Headline

Tragedi Pemilu, Jangan Tutup Mata Dong!

Redaktur: Juni Armanto
Tragedi Pemilu, Jangan Tutup Mata Dong! - Headline

indopos.co.id - Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rest in Peace (RIP). Turut berduka. Banyak pihak mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019. Pemerintah pun didesak tidak tinggal diam dan tak tutup mata atas tragedi nasional itu. Salah satunya dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang tetap meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta independen. Padahal sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas KPPS.

Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan, tim pencari fakta independen nantinya melakukan investigasi atas persoalan jatuhnya korban jiwa petugas KPPS. Penyidikan itu dilakukan secara profesional dan menyeluruh. Ini untuk mengungkap permasalahan yang telah memakan ratusan jiwa itu.  "Pembentukan tim pencari fakta independen untuk mengungkap peristiwa ini, sekaligus untuk meredakan dan menghentikan dugaan dugaan dan spekulasi yang menimbulkan ketegangan atau kegaduhan di masyarakat," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Kejadian ini penting dijadikan perhatian semua pihak, terutama penyelenggara Pemilu dan legislatif selaku pembuat undang-undang. Untuk memastikan masalah dan penyebabnya. Sementara tim pencari fakta indepeden bertujuan menyingkap temuan di lapangan. "Ini agar tidak terjadi keberulangan, termasuk upaya pembenahan dalam penyelenggaran pemilu dan perlindungan seluruh warga negara, termasuk petugas KPPS," katanya.

"Karenanya penting untuk dibuat tim independen untuk masalah ini. Untuk melihat apakah ada hal-hal yang mengarah pada persoalan tersebut," tambahnya.

KPU RI telah menetapkan besaran santunan yang akan diberikan bagi para ahli waris atau keluarga para pahlawan demokrasi yang gugur itu. Besaran santunan bagi anggota KPPS meninggal dunia sebesar Rp 36 jutu.

Staf Biro Penelitian Pemantau dan Dokumentasi KontraS Rivanlee Anandar mengaku pemerintah tidak bisa berhenti pada santunan. Sebaiknya melakukan pendataan secara detail seperti rekam medis sebelum dan setelah menjadi petugas KPPS. Ini untuk memetakan penyebab kematian secara detail. "Kalau hanya santunan dan tidak ada tindak lanjut pasca ratusan petugas yang meninggal jelas tidak serius. Mau menunggu sampai berapa korban? Padahal satu nyawa juga penting," ungkapnya.

"Untuk kematian yang disebabkan bukan karena sakit, ditelusuri dengan kerja sama dengan polisi mencari penyebabnya. Kumpulkan dari semua daerah," timpalnya.

Angka kematian ini tentu menjadi sejarah Pemilu Serentak 2019. Jika dibandingkan sebelumnya yang meninggal dunia pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 sebanyak 144 orang. Kini data sementara secara keseluruhan petugas yang tewas mencapai 554 orang, baik dari pihak KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri. "Ini bukan soal angka. Tapi tanggung jawab negara. Ya tidak maksimal persiapannya. Semua temuan itu dipublikasikan ke publik dan negara harus meminta maaf atas peristiwa ini," tegas Rivan, sapannya.

Hal serupa diungkapkan Rivan, bahwa tim pencari fakta independen harus dilakukan pemerintah. Tentu akan membuatnya lebih terang dengan catatan transparan dan akuntabel. "Saya rasa perlu. Ini akan menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kasus kematian petugas KPPS. Tim tersebut juga bisa menindaklanjuti dari rekam medis petugas KPPS yang telah dibuka," imbuhnya.

Ia menilai, ketidaksiapan penyelenggara pemilu dalam menggelar pesta demokrasi dan tidak ada antisipasi dari pemerintah untuk mencegah hal itu. Padahal Pemilu 2014 peristiwa serupa terjadi yang memakan korban jiwa. "Nggak hitam putih begitu. Abainya negara dalam kasus ini sudah bisa dilihat dari tidak terprediksinya kasus ini (Pemilu 2014 juga ada yang meninggal, Red), lambannya respon pemerintah, seolah berhenti setelah santunan, dan sebagainya," cetus Rivan.

Maka perlu ada evaluasi dari tingkat peraturan perundang-undangan hingga petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis menjadi penting juga mengenai jaminan kesehatan atau asuransi supaya KPPS bisa bekerja secara proposional.

Di lain pihak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan investigasi kematian ratusan KPPS mulai 13 Mei 2019. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Komnas HAM sudah menurunkan tim ke Jabar, Banten, Jatim, dan Jateng. Dan hasilnya akan disampaikan sebelum 22 Mei mendatang. "Komnas HAM menilai besarnya angka kematian Petugas KPPS pasca Pilpres dan Pileg serentak 17 April lalu, membutuhkan pemeriksaan medis yang valid guna meredam maraknya isu negatif yang berkembang di masyarakat," ujarnya kepada INDOPOS, Rabu (15/5/2019).

Taufan menambahkan, dalam investigasi yang dimulai pada 13 Mei lalu juga telah meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berkompeten di bidang medis. ”Kami memperkirakan bahwa kendala akan kami hadapi adalah pada proses penggalian fakta karena persoalan tarik menarik kebutuhan politik. Tapi saya meyakini bahwa seorang dokter akan terikat dengan kode etik profesinya, apapun pilihan politiknya," tukasnya.

Taufan menjelaskan, keputusan melakukan penyelidikan atas kematian ratusan petugas KPPS merupakan hasil keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM yang menindaklanjuti aduan masyarakat dan informasi yang diperoleh dari media massa. Keputusan ini sesungguhnya menambah tugas dari Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM yang telah dibentuk sejak beberapa waktu lalu.

Di tempat terpisah, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso saat dimintai pendapat mengenai persoalan kematian petugas pemilu mengaku belum dapat memberi tanggapan. "Aku no comment dulu ya kawan," ujar Bang Yos, sapaan akrabnya melalui pesan WA, Rabu (15/5/2019).

Dihubungi terpisah Mayjen TNI (Purn) Prijanto, asisten Teritorial KSAD 2006-2007 mengatakan, membaca di media online dengan judul ‘Polisi Selidiki Penyebab Kematian WNA Penambang Asal China’.

"Itu berita tentang kepekaan aparat polisi terhadap kematian satu  manusia, patut diacungi jempol. Nah, ketika ada kematian yang beruntun dan banyak pada saat kegiatan pemilu kemarin, logikanya semua yang terkait juga peka dengan pertanyaan kritis, apa yang menyebabkannya? Seperti kasus-kasus kematian manusia atau hewan di suatu wilayah, mencari penyebabnya. Tetapi persoalannya sekarang sudah bergeser, bukan mencari penyebab kematian, tetapi mengapa kok tidak ada penyelidikan khusus. Mengapa ada penolakan pembentukan TGPF (tim pencari fakta, Red) untuk mencari jawaban? Ini yang sekarang berkembang," tandas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sebelumnya, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Selasa, (14/5/2019) lalu mengelar rapat dengan sejumlah menteri dan pihak terkait untuk membahas meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu 2019. Hadir dalam rapat yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan sebagainya.

Rapat membahas soal penyebab meninggalnya ratusan KPPS, penanganan bagi yang sakit dan bagaimana langkah-langkah mengatasinya. Soal santunan bagi keluarga korban dan anggota KPPS yang masih sakit, juga evaluasi terhadap keseriusan pemeriksaan kesehatan anggota KPPS  yang perlu menjadi perhatian pada Pemilu mendatang. Langkah ini dilakukan agar tidak muncul korban seperti peristiwa Pemilu 2019.

Moeldoko memastikan pemerintah tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas KPPS. Alasannya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kematian para petugas itu sebagian besar karena jantung, stroke. Penyebab kematiannya bisa dibuktikan. "Bukan karena diracun," tegasnya dalam rilis.

Moeldoko menyayangkan sejumlah pihak yang menyebut banyak petugas KPPS meninggal tidak wajar karena diracun. Menurutnya, itu adalah pernyataan yang sesat. ”Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban” tandasnya.

Menurut Moeldoko, tim yang diperlukan adalah tim yang disampaikan Menkes. ”Ini terutama untuk mencari faktor dari sisi kesehatan, beban kerjanya yang berat itu,” kata mantan Panglima TNI itu.

Hal lainnya yang perlu dilakukan bagaimana memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah di pemilu berikutnya. Moeldoko juga menyinggung masukan dari IDI yang menurutnya bagus, yaitu melihat risiko pekerjaan. ”Kita harus pikirkan bagaimaan risiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja,” ujar Moeldoko.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya telah memberikan uang santunan yang besarnya bervariasi. Dia mengakui dalam perekrutan petugas KPPS sebelumnya agak longgar. Mereka hanya diminta untuk menyertakan keterangan sehat dan belum diasuransikan. Arif meminta ada evaluasi dan ke depannya, masalah rekruitmen petugas diperbaiki, terutama menyangkut kondisi kesehatan dan batasan usia. ”Kami mengusulkan ini diperbaiki," katanya.

Dalam laporannya, Menkes Nila memaparkan kalau dari jumlah korban meninggal, 39 persen meninggal di rumah sakit, sisanya meninggal di rumah sebesar 61 persen. Mereka yang meninggal sekitar 58 persen berusia di atas 60 hingga 70 tahun. "Sebesar 51 persen dikarenakan jantung, cardiovasculer," katanya.

Untuk meneliti korban yang meninggal di luar rumah sakit, lanjut Nila, pihaknya akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan IDI untuk meneliti, termasuk dilakukan autopsi verbal. Tim akan menanyakan riwayat sakit kepada keluarga dan orang-orang sekitarnya. "Tingkat ketepatannya bisa sampai 80 persen," ujarnya.

MER-C Turun

Di lain pihak, Tim mitigasi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) terus melakukan pengumpulan data terkait kematian lebih dari 600 KPPS Pemilu 2019. Tentu saja, sebelumnya MER-C telah melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu, serta pihak terkait lainnya. ”Tentu banyak pertanyaan kepada saya. Dok, apakah sudah punya bukti mengenai penyebab kematian dan sakit KPPS? Apakah ini tidak terlalu dini untuk melakukan langkah penuntutan terutama kepada KPU,” kata Presidium MER-C Jose Rizal di depan awak media di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Dia menerangkan, pihaknya telah membentuk tim investigasi dengan peran untuk melakukan cost of dead (COD). Tentu, langkah tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dengan melakukan pengecekan laboratorium hingga outopsi verbal yang melibatkan pihak keluarga korban  dan membaca hasil rekam medis. ”Ini memerlukan izin dari keluarga. Kemudian kita juga melakukan post mortem dengan pemeriksaan jenazah luar dan dalam. Ini pun memerlukan izin dari keluarga saja,” ujarnya.

Selanjutnya tim juga melakukan outopsi visum et repertum dan ini membutuhkan izin dari keluarga dan kepolisian. Dan langkah ini diakui olehnya sulit. Biasanya tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. ”Untuk itu, kita hanya melakukan post mortem dan outopsi verbal. Keduanya cukup valid. Dan sudah kami buktikan pada penyelidikan pada kasus terbunuhnya Faturrohman Al Ghozi di Filipina,” ungkapnya.

Langkah MER-C, lanjut Jose, lebih fokus pada korban KPPS yang terus berjatuhan. Kemudian, juga terhadap KPPS yang sakit dan diperkirakan potensial akan gugur. Data dari media menyebutkan lebih dari 600 KPPS telah meninggal dunia, sedangkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lebih dari 10 ribu KPPS tengah sakit. ”Yang sakit ini potensial untuk meninggal dunia,” tegasnya.

Lebih jauh Jose menuturkan, dalam bekerja tim akan mengambil sampel dari korban.  Sampel itu berupa darah, rambut, muntahan, kuku, urine dan feses serta semua yang berhubungan dengan ekskresi di badan. Tentu saja, pengambilan sampel tersebut di kemudian hari tidak bisa dipatahkan oleh ahli hukum. ”Kita serius, termasuk pada proses outopsi. Bisa saja proses ini lebih dari enam bulan. Kita tidak targetkan waktu, apalagi kesulitan kami belum ada korban yang mau menjadi sampel untuk outopsi,” bebernya.

Ia berharap bisa menemukan sampel mayat yang baru saja meninggal. Karena, tingkat akurasi diagnosanya lebih tinggi. Jose menolak keras teori kematian KPPS diduga oleh penyakit jantung. Karena, tidak sedikit kematian KPPS tersebut setelah mendapatkan perawatan. ”Kalau penyakit jantung, serangan bisa meninggal di tempat. Ini semua harus ditemukan dengan COD, jangan hanya berteori hipotesa saja,” ujarnya.

Dari data jumlah kematian KPPS, kata Jose, ada pembiaran yang dilakukan KPU atau dalam hal ini pemerintah. Sejatinya pemerintah harus mencegah terus berjatuhannya korban dari KPPS. ”Ini pembiaran. Korban terus berjatuhan dengan fungsi waktu dan tidak ada langkah konkret pencegahan atau emergency dari pemerintah. Dan ini kemudian yang kami persoalkan,” terangnya.

Dari hasil penyelidikan tim nanti, lanjut Jose, akan dijadikan sebagai bahan laporan ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Cour (ICC) dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB atau United Nation Human Right Council (UNHRC). Tetapi apabila KPU mau serius menangani kasus tersebut, maka upaya MER-C untuk melaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional pun akan dihentikan. ”Kalau serius, maka proses penghentian suara harus dihentikan. Proses penanganan kasus meninggalnya KPPS harus ditangani lebih fokus. Tujuannya, agar tidak ada korban lagi,” ucapnya.

Senada diungkapkan Presidium MER-C Hadiki Habib. Dia menyebutkan, kasus meninggalnya KPPS pada Pemilu 2019 tinggi. Dan itu merupakan bencana. Tentu saja, harus ada kesiapsiagaan pada pelaksanaan Pemilu mendatang. ”Ini yang harus mendapat respon dari pemerintah. Ini soal kemanusian,” tandasnya. (dan/yah/wok)

Berita Terkait

Megapolitan / MK Putuskan Gugatan Prabowo Maksimal 14 Hari

Megapolitan / Delapan Kompi TNI/Polri Amankan Mahkamah Konstitusi

Politik / Penetapan Caleg Daerah Tunggu Juknis KPU-RI

Headline / Kawasan Thamrin Kembali Normal

Nasional / Harus Bisa Jahit Merah Putih


Baca Juga !.