Depok

Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Depok Menggantung

Redaktur: Syaripudin
Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Depok Menggantung - Depok

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Foto : Dok/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Proses hukum dugaan korupsi anggaran pembebasan Jalan Nangka yang menyeret mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Harry Prihanto menggantung.

Pasalnya penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Depok belum memenuhi petunjuk yang diminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok tersebut. Akibatnya, sampai saat ini status berkas belum P21 untuk bisa diajukan ke persidangan.

Kepala Kejari Depok Sufari mengatakan mengantungnya proses penyelesaikan berkas penyelidikan kasus korupsi yang merugikan negara Rp 11 miliar ini karena dua hal. Yaitu penyidik Polresta Depok belum melengkapi petunjuk formil dan materil pada berkas korupsi yang mereka tangani.

”Kasusnya belum bisa kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Jabar. Karena memang masih ada petunjuk yang belum dilengkapi Polresta Depok,” terangnya, Jumat (18/1/2019). Bahkan, kata Sufari juga, pengembalian berkas kasus korupsi itu telah dilakukan pihaknya sebanyak tiga kali ke Polresta Depok.

Karena sejak pertama berkas diserahkan, penyidik kepolisian tak dapat melengkapi petunjuk formil dan materil pada berkas tersebut. Padahal petunjuk itu sangat diperlukan untuk menunjukan keterlibatan mantan dua pejabat utama Pemkot Depok ke meja hijau.

”Secara detail kami tidak bisa memaparkan apa petunjuk yang harus dipenuhi polisi. Yang pasti ini sudah tiga kali bolak-balik berkas itu dikirim tetapi petunjuknya belum ada. Tidak mungkin Pengadilan Tipikor mau menyidangkannya jika bukti formil dan meteril belum ada,” paparnya.

Karena itu, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Depok telah memberikan waktu 14 hari bagi peyidik Polresta Depok melengkapi petunjuk yang dimaksud.

”Kalau dikembalikan lagi baru kami teliti lagi. Kalau belum lengkap kami kirim lagi petunjuk. Bukan menghambat, karena ini memang SOP penyidikan korupsi,” ucapnya.

Seperti diketahui Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto ditetapkan Polresta Depok sebagai tersangka sejak 20 Agustus 2018. Terkait dugaan tindak pidana korupsi pembebasan Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, Kota Depok pada akhir 2015 dengan kerugian negara Rp 11 miliar.

Pada Kamis (13/9/2018), Nur Mahmudi Ismail diperiksa Polresta Depok dan dicecar 64 pertanyaan oleh penyidik dalam pemeriksaan selama 14 jam. Sedangkan Harry Prihanto diperiksa pada Rabu (12/9/2018) dan diajukan 171 pertanyaan oleh penyidik saat diperiksa selama 13 jam.

Kerugian negara ini akibat pembebasan bidang tanah di RT 03/01, Kelurahan Sukamaju Baru, yang seharusnya dibebankan kepada pengembang Apartemen Green Lake View. Tetapi pada pelaksanaannya, Dinas PUPR Depok selaku pelaksana justru menggunakan APBD Kota Depok tahun 2015 untuk ganti rugi tersebut. Kasus tersebut mendapatkan supervise dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah berkasnya bolak-balik dari kepolisian dan kejaksaan.

Kapolresta Depok Kombespol Didik Sugiarto mengatakan mandeknya proses pelimpahan berkas selama lima bulan karena petunjuk yang diberikan Kejari Depok belum dapat dipenuhi penyidik.

”JPU meminta petunjuk yang harus dilengkapi dan berkas dikembalikan. Saat ini tim penyidik sedang melengkapi petunjuk itu,” ujarnya. Didik menambahkan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi tersebut.

Kendati tak mau menyebutkan dari pihak mana calon tersangka baru itu, Didik meminta doa masyarakat agar perkara korupsi dapat diproses ke meja hijau. Pihaknya akan terus menyelesaikan petunjuk tersebut dan memburu tersangka baru kasus korupsi yang merugikan APBD Kota Depok  Rp11 miliar.(cok)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.