Megapolitan

Bekasi Belum Bebas BAB Sembarangan

Redaktur: Syaripudin
Bekasi Belum Bebas BAB Sembarangan - Megapolitan

Ilustrasi toilet

INDOPOS.CO.ID - Meski jadi kota metropolitan dan uga daerah penyangga ibu kota RI, ternyata warga Kota Bekasi masih memiliki pola hidup jorok. Salah satunya masih Buang Air Besar (BAB) di sembarangan

tempat atau open defecation free (ODF). Warga yang tak memiliki septic tank menyasar kali dan saluran air untuk membuang hajat. 

Fakta menariknya, dari 56 kelurahan di Kota Bekasi, baru enam kelurahan yang warganya bebas BAB sembarangan. Sementara 50 kelurahan lainnya, belum bebas dari BAB sembarangan. Keenam kelurahan itu adalah Jatibening, Kotabaru, Jatikarya, Bojong Rawalumbu, Arenjaya dan Pengasinan.

”Memang masih ada 50 kelurahan lagi yang belum bebas ODF. Hanya enam kelurahan yang warganya sudah menerapkan hidup sehat memiliki septic tank untuk fasilitas jamban sehat,” terang Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi Fevi Herawati, Minggu (20/1/2019).

Fevi menambahkan, penekanan kepada instansi kelurahan atas program ODF membuat warga dan pihak kelurahan berupaya berlomba. Sebab, bila satu kelurahan teridentifikasi warga BAB sembarangan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai kelurahan yang sudah ODF. "Keberhasilan ODF di tingkat kelurahan merupakan keberhasilan semua warga," katanya.

Fevi mencontohkan satu kelurahan yang belum bebas ODF, yakni Margahayu di Kecamatan Bekasi Timur. Di kelurahan itu terdapat 205 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki septic tank. Ratusan KK itu masih membuang tinja ke kali yang ada di belakang rumahnya.

”Untuk pencapaian ODF, masih ada 50 kelurahan. Kami terus sosialisasi pentingnya pembuatan septic tank agar warga tidak lagi BAB di kali atau sembarangan tempat," cetusnya.  

Seperti diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mencatat ada 20 meter kubik kotoran manusia yang dibuang ke sungai setiap harinya. Karena itu, pemerintah daerah (pemda) mewajibkan seluruh warga, baik perseorangan dan perusahaan properti memiliki pengolahan air limbah domestik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal ini bertujuan agar kualitas air tanah dan air permukaan bisa tetap terjaga. Bahkan, untuk mengatur penyedotan limbah domestik tertuang dalam Perda No 09 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Klasifikasi tarif berdasarkan tipe rumah tinggal.

Untuk rumah tinggal bertipe subsidi (Perumnas) pemda menetapkan tarif Rp 50 ribu/meter kubik (m3), perumahan menengah Rp 70 ribu/m3, serta real estate Rp 100 ribu/m3. Untuk bangunan seperti asrama, kantor, lembaga pendidikan, lembaga sosial, serta bangunan lain sejenis dikenakan tarif Rp 75 ribu/m3, serta bangunan bertipe kantor swasta, toko, rumah sakit dan tempat usaha lainnya tarifnya Rp 150 ribu/m3.

Sementara itu, Kasi ‎Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga pada Dinkes Kota Bekasi Dudung Abdul R mengatakan, secara umum Kota Bekasi menempati peringkat kedua se-Jawa Barat yang memiliki akses terhadap jamban sehat. 

 ”Jamban sehat itu dilihat dari akses masyarakat terhadap ketersediaan jamban. Kota Bekasi sudah mencapai 98 persen yang warganya mempunyai akses terhadap jamban sehat. Hanya 2 persen atau 6.000 KK yang belum punya jamban sehat," katanya.

Menurut Dudung juga, Dinkes Kota Bekasi mendukung progam Geser si Jahat (Gerakan Seribu Rupiah Siapkan Jamban Sehat). "Program ini telah di-launching dan akan ditularkan ke kelurahan lain yang belum dinyatakan ODF,”  tandasnya. (dny)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.