Megapolitan

Tangerang Tolak Revisi Perbup Operasional Truk

Redaktur: Syaripudin
Tangerang Tolak Revisi Perbup Operasional Truk - Megapolitan

Dok.INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tidak akan merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 Tahun 2018 tentang pemberlakuan jam operasional truk sesuai usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Alasannya, aturan itu telah dirasakan cocok untuk melindungi kerusakan jalan yang banyak dipergunakan masyarakat. Apalagi, aturan itu pun mengurangi kasus kecelakaan dan kemacetan lalulintas.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, tidak direvisinya regulasi tersebut karena akan merugikan masyarakat. Mengingat, sejak diberlakukannya aturan itu membuat kerusakan jalan dapat dikurangi. Jadi warga pun leluasa beraktivitas dengan lancar.

”Tidak ada yang harus diubah, sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tidak mungkin disamakan dengan Bogor aturan itu. Makanya tetap pada awal Perbub ini yang kami gunakan," katanya saat dikonfirmasi, kemarin (20/1/2019).

Menurutnya, penolakan revisi Perbub yang diusulkan BPTJ untuk disamakan ke Pemkab Bogor lantaran beberapa hal. Yakni, jika diberlakukan empat jam maka dampak kerusakan jalan di wilayahnya akan terjadi dan juga kemacetan arus lalu lintas serta kecelakaan akan menimpa warga.

"Memang BPTJ ikut melakukan pertemuan dengan kami dan Pemerintah Bogor terkait dengan aturan jam operasional ini. Lalu ada beberapa usul dari BPTJ yang kami tidak setujui," ujar Zaki.
Dijelaskan Zaki, sejumlah upaya terkait adanya kemacetan jalan akibat antrian truk menunggu jam operasional tiba di Jalan Parung Panjang-Legok telah dilakukan. Seperti pihaknya akan membuat lokasi parkir truk di ruas jalan itu. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta beberapa instansi lainnya terkait penyediaan lahan pun sedang digarap.

"Kantung parkir akan kami carikan. Akan segera dibahas dengan pihak terkait. Jadi kami pun sangat memerhatikan hak sopir truk yang akan melintasi Tangerang," paparnya.
Zaki pun mengaku, saat ini jajarannya sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi ke para perusahaan dan juga sopir truk terkait Perbub tersebut. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya polemik yang terjadi di masyarakat. Pemkab Tangerang pun akan memberikan kajian aturan ini ke Pemkab Bogor.

"Sosialisasi ini sudah gencar dilakukan bersama penindakan terkait dengan aturan ini. Untuk kajian dasar akan segera kami kirim ke Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar. Biar jangan trrjadi masalah soal wilayah perbatasan,” imbuhnya.

Sementara, Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyatakan usulan penyamaan jam operasional truk yang diberikan ke Pemkab Tangerang guna mengurangi polemik warga Kabupaten Bogor. Yakni terkait parkirnya armada truk di daerah perbatasan Parung Panjang-Legok yang menyebabkan kemacetan panjang.

Hal itu dilakukan para sopir setelah adanya larangan melintas di jam tertentu. ”Karena ada polemik antara warga Bogor dan Tangerang soal pembatasan waktu lalu lintas truk. Makanya kami usulkan ada penyamaan sebagai solusi agar polemik ini berhenti. Berdasarkan SKB jam tayang truk di Bogor empat jam sekali, sedangkan di Kabupaten Tangerang pakai Perbup. Di sini harus kami selaraskan," tuturnya.

Ditanya soal ditolaknya usulan revisi Perbub oleh Pemkab Tangerang, Bambang menambahkan, hal tersebut sah-sah saja. Namun, kata dia juga, masih ada beberapa solusi lain yang coba ditawarkan ke Pemkab Tangerang terkait penyelesaian polemik tersebut. Dia pun berharap dengan aturan itu maka dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas truk itu dapat diminimalisir. (cok)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.