Headline

Menyingkap Kecurangan Pemilu 2019

Redaktur: Juni Armanto
Menyingkap Kecurangan Pemilu 2019 - Headline

indopos.co.id - Pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 kali ini telah membuka mata masyarakat. Ini terkait dengan mencuatnya dugaan sejumlah kecurangan. Diawali dari hebohnya kasus dugaan ribuan surat suara tercoblos yang ditemukan di Selangor, Malaysia beberapa waktu lalu. Kemudian disusul beberapa dugaan kecurangan dan pelanggaran lainnya saat pencoblosan pemilu pada 17 April lalu. Pasca pencoblosan pun diindikasi masih ada pelanggaran, salah satunya kecurangan dalam penghitungan suara. Karenanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sempat merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah lokasi seperti di 103 TPS di Sumatera Barat, 20 TPS di Jawa Tengah, 112 TPS di Riau, Surabaya, dan sebagainya, serta luar negeri seperti di Malaysia dan Australia.  

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochamnad Afifuddin mengatakan, terkait indikasi pelanggaran dalam penghitungan suara, pihaknya sudah menerima banyak laporan. Namun, ia tidak bisa memastikan jumlah laporan yang diterima Bawaslu. ”Hasil masing-masing partai secara rekap itu berbeda. Misalnya, partai A dapat sekian dihasil akhirnya kok dapat besar, partai yang lain kemudian jadi kecil,” katanya di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Selain itu, terkait pelanggaran di Sydney, Australia. Afif memberikan wewenang terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti. ”Tanya KPU dong! Kita beri keleluasan KPU untuk menindaklanjuti kapan mereka bisa siap surat suara dan lain-lain,” ucapnya.

Bawaslu juga memberikan waktu yang panjang agar KPU menindaklanjuti masalah pemilu di Negeri Kangguru tersebut. ”Kita kasih keleluasaan ke KPU untuk mengatur itu. Karena, kita juga tahu situasinya juga sedsng mengurus yang lain-lain,” tandasnya.

Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan seluruh pihak untuk melaporkan kecurangan Pemilu 2019 melalui jalur hukum dan lembaga yang ditetapkan yakni Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. "Jangan diselesaikan sendiri. Jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (22/4/2019).

Menurut Wiranto, isu kecurangan dalam pesta demokrasi kerap muncul, baik pada Pemilu yang lalu hingga saat ini. Dia menjelaskan masyarakat memiliki hak untuk berkomentar maupun mengkalkulasi suara pemilu. Namun, dia meminta seluruh warga untuk tidak keluar dari jalur hukum dan melakukan mobilisasi yang berpotensi menganggu ketertiban masyarakat maupun dan keamanan nasional. "Kita sudah punya system. Kita sudah punya aturan, punya aparat-aparat penyelenggara pemilu yang sudah dibakukan. Yang menyangkut kecurangan, ketidakpuasan ada hukumnya, ada lembaganya, mahkamah konstitusi," ujar Wiranto.

Dia menambahkan, jika ada pihak yang melanggar aturan hukum terkait Pemilu maupun mengganggu ketertiban umum, maka aparat keamanan dari Polri dan TNI siap mengamankan situasi di masyarakat.

Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak 2019 tidak berlangsung secara jujur, adil (jurdil) dan transparan. ”Kami menilai Pemilu sekarang tidak jujur, tak transparan, dan tidak adil," kata Hashim Djojohadikusumo, direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi saat jumpa pers di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Salah satu bentuk kecurangan yang ditunjukkan Hashim perihal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan ke kantor KPU. "Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April, masalah itu belum tuntas, belum selesai. Jadi masalah tetap masalah," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Ia pun mengaku kecewa dengan KPU mengabaikan adanya temuan 17,5 juta DPT bermasalah. "Kami kecewa karena KPU sangat mengabaikan temuan kami soal adanya 17,5 juta dan hingga sampai hari H pencoblosan tetap masih menjadi masalah," tuturnya.

Sugiono, direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi memaparkan sejumlah bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019. Salah satunya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65 Cipondoh Mekar, Kota Tangerang, Banten. Selain itu, BPN menemukan 1.261 laporan kecurangan pada Pemilu 2019.

Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Sandi Danhil Anzar Simanjuntak mengaku menemukan fakta kecurangan pada pemilu 2019. Kecurangan tersebut, dilakukan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). ”Kami menemukan fakta bahwa pemilu kali ini paling buruk dan rusak sejak reformasi. Ada kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan massif,” ujarnya kepada INDOPOS, Senin (22/4/2019).

Ia menegaskan, ke depan akan melakukan gelar perkara berbagai kecurangan-kecurangan tersebut, kemudian akan menyampaikan kepada publik. Hal yang sama diungkapkan Ketua Umum Relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Wulan mengaku banyak melihat dugaan kecurangan pada pemilu 2019. Kecurangan tersebut dilakukan di beberaapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). ”Dugaan itu misalnya kertas suara kurang, padahal sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),” katanya.

Ia mengungkapkan, banyak menerima laporan dari para relawan PEPES terkait dugaan kecurangan pemilu 2019 di daerah. Dia berharap Bawaslu tetap mengawasi pelaksanaan pemilu dengan baik. “Kami support pelaksanaan pemilu 2019 bisa Jujur dan Adil (Jurdil),” ucapnya.

Maraknya video dan foto-foto dugaan kecurangan di media sosial (medsos), lanjut Wulan, BPN telah melaporkan itu semua ke Bawaslu. Dari laporan tersebut, menurutnya Bawaslu harus menindak tegas. ”Kami tetap ikut instruksi dari BPN,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi menyebutkan bahwa Pemilu 2019 tidak berlangsung secara jujur dan adil. Salah satu tokoh Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi, Said Didu menyebutkan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 telah disusun secara terstruktur dari dalam sistem kekuasaan. "Kecurangan sudah sangat terstruktur, karena dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki struktur, Sistematis, karena dilakukan secara sistemik dan massif yaitu terjadi diberbagai daerah seluruh Indonesia bahkan di luar negeri," katanya saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (21/4).

Said Didu juga menyinggung dugaan 17,5 juta DPT yang tidak valid. Laporan tersebut telah disampaikan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada KPU. "Kenapa sudah terstruktur, mulai perencanaan, DPT tidak selesaikan 17 juta lebih. Sampai terlibat secara nyata gubernur, bupati, lurah, camat, dan RW, RT secara nyata dan itu bagaikan penonton sudah teriak semua, wasit tidak mau semprit peluit," ucapnya.

Di tempat yang sama, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) juga mengatakan hal senada Pemilu 2019 tidak sesuai dengan asas Luber, Jurdil. "Luber tidak terpenuhi, apalagi Jurdil. Dasar pemilu tidak terpenuhi, maka untuk apa pemilu? Maka untuk kami, kecurangan, terstruktur, sistemik, masif, itu karena prinsip Luber dan Jurdil tidak terpenuhi," ujarnya.

Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) era SBY, Jumhur Hidayat menyebut hanya gerakan rakyat yang bisa melawan kecurangan. "Hanya gerakan rakyat yang dapat menghentikan dan melawan kecurangan," tandasnya. Dalam konferensi pers ini hadir pula antara lain Komjen Pol (purn) Sofjan Yacoob, Irjen Pol (Purn) Benyamin, dan Mayjen TNI (purn) Bambang.

Selain BPN Prabowo, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga melaporkan dugaan kecurangan berupa pemberian surat suara kepada pemilih luar daerah di sejumlah tempat pemungutan suara pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya, Jawa Timur.

Saksi PDI Perjuangan yang dimandatkan DPC PDI Perjuangan kota Surabaya, Mulyakin, di Surabaya, kemarin mengatakan, ada catatan kejadian khusus berupa kesalahan pemberian surat suara kepada sejumlah pemilih di luar daerah pemilihan (dapil) salah satunya di TPS 11, RT 3 RW 2 Gubeng Jaya Gang Langgar. "KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mempersilakan sejumlah warga yang ber-KTP luar kota dan luar Dapil 1 tanpa punya A5 untuk memberikan hak suaranya di TPS 11," katanya.

Menurut dia, pemilih yang berasal dari luar dapil, seharusnya memegang surat pindah pemilih (A5) atau membawa KTP yang harus disesuaikan surat suara yang diterima oleh pihak pemegang hak suara. "Masak orang ber-KTP di luar Dapil 1 menerima lima lembar surat suara. Mereka kan di luar Dapil 1 dan tidak berhak memilih caleg kota. Harusnya hanya menerima 4 lembar surat suara yaitu pemilihan presiden, DPD, caleg DPR RI dan caleg DPRD provinsi, itu aturan yang seharusnya dijalankan," tandasnya.

Ia mencontohkan  halnya yang dialami dua orang warga pemegang KTP Trenggalek, Mujiran dan Wahyuningsih yang masing-masing mendapat 5 lembar surat suara, seharusnya menerima 2 lembar suara. Pemilih lainnya yang ber-KTP di luar Dapil 1 yakni Ganda Nur Cahyo ber KTP Semampir Surabaya, menerima 5 lembar surat suara yang seharusnya hanya menerima 4 lembar surat suara.

Sedangkan dua warga lainnya yang ber-KTP Siwalankerto, Dian Bekti M dan Ani Sriwati juga menerima 5 lembar surat suara, seharusnya sama hanya menerima 4 lembar surat suara. Begitu juga dua orang lainnya ber-KTP luar Jawa, yakni Jeffrie Nagara M dan Amanda Sartika yang pemegang KTP Medan, mendapat 2 lembar surat suara yang seharusnya hanya mendapatkan satu lembar surat suara saja. "Kami merasa keberatan dengan pemberian surat suara yang tidak sesuai dengan aturan dari KPU tersebut. Apakah ini ada unsur kesengajaan atau kurang pahamnya pihak KPPS pada pelaksanaan pemilu," katanya.

Menanggapi hal itu, Mulyakin meminta saran Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Anugrah Ariyadi . "Anugrah menyarankan untuk mengajukan surat keberatan saksi atas pelanggaran tersebut ke Bawaslu," ujarnya.

Di Jambi, Tim gabungan Polda Jambi dan Polres Kerinci berhasil mengamankan tiga orang diduga pelaku yang terlibat aksi pembakaran kotak dan surat suara Pemilu 2019 yang terjadi di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada Kamis (18/4/2019) lalu.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi, Kombes Pol M Edi Faryadi mengatakan, hasil penyidikan tim akhirnya pelaku pembakaran kotak suara Pemilu 2019 berhasil diamankan tiga orang warga Sungai Penuh dan Kerinci. Dari ketiga orang yang diamankan tersebut hasil pemeriksaan tim ditetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Robin Janet alias Robin, 31, petugas Panwascam Kecamatan Tanah Kampung, Desa Tanjung Karang RT 02, Kota Sungai Penuh, Kerinci dan yang bersangkutan ditangkap di TKP pembakaran kotak surat suara. Kemudian Khairul Saleh alias Saleh, 53, merupakan caleg PDIP, pekerjaan swasta alamat Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kabupaten Kerinci, ditangkap oleh tim gabungan di Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat dimana saat ditangkap pelaku sedang bersembunyi di rumah penduduk.

Sedangkan Azwarlis, 55, pekerjaan PNS alamat Desa Pendung Hiang RT01, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Kerinci yang datang menyerahkan diri ke Polres Kerinci dengan diantar oleh keluarganya kini statusnya sebagai saksi.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai pemilu sekarang ini tensi lebih panas, sehingga selalu muncul prasangka bila terjadi kejanggalan dalam proses sebelum dan sesudah pemilu. "Sebenarnya, tuduhan kecurangan ini masih multintrepetatif karena semua tuduhan kecurangan itu tidak mengarah pada bukti dan keterangan saksi yang jelas," tuturnya Kepada INDOPOS, Senin (22/4/2019).

Wasisto mengatakan, mayoritas pengusutan kecurangan terjadi setelah viral di media sosial (medsos) dan itu masih antara benar terjadi atau sebaliknya. Selain itu, KPU direkomendasikan Bawaslu untuk menggelar pencoblosan ulang di beberapa wilayah. Untuk melakukan pencoblosan ulang Wasisto antara setuju dan tidak. "Setuju karena semua tuduhan kecurangan itu berpotensi mengorbankan hak konstitusi warga negara. Tidak, ya karena itu sama saja terjadi pemborosan anggaran yang sebenarnya bisa ditanggulangi," jelasnya.

Wasisto juga meminta agar Bawaslu dan Kominfo berperan aktif dalam memblokir akun-akun bot yang berpotensi melakukan deligitimasi pemilu. "Dan perlu adanya keterlibatan aktif Bawaslu untuk melakukan supervisi terhadap pemilu ulang ini," imbuhnya.

Pengamat dari Universitas Nasional Ismail Rumadan mengingatkan azas dasar pelaksanaan pemilu, yaitu jujur dan adil (jurdil) adalah hal utama yang harus diwujudkan penyelenggara pemilu. "Banyaknya permasalahan dan dugaan kecurangan dalam pemilu 2019," kata Ismail dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, prinsip tersebut harus menjadi landasan para penyelenggara untuk menjamin suara masing-masing orang dalam pesta demokrasi lima tahunan. Sebagai pelaksana, terdapat tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada para penyelenggara pemilu sehingga apabila terdapat kesalahan, KPU tidak cukup hanya melontarkan permintaan maaf ke publik. "Sekecil apapun, sengaja atau tidak disengaja harus diselesaikan secara hukum. Tidak cukup hanya dengan permohonan maaf saja," ujarnya.

Dia menilai pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk menjaga marwah demokrasi demi mewujudkan pemilu jurdil. Selain itu Ismail mengingatkan, menang atau kalah, bukan tujuan utama dari terselenggaranya pemilu karena pemenang sebenarnya adalah rakyat.

Kawal PSU

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mewaspadai pelaksanaan pemungutan suara uang (PSU). Alhasil, seluruh tim dan relawan baik dipusat maupun daerah dintruksikan untuk mengawalnya.

Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengaku telah memberikan instruksi melalui surat yang dikirimkan ke Tim Kampanye Daerah (TKD) kabupaten/kota hingga relawan.

Dalam surat itu, Erick menginstruksikan TKD kabupaten/kota se-Indonesia dan luar negeri hingga relawan untuk mengawal kemungkinan dilakukannya pemungutan suara susulan dan pemungutan ulang di 1.696 TPS.  "Harus tetap waspada, untuk itu pula harus kita kawal agar berjalan baik," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate membenarkan. Menurut dia, kewaspadaan itu guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan pasangan calon (paslon) 01. "Kami mengantisipasi PSU. Dan kita siap," tandasnya saat dihubungi, kemarin (22/4/2019).

Politikus Partai NasDem itu mengatakan, instruksi itu juga untuk mengingatkan TKD dan relawan memastikan TPS di sekitar mereka apakah akan ada pemilu susulan serta mengawal perhitungan suara.  "Apakah dia menjadi PSU. Kalau PSU menyiapkan supaya berjalan baik kalau kita tidak PSU maka perhitungan dan rekapitulasi tetap dikawal," imbuhnya.

Johnny menguraikan, surat tersebut memiliki beberapa poin penting yang ditujukan kepada TKD kabupaten/kota dan luar negeri serta relawan. Pertama, seluruh tim kampanye koalisi Indonesia kerja, relawan dan simpatisan untuk tetap menjaga soliditas. Kondusivitas dan tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang akan merugikan rakyat Indonesia.

Kedua, sambung Johnny, jaga dan kawal Form C1 dan C1 Plano perolehan suara Jokowi Ma‘ruf Amin mulai dari TPS, Kelurahan, Kecamatan, KPUD Kab Kota, KPUD Provinsi/ PPLN hingga penetapan oleh KPU. "Berdasarkan temuan Bawaslu R1 pada Pemilu tahun 2019 adanya potensi 1.534 TPS pemilu susulan di enam provinsi dan 162 TPS PSU tersebar di 17 provinsi," terangnya.

Terakhir, lanjutnya, TKD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia bersama partai politik koalisi ditingkatannya, relawan dan simpatisan untuk mengawal pencoblosan dan penghitungan suara di 1.696 TPS. "Kemudian, mengirimkan foto-foto C1 dan melaporkan jika terjadi kecurangan pilpres," tukasnya.

Selain itu, Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy mengaku, Direktorat Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf menggunakan aplikasi bernama 'Jamin' untuk menghitung perolehan suara berdasarkan C1. Lewat aplikasi itu pula akan menerima foto C1 dari TPS yang dikirim saksi. "Aplikasi ini memudahkan saksi untuk melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dari TPS," katanya kemarin (22/4/2019).

Politikus PKB itu menguraikan, C1 yang sudah dilaporkan akan diverifikasi dan dipindai oleh anggota Direktorat Saksi TKN. Sebanyak 240 anggota bekerja satu hari 24 jam tanpa henti. Pengerjaan dibagi dalam tiga shift dengan 80 orang setiap shift.

Terpisah, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta KPU, KPUD dan Bawaslu memastikan PSU di berbagai daerah berjalan tanpa ada pelanggaran dan kesalahan. "KPU, KPUD dan Bawaslu harus memastikan wilayah yang akan menjalani pemungutan suara ulang akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan juga memastikan tidak adanya lagi pelanggaran maupun kesalahan dalam pelaksanaan Pemilu," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/4/2019).

Hal itu dikatakan Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, terkait PSU yang akan dilakukan di sejumlah daerah seperti Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Papua. PSU itu disebabkan beberapa faktor seperti keterlambatan kedatangan logistik Pemilu, bencana alam atau adanya pelanggaran administrasi saat pemungutan suara.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta KPU berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dalam mengawasi dan menjaga jalannya pemungutan suara ulang agar berjalan dengan tertib, aman dan lancar. "Saya mengimbau kepada masyarakat yang ikut serta dalam pemungutan suara ulang agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, serta untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.

Dia juga meminta Bawaslu dan KPU mengevaluasi berbagai permasalahan yang terjadi di pemilu 2019, serta memastikan hasilnya tetap berdasarkan asas pemilu, yaitu langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Bamsoet menambahkan, KPU dan Bawaslu bekerja dengan prinsip transparan, berintegritas,  profesional dan menjaga independensi.

Sama halnya dengan BPN Prabowo-Sandi, Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi suara yang ada dalam form C1 plano, agar tidak terjadi kecurangan. "BPN Prabowo-Sandi fokus mengawal C1, dan kami sedang mengumpulkan banyak sekali fakta (kecurangan) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM)," katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, kemarin.

Dia menilai situasi yang ‘panas’ di masyarakat pasca-pencoblosan suara disebabkan masyarakat melihat adanya kecurangan yang sifatnya TSM dan kalau pelaksanaan Pemilu berjalan jujur dan adil maka tidak akan ada masalah.

Menurut dia, BPN Prabowo-Sandi terus bekerja memastikan akumulasi suara Prabowo-Sandi terakumulasi dengan benar dan akan menyampaikan fakta-fakta dugaan kecurangan Pemilu yang berlangsung secara TSM. "Silakan saja TKN Jokowi-Ma'ruf melakukan analisis hasil 'real count' kami, itu artinya mereka sangat peduli dan khawatir. Namun yang pasti, kami sedang proses pengumpulan C1, jadi ketika mereka menganalisa, mau menggunakan data mana," ujarnya.

Selain itu Dahnil mengomentari terkait banyak imbauan berbagai pihak agar terjadi rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Dia menilai rekonsiliasi dilakukan kalau terjadi konflik, namun saat ini tidak ada konflik, yang ada adalah perdebatan terkait perbedaan hasil. "Perdebatan itu biasa saja dalam setiap kompetisi. Jadi rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada konflik, ini tidak ada," ucapnya.

Siapkan PSU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mendata hasil temuan Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah wilayah Indonesia. Pendataan ini dilakukan guna mengetahui pelaksanaan pencoblosan ulang sudah atau belum digelar. 

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, ada 46 rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang seperti di Surabya, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan di beberapa tempat lain. "Kita harus cari tahu, ini ada yang sudah dilakukan ada yang Pemilu susulan ada yang pemilu lanjutan. Ada yang direkomendasi PSU ini kan terus-terusan. Temuan yang paling banyak saya lihat adalah membiarkan pemilih dari luar daerah tersebut," ujarnya kemarin.

PSU di Surabaya karena ada perbedaan antara C1 dengan rekapitulasi di kecamatan. Ketika panwaslu Surabaya merekomendasi adanya temuan tersebut maka pemungutan suara ulang harus dilakukan. "Surabaya itu bukan semuanya diperintahkan untuk melakukan PSU. Tetapi sudah ada surat lagi dari Bawaslu Surabaya yang menyatakan bahwa jika ada perbedaan antara C1, jadi kalau ada tolong diklarifikasi," jelas Ilham.

Pihaknya terus mengecek tempat PSU di Surabaya. Ia pun enggan menjelaskan secara detail indikasi ditemukannya perbedaan C1 itu ada di beberapa TPS. "Belum dicek. Kita masih terima laporan terus dari KPU Kota Surabaya dan KPU Jawa Timur," terangnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menerangkan, kurang lebih 2 ribu TPS terkendala masalah teknis itu. Namun sebagaian besar sudah ada yang dilaksanakan pemungutan suara lanjutan pada 18 April lalu seperti Papua. "Jadi memang belum seluruhnya, sehingga membutuhkan Pemilu lanjutan," tuturnya.

Untuk metode pemilu di luar negeri prinsipnya, yakni berada pada PPLN. Salah satu PPLN Malaysia itu sudah dipersiapkan terkait penggunaan metode pos. Supaya tidak keliru informasi, tidak seluruh metode pos di Malaysia diulang. Karena PPLN Malaysia terdiri dari beberapa PPLN, ada Kuala lumpur, Selangor dan lainnya.  "Itu yang masalah di Selangor. Jadi tidak seluruh Malaysia. Hanya di PPLN Selangor dan itu untuk menyangkut penggunaan hak pilih dengan metode pos. Metode lain tidak masalah," ungkapnya.

Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan anggaran KPU masih cukup untuk membiayai pencoblosan ulang Pemilu 2019 di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), sehingga belum perlu penambahan pagu belanja. "Pemilu ulang di sejumlah TPS itu tidak akan banyak dampak perubahannya (pada anggaran, Red). Saya lihat itu masih cukup dari pagu (belanja) KPU," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani dalam jumpa pers perkembangan APBN terkini di Jakarta, kemarin.

Total anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 mencapai Rp 25,59 triliun. Total anggaran itu untuk persiapan awal pada 2017, kemudian 2018, hingga penyelenggaraan pada 2019. Angka itu baru anggaran penyelenggaraan dan di luar anggaran pengawasan sebesar Rp4,85 triliun dan keamanan sebesar Rp 3,29 triliun.

Askolani mengatakan kementerian atau lembaga biasanya mengajukan perubahan pagu belanja pada kuartal III 2019. Namun, dia meyakini alokasi anggaran yang sudah diberikan kepada KPU dan juga lembaga lainnya terkait pemilu masih mencukupi.

Di Surabaya, PSU di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar dan TPS 11 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri di Kota Surabaya, Jawa Timur akan digelar pada 27 April 2019. "Persiapan sudah kami lakukan. Kami juga sudah menyiapkan C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih)," kata Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi kepada Antara di Surabaya, kemarin .

Mengenai tingkat partisipasi di dua TPS tersebut, Nur Syamsi mengatakan pihaknya tidak bisa memperkirakan. "Soal partisipasi itu hak mereka. Tapi kami berupaya untuk mensosialisasikan kepada pemilih di dua TPS itu," katanya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya Agil Akbar sebelumnya mengatakan berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 28 dan TPS 11 telah ditemukan pelanggaran berupa adanya pemilih yang memiliki KTP elektronik luar daerah Surabaya dan tidak memiliki surat A5 KPU, namun tetap dilayani oleh petugas KPPS.

Sedangkan Bawaslu merekomendasikan dilaksanakan PSU di 22 TPS Kota Tangerang, Banten karena adanya laporan temuan mengenai kelalaian petugas serta logistik. Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim di Tangerang menjelaskan, rekomendasi tersebut sudah disampaikan Bawaslu kepada KPU untuk dilaksanakan.

KPU Kota Tangerang, lanjutnya, memiliki waktu selama 10 hari setelah pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 lalu. "Paling lambat tanggal 27 April dilaksanakannya," ujarnya, kemarin.

Dijelaskannya, laporan yang diterima Bawaslu hingga akhirnya keluar rekomendasi dilaksanakan PSU dan PSL adalah seperti kekurangan logistik Pemilu khususnya untuk DPR RI.

Lalu ada kotak suara yang telah dibuka, kemudian adanya pemilih dari luar daerah yang mencoblos tanpa memiliki A5. "Masalahnya beragam di setiap TPS. Intinya karena logistik dan petugas di TPS," ujarnya.

Pengamanan Penghitungan

Aparat keamanan terus bersiaga pasca pencoblosan 17 April lalu, khususnya saat penghitungan surat suara oleh KPU. Bahkan sebanyak 300 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Brimob Polda Kalimantan Barat dan Bali tiba di Jakarta, Senin (22/4/2019) untuk mengamankan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain untuk mengamankan rangkaian pemilu yang akan berakhir hingga pengumuman hasil oleh KPU sekitar 20 Mei 2019, para personel Brimob ini dikerahkan untuk membantu pengamanan secara umum di Jakarta, termasuk saat penyelesaian sengketa pemilu pada periode 23 Mei hingga 15 Juni 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, sejumlah personel itu untuk mengamankan pentahapan rangkaian giat Pemilu diantaranya penetapan hasil penghitungan.  Selain itu, mengamankan gangguan keamanan dan kertiban masyarakat (kamtibmas) ini bisa bersumber dari berbagai permasalahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Bisa dilihat dari berbagai bentuk kejahatan mulai yang bernuansa konvensional, transnasional hingga terorganisir. Apabila tidak diantisipasi dan ditangani secara baik akan menjadikan gangguan kamtibmas semakin nyata. "Ya dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan giat-giat masyarakat lainnya," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Untuk mendukung Polri dalam memelihara kamtibmas, jajaran kepolisian akan melakukan tugas-tugas yang bersifat preventif di tempat tertentu dengan kewenangan terbatas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.  "Jakarta masih relatif kondusif. Tapi Polri tetap mempersiapkan pengamanan dan antisipasi segala potensi ganguan kamtibmas dan pam seluluruh giat masyarakat," jelas Dedi.

Pergeseran pasukan Brimobda Polda Bali menuju Ke Jakarta. Sebanyak 200 personel dipimpin oleh Danyon AKBP I Ketut Alit, dalam rangka Pengamanan Pasca Pemilu Tahun 2019 diwilayah Polda Metro Jaya.

Adapun Senjata Api dan Amunisi yang dibawa antara lain, senjata api Steyr sebanyak 18 pucuk, senjata api Sig Sauer 516 sebanyak enam pucuk. Senjata api glock sebanyak satu pucuk, amunisi laras licin sebanyak 114 butir. Amunisi glock sebanyak 30 butir, amunisi 5,56 (4TJ) sebanyak 1.560 butir. Amunisi 5,56 (5TJ) sebanyak 960 butir, peluru Karet sebanyak 910 butir, peluru hampa sebanyak 470 butir, magazen Steyr sebanyak 18 buah, Magazen Sig Sauer sebanyak 24 buah, Magazen Glock sebanyak 2 buah.

Pasukan Brimob Nusantara dari Polda Kalbar yang sudah memasuki kedudukan di ITC mangga dua Jalan Mangga dua raya Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Senin (22/4/2019) dalam rangka pengamanan pasca pemilu 2019.

Jumlah personel yakni 100 petugas dengan dipimpin Iptu Supriyanto. Adapun senjata AK 101 sebanyak 96 pucuk. Senjata HS. lima pucuk, alat PHH. 100 set. Di bagi menjadi 3 titik yaitu WTC mangga dua 30 pers. ITC mangga dua 40 personel. Pasar pagi mangga dua 30 personel. Saat ini personel Brimob Nusantara menunggu perintah dari polda Metro Jaya. (bar/dan/yah/aen/nas/ant)

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Polisi Masih Melakukan Pendalaman Kasus

Jakarta Raya / Seri Anyar Sapa Penggemar


Baca Juga !.