Headline

Penebar Hoaks Dianggap Teroris, Muhammadiyah Nilai Wiranto Berlebihan

Redaktur: Ahmad Nugraha
Penebar Hoaks Dianggap Teroris, Muhammadiyah Nilai Wiranto Berlebihan - Headline

ilustrasi. Foto : Dok. INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pernyataan Menkopolhukam Wiranto untuk menerapkan UU Terorisme pada penyebar hoaks usai rapat pengamanan Pemilu 2019 Rabu (20/3/2019) lalu, mendapat atensi serius dari ormas Islam Muhammadiyah.

Muhammadiyah bahkan menilai, hal itu sangat berlebihan. Dikhawatirkan, wacana yang dilontarkan mantan Pangab ini menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan UU Terorisme.

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Manager Nasution menilai ada perbedaan filosofis yang sangat mendasar antara UU Terorisme dengan UU ITE.

"Apalagi, beberapa ketentuan dalam UU Terorisme tersebut belum terdapat peraturan pelaksanaannya, seperti halnya lembaga pengawasan yang akan mengawasi penerapan UU Terorisme ini," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

"Ini sungguh mengkhatirkan dan menebar syiar ketakutan publik," imbuh Manager.

Selain itu, ia memandang, dalam penerapan UU ITE terkait kasus hoaks saat ini masih banyak catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kata Manager, prinsip imparsialitas dalam penanganan kasus hoaks diduga tidak terpenuhi sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat.

"Maka sangat membahayakan jika kasus hoaks ditangani dengan UU Terorisme. Pemerintah dan Kepolisian sebaiknya membenahi dulu beberapa regulasi pelaksanaan yang menjadi mandat UU Terorisme juga tata kelola penanganan kasus terorisme, sebelum hasrat menerapkan UU Terorisme untuk kasus lain," paparnya.

Wiranto sendiri, usai menggelar rakor pengamanan Pemilu 2019, menyebut para penyebar hoaks tersebut sebagai peneror masyarakat. Untuk itu, kata dia, para penyebar hoaks bisa dijerat dengan aturan soal terorisme.

"Kan ada Undang-Undang ITE, pidananya ada. Tapi saya terangkan tadi hoaks ini kan meneror masyarakat. Terorisme ada fisik dan nonfisik. Terorisme kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk takut datang ke TPS, itu sudah ancaman, itu sudah terorisme. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme," ucapnya, Rabu (20/3/2019). (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.