Headline

Jelang Pengumuman Hasil Pilpres, Situasi seperti "Memanas"

Redaktur: Juni Armanto
Jelang Pengumuman Hasil Pilpres, Situasi seperti "Memanas" - Headline

Ilustrasi

indopos.co.id - Menjelang pengumuman hasil pemilihan presiden (pilpres) situasi seperti ’’memanas’’. Mereka yang berseberangan dengan Pemerintah dijerat berbagai pasal. Mulai dugaan ujaran kebencian, UU ITE, hingga dugaan makar. Bahkan, Densus 88 Antiteror membekuk terduga teroris di sejumlah tempat. Mereka diduga akan memakai momentum pesta demokrasi dan menyerang kerumunan yang pahamnya tidak sealiran.

Polri mengimbau masyarakat tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah pada Rabu, 22 Mei 2019. Hari ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara. Padahal, di hari itu, sebagian masyarakat berencana menggelar aksi people power agar tidak ada kecurangan dalam pesta demokrasi ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo menyampaikan, pengerahan massa dalam jumlah cukup banyak dapat disusupi pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum rangkaian pemilu. 

’’Tidak perlu memobilisasi masa, semua serahkan ke jalur konstitusional. Karena kerumunan massa dalam jumlah banyak rentan dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Terlebih penangkapan terduga teroris baru-baru ini oleh Detasemen Khusus (Densus)  88 Antiteror Polri atau Densus 88 di sejumlah wilayah tanah air. Mereka merupakan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang merencanakan amaliyah dan memanfaatkan momentum rangkaian pemilu.

Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menyatakan, Densus 88 melakukan preventif dengan melakukan upaya-upaya untuk memitigasi dan meminimalisasi segala bentuk potensi ancaman terorisme yang dapat mungkin terjadi. Sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

’’Pada 22 Mei masyarakat kami imbau tidak turun. Itu yang dinamakan tadi dengan melakukan penangkapan yaitu preventive strike, penegakan hukum untuk pencegahan,’’ jelas M Iqbal. 

Densus 88 antiteror menangkap sembilan terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara serentak, Selasa (14/5/2019). Dari sembilan tersangka, delapan di antaranya diamankan di wilayah Jawa Tengah. 

Mereka adalah AH alias Memet (26), A alias David (24), IH alias Iskandar (27), AU alias Al (25), JM alias Jundi alias Dian (26), AM alias Farel (26), Tatang, dan PT alias Darma (45). Kedelapan terduga teroris itu ditangkap di wilayah berbeda, yaitu Grobogan, Sukoharjo, Sragen, Kudus, Jepara, dan Semarang.

’’Teman-teman Densus 88 tentunya sudah memiliki strategi untuk itu. Sehingga, alhamdullilah beberapa hari yang lalu kita dapat melakukan upaya paksa kepolisian yaitu penangkapan terhadap kelompok ini. Ya, kita tidak ingin ini terjadi di kerumunan massa,’’ ucap M Iqbal. 

Dalam kurun Januari hingga Mei 2019, Densus 88 antiteror Polri menangkap 68 pelaku tindak pidana terorisme di berbagai wilayah Indonesia. Mereka anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Iqbal menerangkan jumlah tersebut yakni empat orang ditangkap Januari 2019, satu orang ditangkap pada Februari, pada Maret ditangkap 20 tersangka, pada April ditangkap 14 tersangka dan pada Mei ditangkap 29 tersangka. Kini Densus 88 Antiteror Polri kembali menangkap seorang terduga teroris berinisial AS di Perumahan Griya Suci Permai, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sabtu (18/5/2019).

TKN Imbau Rayakan Nuzulul Quran

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan, Muslim yang baik seharusnya memanfaatkan 22 Mei untuk memperingati Nuzulul Quran di masjid-masjid. Berdasarkan perkiraan, tanggal tersebut bertepatan dengan 17 Ramadan atau waktu Alquran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. 

"Itu lebih menunjukkan ketaatan kita sebagai muslim dibandingkan melakukan aksi massa turun ke jalan,’’ ujarnya saat dihubungi INDOPOS, Minggu (19/5/2019).

Terkait rencana kegiatan gelar Iftar Akbar (Bukber) di depan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Ace mempertanyakan tujuan agenda itu. Sebab, lebih baik jika muslim meramaikan masjid dan musala dengan peringatan Nuzulul Quran.

Apalagi, lanjutnya, rencana memberikan tausiyah pada KPU agar menghentikan kecurangan yang selama ini disuarakan kubu 02. ’’Tausiyah ya di masjid, bukan di KPU," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Menurut juru bicara TKN 01 lainya, Irma Suryani Chaniago, massa dari daerah yang hendak ikut aksi 22 Mei sebetulnya tidak paham betul substansi demo yang akan digelar. Pasalnya, massa di daerah telah mendapatkan informasi yang salah dan terprovokasi oknum tidak bertanggung jawab.

"Massa yang hadir dari daerah kebanyakan tidak paham betul apa dan mengapa mereka demo," ucap politikus Partai NasDem, Minggu (19/5).

Sementara itu, Sekretaris TKN 01, Hasto Kristianto menegaskan, pihaknya memastikan tak akan menggelar tandingan aksi 22 Mei mendatang yang rencananya hari itu kubu pendukung Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menggelar aksi menolak penetapan hasil pemilu 2019.

"Kami tidak akan melakukan aksi massa tandingan karena kami percaya sepenuhnya aparat TNI-Polri," ungkapnya di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Menebar Ketakutan

Pengamat teroris Al Chaidar mengatakan, pada 22 Mei diperkirakan ada perubahan besar yang dilakukan warga Indonesia. Aksi tersebut dipengaruhi rasa ketidakpuasan terhadap hasil pemilu 2019.

’’Kalau pemerintah masih saja keras kepala dengan dugaan kecurangan pemilu, maka akan menghadapi revolusi,’’ ungkap Al Chaidar kepada INDOPOS, Minggu (19/5/2019).

Dia menegaskan, sejatinya pemerintah harus menghormati etika-etika berdemokrasi. Pasalnya dugaan kecurangan yang terjadi sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena jumlahnya sangat banyak.

Lebih jauh Al Chaidar menjelaskan, sikap represif pemerintah dengan menangkap para pelaku dugaan ujaran kebencian, dugaan makar dan persangkaan UU ITE sebagai sikap otoriter. Langkah tersebut dilakukan karena pemerintah sedang kalap dan panik. ’’Enggak boleh begitu, malu kita sama dunia,’’ ucapnya.

Menurut Al Chaidar, tidak ada ujaran kebencian. Karena, aksi people power tersebut merupakan aksi protes warga Indonesia. Memberangus aksi demo atau protes sama saja memberangus demokrasi. ’’Kan Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah menyatakan, aksi 22 Mei itu demo damai, bukan aksi berdarah-darah. Apabila ada orang yang memanfaatkan aksi tersebut untuk kekerasan, maka itu provokator,” terangnya.

Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Thomagola, juga menyayangkan sikap pemerintah. Imbauan institusi penegak hukum agar masyarakat tidak keluar rumah pada 22 Mei dinilai terlalu berlebihan. Sebab, pada hari itu masyarakat harus bekerja dan berkegiatan lain. Kepolisian seharusnya tidak perlu membuat masyarakat panik.

’’Imbauannya sudah bagus, tapi kalimat jangan keluar rumah itu yang menimbulkan konotasi menakutkan. Harusnya disebutkan jangan ikut demonstrasi, dan tetap bekerja seperti biasanya,’’ jelasnya.

Diungkapkan Thamrin, adanya isu demo pada 22 Mei yang akan ditunggangi kelompok teroris pun tidak akan membuat masyarakat ikut ambil bagian. Sebab, masyarakat di perkotaan akan disibukkan dengan beragam kegiatan untuk menghadapi Lebaran. Yakni mereka memilih belanja busana Lebaran dan perlengkapan sekolah.

’’Pasti akan dicuekin warga, karena mereka akan memikirkan Lebaran. Kecil kemungkinan ada aksi teroris dalam demo menentang pengumuman pemilu. Lagi pula tidak ada hubungannya dengan kelompok itu,’’ imbuhnya.

Hal serupa disampaikan Budayawan Agus Sunyoto. Motif menyebarluaskan imbauan adanya aksi terorisme dalam demo damai pada 22 Mei kepada masyarakat merupakan budaya intimidasi. Sebab dalam tatanan budaya Indonesia ini hal ini kerap dilakukan agar masyarakat menolak ajakan tersebut. Namun, kata dia, perkembangan tatanan budaya masyarakat era milenial ini dapat mengantisipasi hal itu.

’’Kalau sifatnya menguntungkan dan mendatangkan rupiah mereka pasti mau. Tetapi kalau tidak ada itu pasti masyarakat kan beraktivitas seperti biasa dan mencueki demo itu. Mereka sekarang ini sudah kritis dengan aksi politik di tingkat atas,’’ tuturnya.

Isu pengeboman oleh kelompok teroris dalam demo 22 Mei tidak benar. Sebab kelompok separatis ini bergerak sesuai komando sang pemimpin mereka. Artinya serangan itu akan dilancarkan secara diam-diam di tempat yang sudah ditentukan dan dianggap menyebarkan kesesatan.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak menyayangkan penangkapan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dan imbauan tidak keluar rumah pada 22 Mei.

’’Ini narasi menebar ketertakutan dan teror. Hal yang sama dilakukan kepolisian ketika aksi 411, 212 dulu. Jadi ini narasi berulang-ulang. Narasi teroris politik,’’ ujar Dahnil, Minggu, 19 Mei.

’’Agak kontradiktif pernyataan polisi ini. Di satu sisi pemerintah menuduh aksi-aksi 212 dulu, dan aksi-aksi massa yang tidak percaya dengan pemerintah ditunggangi terorisme, tapi di sisi lain aksi itu akan menjadi target teroris. Lucu memang,’’ jelas Dahnil.

Saat ini masyarakat seolah ditakut-takuti. Situasi dibuat genting. Di dunia maya seolah akan terjadi revolusi dan people power. Bagaimana realitas sesungguhnya di masyarakat? Apa tanggapan mereka terhadap imbauan Polri? Benarkah mereka takut keluar rumah? Benarkah 22 Mei itu hari paling ditunggu? Jangan-jangan, sesuai survei Cak Lontong, saat ini hanya 2 persen rakyat yang menunggu hasil pemilu, sedangkan 98 persen menunggu THR dan Lebaran. Atau seperti dalam meme yang beredar, rakyat sebenarnya menanti azan maghrib dan buka bersama di banyak tempat.

Dari pantauan INDOPOS Minggu (19/5/2019), warga ramai-ramai berburu pakaian, sepatu, hijab, sandal, dan lain-lain untuk kebutuhan Lebaran di sejumlah mal, pasar, dan pusat grosir. Warga juga sibuk mencari kue lebaran atau berburu tiket mudik. Mereka seolah tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk politik.

Seperti dituturkan Sukarno, 38, karyawan swasta warga Duren Sawit, Jakarta Timur, ini.

’’Menjelang Lebaran, kita saja fokus ke Lebaran dan untuk persiapannya, kue Lebaran beli. Tahun ini tidak bikin kue. Kue beli saja kan sudah banyak yang dagang kue Lebaran,’’ ujar Sukarno yang mengantarkan istrinya berbelanja di Pasar Grosir Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (19/5) siang.  

Hal sama dikemukakan Maria, 38, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jakarta Timur. Terkait isu 22 Mei yang akan ramai, menurut dia, hal itu sama sekali tidak memengaruhi aktivitasnya. Dia tetap berburu pakaian dan kue Lebaran.

’’Ini kita habis beli pakaian untuk anak-anak dan buat mertua. Lumayan bagus-bagus dan murah meriah,’’ katanya saat ditemui INDOPOS di kawasan Mall Kalibata, Minggu (19/5) sore. 

Maria mengatakan, pemerintah seharusnya membuat situasi kondusif. Jangan membuat masyarakat cemas dan khawatir dengan isu tidak jelas.

’’Jangan kita warga masyarakat dibuat takut soal ini itu. Apalagi kan pemilu sudah lewat. Kita tetap hidup rukun, damai dan tenteram. Bangun bangsa ini menjadi negara yang disegani bagi negara lain dan menjadi negara yang adil makmur,’’ harapnya. 

Menjelang Lebaran ini, Maria sudah membeli bahan-bahan dasar membuat kue. Seperti terigu, telur, tepung, mentega dan buah nanas untuk dibuat selai. "Ya untuk buat kue Lebaran, jadi gak ngaruh lah yang membuat kita ini masyarakat malah biasa saja menanggapinya,’’ tukasnya.

Sejumlah karyawan swasta dan PNS justru tidak menunggu momen 22 Mei sama sekali. Siapapun yang terpilih nantinya mereka ikut saja.

’’Yang saya tunggu cuma THR dan gaji, buat mudik,’’ kata Mano, karyawan swasta yang akan mudik ke Malang, Jawa Timur.

’’Ya, THR dan gaji lah yang ditunggu. Kalau bisa dipercepat,’’ kata Nita, karyawan swasta yang akan mudik ke Pemalang, Jawa Tengah.

Bagaimana tanggapan mereka terhadap demo besar-besaran yang akan dilakukan pada 22 Mei mendatang?

Menurut Mano dan Nita, aksi itu dinilai biasa saja sebagai hak menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi. Apalagi semangatnya bagus. Ingin menjaga agar tidak terjadi kecurangan pemilu.

’’Selama ini kan Pemerintah seolah sudah yakin kubu 01 pemenangnya. Sampai sujud syukur dan deklarasi kemenangan. Menang-menang aja Bro,’’ kata Mano.

’’Kita tunggulah sampai proses demokrasi ini selesai. Kalau sampai MK ya tunggu keputusan MK. Jangan ada dusta di antara rakyat,’’ tutur Nita. (cok/dan/nas/wok/ibl/aen)

 

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.