Jakarta Raya

M Taufik Ingin Wapres JK Tahu LRT Jakarta Termahal Sedunia

Redaktur: Ali Rahman
M Taufik Ingin Wapres JK Tahu LRT Jakarta Termahal Sedunia - Jakarta Raya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

INDOPOS.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan ini tidak efisien dan mahal karena biayanya mencapai Rp 500 miliar per kilometer (KM). Pernyataan JK tersebut langsung dikomentari oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, menurutnya JK akan lebih terkejut jika mengetahui kalau LRT Jakarta dengan rute Kelapa Gading-Rawamangun biayanya Rp 1,1 triliun per kilometer. Artinya lebih dari dua kali lipat harga LRT Jabodetabek. Mahalnya proyek LRT, sejak jauh-jauh hari juga telah disampaikan Calon Presiden Prabowo Subianto.

“Kami di DPRD sudah teriak-teriak dari awal bahwa proyek LRT kemahalan. Bahkan untuk LRT Jakarta dapat dikatakan sebagai proyek LRT termahal di dunia. Tapi kami senang karena pak JK akhirnya menyadari betapa proyek LRT itu kemahalan,” ujar Taufik, Jumat (11/1/2019).

Diungkapkan Taufik, pihaknya saat ini tengah menyiapkan pembentukan pantia khusus (pansus) untuk mengawasi pembangunan kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) fase kedua. Karena pihaknya tidak mau kecolongan lagi seperti yang terjadi pada proyek LRT fase pertama.

Proyek fase pertama ini menelan dana Rp 1,1 triliun per kilometet dengan total rute sepanjang 5,8 kilometer atau total investasi sekitar Rp 5,8 triliun". Itu menurut saya pembangunan LRT fase pertama termahal sedunia itu. Bahkan, dunia akhirat," sindir Taufik.

Seperti diketahui, LRT dibangun oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan dua tahapan. Fase pertama dibangun sepanjang 5,8 kilometer dengan rute Velodrome-Kelapa Gading. Sedangkan, tahap kedua rangkaian LRT ini akan tertuju ke Tanah Abang. 

Taufik menjelaskan perlu dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawal, mendampingi, dan mengawasi setiap proses pembangunan fase kedua. Hal ini untuk mengurangi pembengkakan biaya seperti yang terjadi pada fase pertama. 

"Saya menyarankan ada pansus. Saya sudah mengusulkan ke Ketua DPRD supaya ada Pansus LRT. Belum tahu perkembangannya yang penting beberapa anggota DPRD ada yang mengajukan pansus," ujarnya.

Dia mengingatkan agar pembangunan LRT fase kedua dapat melibatkan DPRD. Meski tidak terlibat secara teknis, namun DPRD perlu diberi tahu perkembangan terkait proyek LRT ini. DPRD juga akan ikut terlibat dalam kajian terkait skema pembiayaan, studi kelayakan, dan kredibilitas pihak pengembang.

Selain itu, DPRD harus dilibatkan terkait penentuan lokasi dan rute LRT. "Harus komunikasi dengan DPRD. Buktinya ini jadi, fase pertama Kelapa Gading-Velodrome. Itu tempat main saya 15 menit naik sepeda sampai", ungkapnya.

Sementara itu Humas LRT Jakarta Santy Pradayini mengatakan, pihaknya hanya ditugaskan untuk mengoperasikan LRT Jakarta. “JakPro yang membangun dan menyediakan sarana LRT Jakarta,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan LRT Jabodebek. JK menilai pembangunan ini tidak efisien.
 
Modal transportasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta dibangun BUMN PT Adhi Karya itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated).

"Jangan asal bangun saja," ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, (11/1/2019).

Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.

"Kalau di luar kota, lahan masih murah kok. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti (dibangun) elevated di luar kota?" ujar JK.

Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada. "Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ujar JK.

JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp 500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi.

JK mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek. "Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?" tandasnya.(mdo)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Wakil Ketua DPRD DKI Salat Bersama Pendemo

Jakarta Raya / Dapat Mandat Anies, KONI DKI Targetkan Juara PON Papua

Politik / Istri Sandiaga dan M Taufik Gelar Donor Darah Bareng

Jakarta Raya / Pencarian Sosok Baru Pengganti Sandi Dimulai

Jakarta Raya / Gubernur Minta Yayasan GAS Bantu Warga Jakarta


Baca Juga !.