Headline

Menguji Integritas Hakim MK

Redaktur: Juni Armanto
Menguji Integritas Hakim MK - Headline

indopos.co.id - Hari ini, (23/5/2019), tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Mak'ruf Amin juga akan mengajukan permohonan pihak terkait ke MK.

Rencana gugatan BPN itu menjadi ujian berat mengingat bola panas sengketa Pilpres 2019 bakal mengarah ke MK. Sebagai ‘The guardian of The Constitution’ atau penjaga konsitusi dan pengawal demokrasi dalam sengketa pemilu, MK tak luput dari permasalahan yang dihadapi. Wajah MK pernah tercoreng melalui kasus-kasus antara lain suap mantan Ketua MK Akil Mochtar, mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, dugaan mafia, dan sebagainya. 

  Pada 2 Oktober 2013, Akil ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jakarta terkait suap dalam penanganan gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Pada saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di gedung MK, penyidik KPK menemukan narkoba dan obat kuat. Pada 5 Oktober, setelah menggelar pertemuan dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden RI kala itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi memberhentikan Akil dari posisi Ketua MK.

Putusan hakim Tipikor Jakarta, Akil divonis seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pilkada di MK dan tindak pidana pencucian uang. Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu antara lain Pilkada Gunung Mas sebesar Rp 3 miliar), Pilkada Lebak Rp 1 miliar, Pilkada Empat Lawang Rp 10 miliar dan USD 500.000, serta Pilkada Kota Palembang sekitar Rp 3 miliar. Mahkamah Agung (MA juga menolak permohonan kasasi Akil. Dengan demikian, hukumannya tetap seumur hidup.

Oknum hakim MK berikutnya yang dialami Patrialis Akbar. Pada 4 September 2017, Patrialis divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta dalam kasus suap pengurusan uji materi UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis juga dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar USD 10.000 dan Rp 4.043.000, atau sama dengan jumlah suap yang ia terima.  Patrialis terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny. Patrialis dan orang dekatnya Kamaludin menerima USD 50.000 dan Rp 4 juta. Keduanya juga dijanjikan uang sebesar Rp 2 miliar dari Basuki. Pada Oktober 2018, Patrialis mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

Dugaan mafia di MK juga sempat mencuat ketika Dr Refly Harun, ahli hukum tata negara dan pengamat politik menulis opini di media massa pada 25 Oktober 2010 terkait dugaan mafia hukum di internal MK. Dia juga melihat sendiri tumpukan uang dolar yang nilainya mencapai sekitar Rp 1 miliar dan menurut pemiliknya akan diserahkan ke salah satu hakim MK. Mahfud M.D. yang kala itu ketua MK lantas menunjuk Refly sebagai Ketua Tim Antimafia MK.

Untuk membongkar dugaan mafia hukum di MK, Refly diberi kewenangan penuh untuk memilih anggota tim. Beberapa anggota tim tersebut di antaranya Saldi Isra, Adnan Buyung Nasution dan sejumlah pakar hukum.      

Saat ini MK diisi sembilan hakim periode 2018-2020 antara lain Anwar Usman (Ketua MK), Aswanto (Wakil Ketua), Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M. P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Untuk sosok Ketua MK Anwar, karirnya diawali sebagai guru honorer di SD Kalibaru, Jakarta pada 1976. Kemudian dia diangkat CPNS sebagai guru agama Islam di SDN Kebon Jeruk. Profesinya sebagai guru agama diteruskan hingga 1985. Pada saat itu, dia beralih profesi menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat. Lalu diangkat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Atambua pada 1989. Anwar pernah menjabat hakim agung mulai 1997-2003 kemudian berlanjut dengan pengangkatan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung (MA) antara 2003-2006.  Karirnya terus bergerak saat dia menjadi hakim konstitusi pada 2011. Puncaknya, saat pergantian pimpinan, Anwar terpilih menjadi Wakil Ketua MK pada 12 Januari 2015-2017. 

Bagaimana dengan wakilnya? Sebelum masuk ke MK, Aswanto berkiprah di dunia pendidikan. Dia menjadi dosen untuk S1 hingga S3 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Meski kini menjabat sebagai hakim konstitusi, Aswanto mengaku tidak akan meninggalkan dunia pendidikan.

Sementara menanggapi gugatan sengketa hasil Pilpres 2019, mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menjelaskan, gugatan sengketa itu bukan hanya menyangkut ketidakadilan siapa yang menang dan kalah dalam pemilu, melainkan upaya pembuktian hukum terhadap adanya dugaan kecurangan. "Forum sidang MK ini penting sekali, bukan sekadar soal menang dan kalah. Forum MK itu kita harapkan berhasil memindahkan kekecewaan dari jalanan ke ruangan sidang, jadi lebih baik kita berdebat di forum sidang MK," kata Jimly usai menghadiri acara Buka Puasa Wapres Jusuf Kalla Bersama Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Istana Wapres Jakarta, Selasa (21/5/2019) malam.

Jimly berharap sembilan hakim konstitusi dapat menggelar proses persidangan secara transparan dan adil, supaya masyarakat mengetahui kebenaran apabila memang terjadi dugaan pelanggaran dalam proses Pemilu 2019. Untuk mengungkap kebenaran tersebut, mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) itu berharap pelaksanaan sidang sengketa hasil pilpres nantinya ditayangkan secara terbuka melalui media massa, sehingga dapat menjadi perbaikan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Kita berharap MK menyelenggarakan sidang secara transparan, terbuka. Sebaiknya masing-masing kubu diberi kesempatan memperlihatkan kepada publik, live begitu, versi perhitungannya masing-masing. BPN silakan, TKN silakan perhitungannya bagaimana, akhirnya nanti baru KPU," jelas calon anggota DPD RI tersebut.

MK membuka kemungkinan bagi pihak yang tidak terima terhadap hasil keputusan KPU tersebut melalui penyelesaian sengketa Pilpres 2019. Pendaftaran sengketa tersebut mulai dibuka Rabu (22/5/2019) dan ditutup pada Jumat (24/5/2019) depan pukul 23.59 WIB. Apabila ada pengajuan sengketa hasil Pilpres, maka penetapan capres dan cawapres terpilih oleh KPU akan dilakukan setelah sengketa tersebut selesai diputus MK pada 28 Juni mendatang. Hasil Pilpres 2019 menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul daripada pasangan Prabowo-Sandiaga dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Di lain pihak, MK siap menerima dan memproses pengajuan permohonan gugatan terhadap hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, mulai kemarin para peserta pemilu sudah bisa mengajukan permohonan gugatan hasil pemilu ke MK. Dan pihaknya sudah menyiapkan atau bersiap diri menerima pengajuan permohonan dari calon pemohon. "Sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa pengajuan pemohon sengketa hasil Pilpres 2019 dilaksanakan di MK. Dalam tenggat waktu tiga hari setelah penetapan perolehan suara nasional oleh KPU," tuturnya kepada INDOPOS, Rabu (22/5/2019).

Fajar mengatakan, sejak ditetapkannya hasil rekapitulasi suara pilpres pada Selasa, (21/5), maka mulai kemarin MK sudah siap menerima gugatan sengketa hasil pilpres. "Jadi sampai Jumat (24/5/2019) pukul 24.00 WIB sudah siap menerima pengajuan pemohon. Tinggal menunggu kapan pemohon akan bisa hadir. Kalau pemohon sudah hadir, akan kita layanin dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuannya," katanya.

Selain itu, MK terutama hakim juga mengajak semua publik untuk memantau dan ikut serta menyaksikan penanganan proses atau hasil sengketa pemilu 2019. "MK sejak dari awal berupaya untuk seluas mungkin membuka akses, seluas mungkin membuka informasi, sampai nanti di perbincangan dan keputusan," ujarnya.

Fajar menambahkan, MK ingin membuktikan bahwa MK sungguh-sungguh dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, dan sungguh-sungguh dalam mengawal konstitusi. "Jadi, dengan peradilan yang terbuka dan transparan, nanti publik silakan menilai seperti apa integritas MK, terutama hakim-hakim MK tidak terkecuali pegawai-pengawainya. Silakan publik ikut serta proses penanganannya," ujarnya.

Di lain pihak, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan menyampaikan ‘file’ gugatan Pemilu ke MK pada Kamis, (23/5/2019). "Besok (hari ini, Red) semua file sudah disiapkan, karena besok (hari ini, Red) adalah batas akhir mengirimkan ke MK," katanya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Dahnil menambahkan, tim hukum BPN Prabowo-Sandi yang akan mengajukan gugatan tersebut terdiri dari Deny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan Irman Putra Sidin. "Banyak berkas yang akan disampaikan," ujarnya.

Menurut Dahnil, tim hukum akan secara resmi diumumkan Prabowo-Sandi atas saran dari para ulama, tokoh masyarakat, dan partai politik pendukung

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menambahkan, ratusan pengacara sudah menyatakan bergabung dalam tim hukum terkait pengajuan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. Tim hukum ini nantinya akan berkoordinasi dengan Direktorat Advokasi dan Hukum BPN yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad. "Ada banyak lagi lawyer yang mau gabung. Ada seratus lebih," ujarnya, kemarin

Hingga saat ini, lanjut Priyo, pihak BPN masih mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang akan digunakan sebagai dasar gugatan. "Komandannya itu gabungan antara Bang Dasco dan Bang Otto. Di belakangnya banyak sekali ada ratusan. Intinya dikoordinasikan di Direktorat Hukum," kata Sekjen Partai Berkarya itu.

Di tempat terpisah, Kuasa Hukum Jokowi -Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pasangan Prabowo-Sandi harus dapat membuktikan kecurangan atas selisih hasil Pilpres 2019 sebanyak 17 juta suara. "Jadi harus dibuktikan hasil akhir perhitungan suara yang ditetapkan KPU yang kalau dilihat persentase (berbedaannya, Red) 11 persen atau 17 juta (suara, Red), maka angka 17 juta itu yang curang. Bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat nanti pengacara Prabowo membuktikannya," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (21/5/2019).

"Kita siapkan bantahan-bantahan dan bukti-buktinya. Kalau mereka mengajukan saksi dan ahli kami juga akan mengajukan saksi dan ahli karena harus sama kesempatannya tapi pada akhirnya MK yang memutuskan permohonan tuduhan kecurangan itu terbukti atau tidak," ungkap Yusril.

Namun hingga saat ini, Yusril dan tim kuasa hukum belum membuat bantahan apapun karena semua argumentasi akan tergantung pada isi gugatan yang disampaikan kuasa hukum Prabowo-Sandi ke MK. Dalam gugatan BPN ini, Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait karena pihak yang menjadi termohon adalah KPU. "Tapi yang menjadi termohon kan KPU, jadi Jokowi dan Ma'ruf sebagai pihak terkait, bukan termohon. Tapi kalau diterima sebagai pihak terkait haknya sama dengan pihak termohon. Saya dengan tim pembelaan hukum TKN sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk surat kuasa kepada Jokowi dan Ma'ruf untuk menulis surat ke ketua MK agar menjadi pihak terkait dalam gugatan tersebut," jelas Yusril.

Namun menurut Yusril, Jokowi sangat menghormati dan menyambut baik perselisihan hasil pemilu tersebut ke MK. "Kita hormati apa yang disampaikan Prabowo meski tidak bisa menerima hasil dari KPU, tapi menempuh cara konstitusional ke MK dan mengajak pendukung beliau untuk melakukan aksi damai dan tidak melakukan aksi makar," ungkap Yusril.

Presiden Jokowi meminta agar segala perselisihan dan sengketa yang timbul terkait Pemilu 2019 dapat diselesaikan melalui MK. "Sudah disediakan oleh konstitusi kita bahwa segala perselisihan, sengketa itu diselesaikan melalui MK," katanya dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Jokowi sangat menghargai langkah Prabowo dan Sandi yang telah membawa sengketa Pilpres 2019 ke MK. Mantan Gubernur DKI itu meyakini bahwa para hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta dan menetapkan keadilan dengan baik. "Saya menghargai Prabowo, Sandi yang telah membawa sengketa pilpres itu ke MK. Saya juga meyakini bahwa hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta yang ada," tuturnya.

Presiden mengingatkan kembali saat ini Ramadan sebagai bulan penuh berkah, penuh ampunan, dan penuh kasih sayang. Karena itu, ia berharap Ramadan bisa menjadi momentum untuk bisa saling menghormati dan menghargai. "Dan kewajiban kita juga sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, berbuat baik," ujarnya.

Ia menyatakan membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama dan bekerja sama membangun dan memajukan negara ini. Namun pada saat yang sama tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan menganggu keamanan yang akan menganggu proses demokrasi dan persatuan negara terutama perusuh-perusuh. "Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, merusak NKRI. Tidak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ucapnya, menegaskan.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri serta pejabat lain seperti Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Di tempat terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi sikap kenegarawanan Prabowo yang akan mengajukan gugatan ke MK terkait adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2019. "Saya memberikan apresiasi kepada sikap kenegarawanan Prabowo Subianto yang telah mengajukan gugatan ke MK," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia juga mengapresiasi sikap Prabowo yang menghimbau para pendukungnya agar tetap tenang dan menempuh jalur konstitusi terkait adanya dugaan kecurangan Pemilu. Selain itu, Bamsoet juga menyampaikan rasa hormat kepada sikap kenegarawanan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang secara terang menyampaikan menerima keputusan hasil akhir rekapitulasi Pemilu oleh KPU. "Mereka juga menegaskan, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, silahkan menempuh jalur mekanisme hukum melalui gugatan Pemilu ke MK," ujarnya.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie juga mengapresiasi rencana BPN Prabowo-Sandiaga untuk melayangkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019. "Saya bersyukur bahwa kubu capres 02 akhirnya memutuskan akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK. Ini harus diapresiasi," katanya.

Ketua MK Berdosa

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku merasa berdosa, sedangkan Effendi Ghazali selaku pihak penggugat pemilu serentak siap dipidana. Ini terkait ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dalam pemilu 2019.

Ketua MK Anwar Usman menjelaskan maksud pernyataannya soal perasaan berdosa atas banyaknya petugas KPPS yang meninggal. "Pernyataan ini pernah saya lontarkan dalam sebuah kegiatan di Bogor. Ketika itu saya mengaku merasa berdosa atas peristiwa itu karena ikut memutuskan pemilu serentak," ujarnya di Kantor MK, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Setelah mengeluarkan pernyataan itu, kata Anwar, banyak pembicaraan di media sosial (medsos) yang menyebut dirinya menyesal telah membuat keputusan soal pemilu serentak.  "Memang saya begitu baca di medsos ya kaget juga saya, judulnya 'Banyak yang Meninggal, Ketua MK Merasa Berdosa'. Itu betul, cuma banyak yang salah konteks," pungkasnya.

Anwar mengatakan, pernyataannya itu merupakan bentuk empati sebab banyak petugas KPPS yang meninggal dalam pelaksanaan pemilu serentak ini. Sebagai pihak yang memutuskan, MK menyesalkan hal tersebut bisa terjadi. "Merasa berdosa itukan sebagai rasa empati dan keprihatinan saya yang amat dalam," ujarnya. 

Namun, lanjut Anwar, bukan berarti MK menyesal telah membuat putusan itu. Keputusan yang dibuat MK tetap benar dan harus dilaksanakan. Apalagi MK tidak mengatur urusan teknis mengenai bagaimana pemilu serentak dilakukan.  "Saya tegaskan, saya tidak menyesal telah menjatuhkan putusan. Kalau dari segi agama, hakim jatuhkan hal yang salah saja, tetapi secara istiqamah, artinya sudah berijtihad, itu tetap dapat pahala satu. Tapi kalau benar pahalanya dua," imbuhnya.

Anwar mengatakan, putusan MK juga bukan suatu hal yang tidak bisa diubah. Artinya, aturan mengenai pemilu serentak sangat bisa diatur ulang oleh pembuat undang-undang. Dalam hal ini anggota DPR. "Waktu itu saya bilang, hanya firman Tuhan yang tidak bisa diubah. UUD konstitusi saja bisa," tandasnya.

Sementara, pengaju gugatan pemilu serentak, Effendi Ghazali mengatakan, siap dipidana jika memang pihaknya yang memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi atas meninggalnya ratusan KPPS."Kalau memang kami sebagai pengaju yang bertanggung jawab, kami siap, mau dipidana kek. Jangan jadi pengecut," ungkapnya, kemarin.

Saat ini, lanjut dia, ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan perbaikan untuk pemilu berikutnya. Pertama, parlementary threshold (PT) dinaikkan sampai 10 persen, sehingga partai yang tersisa hanya tiga maksimal, tetapi PT harus tetap nol persen."Buat apa? Supaya anak bangsa manapun yang terbaik bisa diajukan partai peserta pemilu menjadi capres. Nah kalau tiga atau empat partai di parlemen tidak mengajukan capres terbaik, maka bisa tersingkir oleh partai baru yang mengajukan capres terbaik, karena Efek Ekor Jas," jelas Effendi.

Kedua, kata Effendi, keserentakan pemilu ada di tataran di pencalonan. Sementara pelaksanaan pemilu tetap seperti dulu. Pileg dulu baru pilpres. "Sehingga tidak ada lagi oligarki kekuasaan, oligarki partai yang bermain," kilahnya. (yah/ant/ wok/aen)

 

 

Baca Juga


Berita Terkait

Daerah / Warga Pamekasan Deklarasi Tolak Kerusuhan

Headline / Putusan Hakim MK Dinilai Tak Mengubah Hasil Putusan KPU

Headline / Sandiaga Uno Terus Tenangkan Pendukungnya

Headline / Sandiaga Temui Zulkifli Bahas Sidang PHPU


Baca Juga !.