Nasional

Jangan Beri Ruang Perusuh

Redaktur: Riznal Faisal
Jangan Beri Ruang Perusuh - Nasional

SISA KERUSUHAN - Sejumlah petugas kebersihan dari Pemprov DKI membersihkan sisa-sisa kerusuhan Aksi 22 Mei di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Toni Suhartono/ INDOPOS

indopos.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kediaman Dinas Wapres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5) malam, untuk membahas kondisi terkini.

Pertemuan dimulai pukul 20.30 WIB dengan dihadiri mantan Wapres Tri Sutrisno, Mahfud MD, Din Syamsudin, Komaruddin Hidayat, Bambang Hendarso Danuri, Abdul Mukti, Sofyan Djalil, Amirsyah Tambunan, Syafruddin, Agus Wijoyo, dan Anies Baswedan.

Sebelumnya, Wapres JK mengatakan perlunya pertemuan dengan para tokoh bangsa untuk menenangkan ketegangan pascapenetapan hasil Pilpres 2019. “Ya, secepatnya saya lagi usahakan untuk ada pertemuan dengan tokoh-tokoh. Belum ketemu dengan (Prabowo), ya sedang diusahakan pokoknya,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Sebagai representasi dari pemerintah, JK mengatakan siap untuk membuka dialog dengan para elite politik yang terlibat dalam Pilpres 2019. Tujuannya ialah untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan kondisi Negara. “Saya tentu, pemerintah tentu siap untuk berbicara, berdialog dengan semua tokoh karena tujuannya kita sama, untuk kedamaian, kemakmuran dan semua harus ada prosedurnya,” katanya.

Wapres JK meminta semua pihak untuk tenang sehingga situasi di Jakarta dapat kondusif. Apabila aksi massa semakin tidak terkendali, lanjut JK, maka bisa terjadi krisis ekonomi dan politik seperti pada 1998.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat keamanan jangan memberikan ruang bagi para perusuh yang telah merusak aksi massa yang semula berjalan damai lalu menjadi rusuh.

"Jangan berikan ruang bagi para perusuh yang telah merusak aksi demonstrasi yang semula berjalan dengan damai. Terhadap para perusuh yang sudah diamankan oleh aparat kepolisian, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," kata politisi yang akrab dipanggil Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Dia menilai proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku secara transparan agar masyarakat menyadari bahwa semua ada aturan mainnya dan bagi yang melanggar aturan harus berhadapan dengan hukum.

Bamsoet berharap setelah aksi massa pada tanggal 21-22 Mei 2019 mereda, tidak ada lagi massa yang turun ke jalan, bukan karena tidak boleh menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam undang-undang. "Namun itu untuk mengantisipasi masuknya provokasi dari perusuh yang ingin melihat Indonesia hancur berantakan," ujarnya.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Muhammad Cholil Nafis juga mendukung aparat keamanan menindak tegas para massa yang membuat kericuhan pada aksi 21-22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu.

“Tindakan polisi bertindak tegas sudah benar. Kami melihatnya ketika menyampaikan aspirasi seperti itu bukan lagi penyampaian aspirasi, tetapi kericuhan,” kata Cholil, kemarin.

Menurut dia, menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Namun, massa aksi juga harus melakukan unjuk rasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan untuk unjuk rasa.

“Kami berharap masyarakat saling menahan diri, artinya orang yang demo menegakkan keadilan juga harus adil saat demo. Jika ingin menuntut sesuai hukum, maka patuhilah hukum yang ada,” katanya.

Situasi di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis malam, kondusif, meski polisi masih menutup jalan depan Sarinah menuju Hotel Indonesia dan Jalan Wahid Hasyim. Tidak ada aksi massa yang terjadi di kawasan strategis tersebut. (ant)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Kawasan Thamrin Kembali Normal


Baca Juga !.