Headline

Desak BPK dan KPK Turun

Redaktur: Juni Armanto
Desak BPK dan KPK Turun - Headline

Ilustrasi gedung bpk

INDOPOS.CO.ID - PEMBANGUNAN dua apartemen, Patraland Urbano di Bekasi dan Amarta di DI Jogjakarta masih dipertanyakan sumber pendanaannya. Dua apartemen tersebut diketahui dibangun setelah dikucurkan dana sekitar Rp 1,4 triliun dari PT Pertamina ke PT Patra Jasa. Kemudian dana itu digunakan anak perusahaannya, PT Patraland untuk mengakuisisi bangunan dari Wijaya Karya Building dan Wijaya Karya Realty.

Terkait sumber aliran dana Pertamina, Pengamat Energi Marwan Batubara mempertanyakan apakah uang triliunan rupiah yang digunakan telah masuk dalam pembukuan Pertamina? Kalau saja dalam laporan keuangan ada laporan awal---sebelum tutup buku---, ada kompensasi yang dibayar oleh pemerintah belakangan tentunya laporan akhir tersebut relevan dengan laporan awal.

”Jangan-jangan ini ada kompensasi yang pemerintah bayar belakangan. Tapi karena pembukuan awal sudah dianggap selesai, tidak digabung dengan perhitungan akhir. Bisa saja uang itu diselewengkan,” terangnya kepada INDOPOS, Selasa (19/3).

Marwan menyebutkan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43/2018 yang merupakan perubahan dari Perpres No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM yang menugaskan Pertamina untuk menyalurkan Premium di Jawa Madura dan Bali. Disebutkan bahwa, Pertamina ditugasi menjual BBM penugasan dan BBM bersubsidi, yakni solar dan premium.

”Premium diatur oleh pemerintah. BBM subsidi jenisnya solar. Dalam rentang 2016-2018 itu dibekukan, tidak boleh naik. Disebutkan dalam penugasan tersebut, setelah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) nantinya ada selisih biaya yang akan dibayar oleh pemerintah.  ”Itulah kompensasi tersebut. Nah yang kita mempertanyakan tadi sumber uangnya dari pembukuan atau tidak?” tandasnya.

Jika diketahui nantinya sumber keuangan yang digunakan untuk mengakuisisi dua apartemen tersebut berdasarkan pembukuan, tentu tidak akan menjadi masalah. Namun yang akan bermasalah, kata Marwan, penggunaan keuangan PT Pertamina yang tidak sesuai dengan visi misinya.  ”Kalau nanti sudah memang benar dari pembukuan, oke tidak masalah. Masalahnya ada di penggunaannya saja. Jika tidak dari pembukuan, tentunya bentuk kejahatan,” tegas Marwan. 

Ia meminta agar BPK RI melakukan audit dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan sumber penggunaan uang PT Pertamina sebesar Rp 1,4 triliun untuk membangun dua apartemen di Bekasi dan Jogjakarta. ”Tadi saya sudah berpikir dari awal, minta BPK mengaudit penggunaan uang ini dan juga KPK. Kedua lembaga itu harus masuk (periksa, Red),” tuturnya.

Terlepas dari penggunaan uang triliunan rupiah yang disuntik ke PT Patra jasa dan PT Patraland, Marwan menginginkan arus kas pendapatan di PT Pertamina harus ditelusuri dari awal. Hal itu untuk memastikan laporan hasil audit selesai, maka laporan keuangan awal Pertamina dan laporan keuangan akhir harus berkesinambung.

”Setiap akhir tahun atau Januari, ada laporan awal. Itu statemen awalnya. Nanti setelah audit selesai, baru kembali ada statemen akhir,” tuturnya.

”Kita mau ini benar-benar sudah diperhitungkan ada koneksi (hubungan, Red) yang kuat antara laporan pembukuan awal dengan yang terakhir setelah audit BPK,” ujarnya.

Pria yang menjabat Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) itu juga mengungkapkan, saat jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Elia Massa Manik diketahui adanya pembayaran kompensasi piutang ke Pertamina antara 2016-2017.  ”Ada kompensasi yang dibayar oleh pemerintah kepada Pertamina. Nah, apakah kompensasi ini masuk dalam laporan keuangan tersebut? Kalau disajikan dengan laporan awal dan terkoneksi laporan akhir, tidak masalah. Tapi kalau tidak, bisa saja itu yang digunakan (dana akuisisi apartemen, Red),” tandasnya.

Dia berharap persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian dari BPK dan KPK. Tapi juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan membentuk pansus (panitia khusus) untuk melakukan investigasi terhadap penggunaan uang PT Pertamina. Sehingga, Pertamina terbebas dari kepentingan politik dan bisa menjamin ketahanan energi nasional.

”Kita mau ada transparansi atau audit menyeluruh. DPR juga harus bikin pansus untuk mengetahui keuangan Pertamina. Karena di situ melibatkan uang negara puluhan triliun rupiah dari dana-dana yang sifatnya tertunda,” ucapnya.

Marwan menduga penggunaan uang untuk membangun apartemen tentu ada yang memerintahkan. Sehingga diajukan Direksi Pertamina ke Dewan Komisaris, meski tidak relevan dengan visi misi atau dipaksakan. Selain itu, dia meyakini jajaran direksi maupun komisaris tidak akan melakukan hal tersebut tanpa adanya perintah dari atasan. Padahal yang perlu dijaga adalah tugas utama Pertamina melakukan pengembangan bisnis di hulu dan hilir, termasuk membangun kilang yang baru.

”Oh iyalah, iya. Minimal (perintah, Red) menterinya,” tegasnya.

Hal serupa juga dipertanyakan Direktur Ekskutif Center of Energy Resource Indonesia (CERI) Yusri Usman, ketika Direksi PT Pertamina pada Agustus 2017 menggelontorkan dana Rp 1,4 triliun untuk berbisnis properti melalui anak usahanya PT Patra Jasa ke PT Patra Land untuk mengakuisisi aset apartemen Wika di Bekasi dan Jogjakarta. ”Padahal semua tahu bisnis properti bukan spesialisasinya Pertamina,” tuturnya.

Yusri juga mempertanyakan pembelian dua apartemen tersebut apakah telah masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina 2016. Sebab alokasi anggaran harus menjadi prioritas dalam rencana kerja di setiap perusahaan BUMN. Jika anggaran Rp 1,4 triliun tersebut ternyata tidak dimasukkan dalam RKAP 2016 untuk realisasi 2017, maka BPK mestinya menjadikan sebagai hasil temuan.   ”RKAP itu disusun lalu dibahas di kementerian dan disetujui Menteri BUMN dan deputi. Kalau tidak masuk dalam RKAP, itu pelanggaran,” tandasnya.

Tak hanya persoalan pembelian apartemen yang menggunakan uang PT Pertamina menjadi sorotannya. Dia menduga benang kusut kinerja keuangan Pertamina 2018 juga diakibatkan munculnya Perpres Nomor 43/2018 yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual BBM yang menugaskan Pertamina untuk menyalurkan Premium di Jawa Madura dan Bali.

”Di saat yang sama, Pertamina tidak mempunyai kewenangan untuk menyesuaikan harga keekonomian BBM tanpa persetujuan pemerintah. Akibatnya, kondisi keuangan Pertamina menjadi tertekan,” terangnya.

Pertamina pun mendapatkan beban yang berat setelah terbitnya Permen ESDM Nomor 23/2018 yang merupakan revisi dari Permen ESDM Nomor 15/2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Yang Berakhir Kontraknya. ”Dampaknya, Pertamina harus mencari pinjaman untuk membayar tanda tangan bonus (signature bonus, Red) Blok Rokan kepada pemerintah senilai USD 783 juta atau setara Rp 11,3 triliun ditambah jaminan komitmen kerja pasti senilai USD 50 juta,” ujarnya.

Akibatnya sampai saat ini laporan keuangan PT Pertamina (Persero) pada 2018 belum diumumkan ke publik. ”Sebetulnya terasa janggal bila dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Meskipun belum diaudit, Pertamina sangat rajin mempublikasikan laporan keuangannya. Ada laporan triwulan, laporan semester hingga laporan tahunan yang dirilis beberapa hari setelah tutup tahun. Tetapi kali ini kok berbeda?” tandasnya.

Yusri juga mengungkapkan, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier juga sempat menanyakan alasan Pertamina yang belum merilis laporan keuangan. Namun laporan keuangan tersebut masih harus menunggu audit BPK, serta persetujuan dari pemerintah terhadap PSO (Public Service Obligation).

”Kan disebutkan proses audit BPK akan rampung pada akhir Februari atau paling lambat pekan pertama, Maret 2019. Terkesan memburu persetujuan BPK, sekitar 35 persen dari USD 1,3 miliar, yaitu sekitar USD 455 juta yang merupakan sisa dana subsidi dari pemerintah. Ini karena yang 65 persen sudah masuk ke rekening Pertamina pada 2018,” jelasnya.

Meskipun hasil audit BPK akan disetujui, lanjut Yusri, tetapi nilai persetujuan itu belum bisa dibukukan sebagai tambahan laba Pertamina. Sebab, harus dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN 2019, kecuali telah mendapat persetujuan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. ”Publik tidak pernah tahu alasan penundaan laporan keuangan Pertamina, walaupun berhak mengetahui,” terangnya.

Dari data yang diperolehnya, disebutkan bahwa laba Pertamina hingga kuartal ketiga 2018 tercatat hanya Rp 5 triliun atau merosot tajam hingga 81 persen dibandingkan periode 2017. Dengan kondisi Pertamina saat ini, menurut dia, kurang logis jika laba Pertamina merosot dengan keberadaan Blok Mahakam serta delapan  blok migas eks KKKS yang sudah dioperasikan Pertamina sejak awal 2018.  ”Seharusnya sektor hulu migas lebih bisa memberikan kontribusi laba jauh lebih besar daripada sektor hilir terhadap Pertamina di saat harga minyak dunia relatif tinggi,” jelasnya.

Menanggapi kucuran dana sebesar Rp 1,4 triliun dari PT Pertamina ke PT Patra Jasa, Corporate Secretary Pertamina Syahrial Mukhtar belum dapat memberikan tanggapan. ”Nanti, nanti ya. Sebentar ya, saya lagi belum bisa bicara. Sebentar ya,” singkatnya saat dihubungi INDOPOS sekitar pukul 14.16 WIB, Selasa (19/3).

Finance Director PT Pertamina Pahala N. Mansyur juga saat dikonfirmasi INDOPOS via ponsel sebanyak dua kali sekitar pukul 16.11 WIB, kemarin belum memberikan tanggapan.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menyatakan, hal yang wajar bagi PT Pertamina sebagai perusahaan induk memberikan tambahan modal bagi anak perusahaanya, PT Patra Jasa. Core business atau bisnis inti Patra Jasa memang bergerak di bidang properti.

Menurut dia, penggunaan anggaran tersebut tidak ada masalah sebab merupakan anak perusahaan Pertamina yang secara sah. ”Jadi penambahan modal di asetnya Patra Jasa. Keuntungan dari Patra Jasa kan tetap setor ke Pertamina. Masa Pertamina nggak bisa tambahkan modal ke Patra Jasa, gimana sih?” tandasnya kemarin.

Inas juga memastikan hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya dugaan pelanggaran atas penggunaan dana tersebut. Sebab, BPK juga belum melihat adanya temuan. ”Apakah ada temuan dari BPK? Kalau ada baru kita sikapi,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, megaproyek Patraland Urbano Apartment di Bekasi memiliki 28 lantai dan dibangun di atas tanah sekitar satu hektare (ha). Konon, separo kamar apartamen itu sudah ada pemiliknya. 

Patraland Urbano Apartment dulunya bernama Tamansari Urbano. Itulah awal nama pembangunan proyek yang dikembangkan PT Wijaya Karya Building. Pada Mei 2017, PT Patra Jasa melalui anak perusahaannya yakni, Patraland mengakuisisi pembangunan apartemen tersebut.

Proyek ini merupakan satu dari dari dua proyek properti yang menggunakan anggaran Pertamina dengan nilai sekitar Rp 1,4 triliun. Sejak akhir tahun lalu, sejumlah 558 unit sudah terjual untuk tower pertama dari tiga tower yang totalnya 1.757 unit oleh Patraland. Proyek tersebut masih dalam proses finishing atau penyelesaian berbagai fasilitas sehingga dapat dihuni pertengahan tahun ini. Bahkan proses serah terima juga telah dilakukan sebanyak 20 persen. Saat ini, Patraland sedang memasarkan tower ketiga sebanyak 511 unit. Penjualannya sudah mencapai mencapai 40 persen. Sedangkan tower kedua, akan dilakukan penjualan setelah tower ketiga habis terjual yang ditargetkan akhir tahun ini.

Sementara Amarta Apartment yang berada di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Jogjakarta dibangun oleh PT Wijaya Karya Realty dan telah diakuisisi PT Patra Jasa melalui PT Patraland. Sejauh ini, konstruksi bangunan tersebut tingkat penyelesaiannya sudah mencapaI sekitar 82 persen.

GE Patraland Jogjakarta Daniel Joko Triyoso mengungkapkan, apartemen ini memiliki dua tower, yakni Yudistira Tower dengan jumlah 506 unit. Sedangkan, Drupadi Tower dengan jumlah 232 unit.  ”Itu jumlah unit pembangunannya. Posisi Patraland hanya developer (pengembang, Red). Pelaksana pembangunannya adalah Wijaya Karya. Sedangkan, nama bangunannya Amarta Apartment. Hanya itu yang bisa saya jelaskan.  Selebihnya silakan konfirmasi ke pusat,” tuturnya kepada INDOPOS saat ditemui di lobi utama kantor Patraland di Jogjakarta sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (13/3). (*)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Pertamina Bantah Harga Tiket Mahal Sebab dari Avtur yang Naik

Daerah / Kedapatan Gunakan Alat Tambahan, SPBU di Indramayu Disegel

Ekonomi / Hiswana DKI Jakarta Berbagi Bersama Ratusan Anak Yatim

Headline / Pertamina di Ambang Kerugian

Headline / Komisaris Pertamina Saling Lempar

Nasional / Ini Tips Aman Gunakan LPG dari Pertamina


Baca Juga !.