Nasional

Politisi Berkarya Sebut Prabowo-Sandi Kompak di Debat Perdana

Redaktur: Ali Rahman
Politisi Berkarya Sebut Prabowo-Sandi Kompak di Debat Perdana - Nasional

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat mengikuti Debat Pertama Capres-Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Debat perdana dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Kamis (17/1/2019)  menjadi pembicaraan hangat. Baik itu netizen, maupun politisi dari kedua kubu pasangan calon (Paslon).

Masing-masing memiliki pandangan yang berbeda terkait performa kedua paslon yang mereka jagokan. Politisi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menilai, paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung partainya memiliki keunggulan.

Diantaranya, bahwa Jokowi di dalam debat itu menggunakan data-data. Sementara lawannya, menurut Charles, paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat presidensial perdana itu banyak mengandung inkonsistensi.

Terutama yang berkaitan dengan isu korupsi. "Inkonsistensi Pak Prabowo terkuak berkat kelihaian Pak Jokowi dalam memainkan narasi. Sehingga lawannya seperti 'ditelanjangi'," ucap Charles, Minggu (20/1/2019).

Sebaliknya, kata dia, Jokowi sangat enteng memainkan narasi korupsi. "Karena seperti beliau katakan sendiri, "saya tidak punya beban masa lalu” dan “saya tidak punya rekam jejak korupsi"," kutipnya.

Sedangkan politisi yang juga Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inas N Zubir melihat ada argumen Prabowo yang mencengangkan dan tidak pantas diutarakan oleh seorang calon Presiden. Prabowo mengatakan, Presiden adalah penegak hukum tertinggi. Padahal, kata Inas, Presiden adalah eksekutif dan Hukum adalah yudikatif.

"Artinya Prabowo mengungkapkan keinginannya jika berkuasa maka hukum akan dia ambil alih untuk digenggam. Sehingga, dia akan memanfaatkan hukum sesuka hatinya," ujarnya.

                 Ketua Umum Pengurus Besar Pengusaha Berkarya Rahmat SH

Sementara itu, politisi dari Partai Berkarya yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Pengusaha Berkarya Rahmat SH punya pandangan lain. Sebagai kader partai pendukung pasangan Prabowo-Sandi, dia mengatakan, justru saat debat berlangsung, terlihat kekompakan antara Prabowo-Sandi.

"Suatu debat harus ada kekuatan pikiran spontan mendukung sikap pro dan kontra. Apalagi Capres akan memangku tugas resmi kepala negara dan kepala pemerintahan. Debat resmi pertama ini juga bukan hanya kekuatan pikiran spontan Capres yang dilihat rakyat, tapi peran Cawapres penting pula sebagai wakil dalam pembagian tugas-tugas penting dan wakil di saat Presiden berhalangan," paparnya.

Pria yang juga mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Berkarya untuk Dapil Sumatera Selatan II itu menambahkan, pasangan Jokowi-Mar'uf Amin seolah-olah bicara tidak spontan. Narasi setiap ucapannya seakan-akan telah di program dengan advance text yang telah disusun dan disusupi pikiran orang lain. 

"Maka rakyat perlu tahu siapa dalang penyusunnya. Karena rakyat tidak perlu capres-cawapres boneka yang dengan mudah disuruh-suruh atau diatur-atur. Hal ini juga penting bagi Cawapres yang harus sama pintarnya dengan Capres karena dia harus selalu siap menggantikan di setiap saat. Seperti BJ Habibie dulu ataupun Megawati Soekarno Putri.

"Dalam debat perdana kita bisa melihat dengan jelas kekurangan Ma'ruf Amin dibandingkan Sandiaga Uno. Walau Sandi lebih muda, tapi di atas podium dia mampu bersikap arif dan bijaksana. Sehingga saya melihat dia sudah paham dan cocok menjadi Wapres RI mendampingi Prabowo nantinya," ulasnya panjang lebar.

Menanggapi lontaran Jokowi tentang Capres yang tidak merasa punya beban masa lalu, Rahmat mengakui ada benarnya sebagian. Tapi ucapan itu menurutnya juga berlaku untuk Prabowo-Sandi. Di mana masa lalu Prabowo-Sandi bukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dilantik dan disumpah.

"Di sini Jokowi bermain terminologi karena masa lalunya adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan masa kininya adalah sebagai incumbent Presiden. Namun timsesnya lupa bahwa janji-janji yang dilontarkan Jokowi timbul saat belum dilantik sebagai Presiden, sehingga dapat ditafsirkan sebagai janji masa lalunya sebagai Gubernur DKI juncto Capres 2014. Oleh karenanya MPR atas nama rakyat berhak mempertanyakan realisasi janji-janji lama tersebut pada Laporan Pertanggungjawaban Jokowi (akuntabilitas). Nantinya rakyat dalam menggunakan hak pilihnya juga berhak mempercayai ataupun menolak untuk percaya lagi setiap ucapan Jokowi," tegasnya. (jaa)

 

Berita Terkait

Politik / Ada Ledakan Dekat Lokasi Debat Pilpres 2019

Politik / BPN Ibaratkan Prabowo Sebagai Tim Panser Jerman

Headline / Jangan Sekadar Cerdas Cermat


Baca Juga !.