril membasahi pipinya. Sembari menutup mata, ia menyembunyikan kesedihan sewaktu melihat tahanan PN Mataram.

Fauzia Tiaida, salah satu Kuasa Hukum Nuril yang mendampinginya berusaha menenangkan. ”Dia masih trauma, ingat waktu sidang pertama dan berada di ruang tahanan itu,” kata Fauzia.

Baiq Nuril divonis enam bulan penjara karena kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia pun keberatan dengan vonis tersebut. Tim kuasa hukumnya merasa hukuman itu adalah kekhilafan majelis hakim. Untuk itu mengajukan PK.

Pada sidang perdana yang dipimpin oleh Achmad Sugeng Djauhari dengan anggota Hiras Sitanggang dan Rosana Irawati, digelar pemeriksaan berkas memori PK.

Baiq Nuril sebagai pihak pemohon PK hadir dengan didampingi tim pengacaranya yang dipimpin Yan Mangandar Putra. Sedangkan dari pihak termohon PK, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) diwakilkan oleh Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram Agung Faizal didampingi jaksa Oktavia Ading.

Awal persidangan, majelis hakim mempersilakan pihak termohon untuk menyampaikan berkas memori PK yang kemudian disampaikan langsung oleh pihak pengacara Baiq Nuril, diwakilkan Yan Mangandar Putra.

Dalam uraian berkas memorinya, pihak pengacara menjelaskan tentang kekhilafan atau kekeliruan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasinya. Aturan itu telah tertera dalam pasal 263 ayat 2C Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

”Dalam putusan Mahkamah Agung itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang dilakukan secara nyata tanpa melihat fakta hukum dalam sidang sebelumnya,” kata Yan.

Dari uraian tersebut, pihak Baiq Nuril kemudian menyimpulkan putusan kasasi Mahkamah Agung telah kontradiktif dengan putusan sidang sebelumnya. Yakni di tingkat peradilan kelas pertama di PN Mataram pada akhir Juli 2017.

Karena itu, dalam berkas memorinya, Yan meminta kepada majelis hakim yang memeriksa berkas memori PK Baiq Nuril untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung, membebaskan Baiq Nuril dari seluruh dakwaan. Dan mengembalikan hak-hak Baiq Nuril dalam statusnya sebagai warga sipil biasa. "Diharapkan juga kepada majelis hakim untuk mengadili kembali dan menyatakan Baiq Nuril tidak terbukti bersalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Yan menjelaskan secara lengkap bahwa oknum yang mendistribusikan dan atau mentransmisikan rekaman pembicaraan Baiq Nuril dengan Muslim itu adalah rekan tenaga honorernya ketika masih bekerja di SMAN 7 Mataram. ”Melainkan yang aktif dalam hal pendistribusian atau mentransmisikan itu adalah Imam Mudawin, bukan Baiq Nuril,” tegasnya.

Menanggapi penyampaian berkas memori PK Baiq Nuril, ketua majelis hakim Achmad Sugeng Djauhari mempersilakan kepada pihak termohon dari Kejari Mataram untuk memberikan hak jawabnya.

Namun dari pihak JPU yang diwakilkan Agung Faizal meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyiapkan jawaban dari berkas memori PK Baiq Nuril secara tertulis. ”Kami harap bisa diberikan waktu satu pekan untuk lebih dulu menyiapkan jawabannya secara tertulis,” ucap Agung Faizal.

Mendengar pernyataan itu, majelis hakim kemudian menyimpulkan untuk menunda sidang hingga pekan depan, tepatnya Rabu (16/1/2019) mendatang.

Dalam kurun waktu tersebut, majelis hakim meminta kepada tim JPU untuk menyiapkan materi jawaban dari berkas memori PK Baiq Nuril hingga batas waktu yang telah dipertimbangkan majelis hakim. ”Dari musyawarah kami, sidang diputuskan untuk ditunda hingga Rabu (16/1/2019) depan dengan materi mendengar jawaban memori PK-nya,” kata ketua majelis hakim Achmad Sugeng Djauhari.(ant)

 

 

Berita Terkait

Megapolitan / Melihat Pasar Barang Antik di Jalan Surabaya Kini

Megapolitan / Saman, Penjual Kerupuk Sukses Wujudkan Mimpi

Megapolitan / Budi, Ingin Film Indonesia Lebih Dicintai

Megapolitan / Mengintip Pembuatan Batik Khas Betawi

Megapolitan / Mengikuti Uji Coba Publik Moda Raya Terpadu Jakarta


Baca Juga !.