Megapolitan

71 Ribu Pendatang Merajut Mimpi di Jakarta

Redaktur:
71 Ribu Pendatang Merajut Mimpi di Jakarta - Megapolitan

MENGADU NASIB - Penumpang kereta api tiba di Stasiun Gambir, Jakarta, beberapa hari lalu. Diperkirakan, ada 71 ribu pendatang baru yang akan menetap di ibu kota. Foto: Reni Esmir/ANTARA

indopos.co.id - Ibu kota memang manis. Saking manisnya, 10 juta orang berdesak-desakan hidupnya di Jakarta yang sempit. Semua itu demi merajut mimpi mencari kesuksesan di kota megapolitan ini. Bahkan, 71 ribu pendatang diprediksi memasuki ibu kota Indonesia usai Lebaran tahun ini.

Jakarta yang semakin sesak, dikarenakan banyak penduduk, dikhawatirkan akan timbul persoalan sosial baru. Apalagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat dari luar ibu kota.

Persoalan itu kemudian membuat sejumlah pihak khawatir datangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) semakin besar di ibu kota. Mengingat pada 2018, Dinas Sosial DKI Jakarta mampu menjaring sekitar 6.400 orang PMKS.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah mengingatkan kepada para Petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) untuk kompak dan disiplin dalam bekerja.

”Petugas P3S merupakan ujung tombak yang bertemu langsung dengan PMKS di jalanan. Dalam mengemban tugas sebagai petugas P3S sudah sepatutnya menanamkan rasa syukur, sabar, disiplin dan kompak,” urainya usai membuka acara ’Peningkatan Kapasitas Satuan petugas P3S tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 2019’ di Aula Jakarta Islamic Center (JIC), Koja, Jakarta Utara pada Rabu (12/6/2019) siang.

Demikian, dirinya mengapresiasi kinerja petugas P3S selama masa cuti Lebaran. Sebab, para petugas P3S tetap mengabdikan diri menjaga DKI Jakarta, ketika seluruh warga ibu kota tengah berlibur bersama keluarga.

Irmansyah juga memberi semangat dan meminta para petugas untuk terus bersyukur dengan pekerjaan yan kini dijalani. ”Syukuri apa yang menjadi tugas kita sekarang ini. Di luar sana banyak sekali yang mencari pekerjaan. Cara mensyukurinya seperti apa? Bekerjalah dengan sebaik mungkin. Lakukan kebaikan-kebaikan. Jadi lelahnya kita semua bernilai ibadah,” lanjutnya.

Tidak hanya kompak dan disiplin dalam bertugas, Irmansyah mengingatkan kepada para petugas P3S untuk tetap tenang, ramah dan bersabar. Khususnya ketika bertemu dengan PMKS yang melawan. Pendekatan persuasif, lanjutnya, harus diutamakan, kendati dalam keadaan lelah sekalipun. ”Kerja ini dituntut untuk sabar tingkat tinggi. Mungkin di saat kita sedang lelah, terus ketemu PMKS yang kondisinya melawan, itu menguji sabar kita. Kita harus tenang, ramah tapi juga tetap disiplin,” harapnya.

Bertambahnya penduduk di ibu kota, sudah diamini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhany Sukma. Dia menjabarkan sebanyak 7,8 juta orang meninggalkan ibu kota saat mudik Lebaran. Namun, jumlah penduduk yang kembali dari kampung halaman baru mencapai 4,3 juta hingga Selasa (11/6/2019).

Meski meniadakan operasi yustisi kependudukan, Dinas Dukcapil, terang Dhany tetap mengimbau para pendatang untuk melapor dan mendaftarkan diri ke kelurahan. ”Karena itu, kami mengimbau kepada para pendatang yang tinggal permanen atau migrasi untuk segera melapor dan mendapatkan pelayanan kependudukan DKI. Pendaftaran pendatang baru musim lebaran dibuka mulai dari tanggal 14 sampai 25 Juni mendatang,” ungkapnya dihubungi INDOPOS pada Rabu (12/6/2019) siang. 

Pendataan itu, lanjutnya, dilakukan pada tingkat RT dan RW, sehingga diketahui wilayah yang dominan pendatang. Apabila pendataan selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah bina kependudukan di kelurahan yang digelar pihaknya mulai dari tanggal 26 Juni sampai 3 Juli 2019 mendatang.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah awal dalam pelayanan dan pembinaan kependudukan, baik bagi para pendatang maupun warga yang belum memiliki data kependudukan.

Sebab ditambahkannya, pendatang terbagi dalam dua kategori, yakni pendatang permanen dan pendatang nonpermanen. Pendatang permanen dapat disebut migrasi. Sedangkan pendatang nonpermanen bersifat circular atau akan kembali jika musim libur telah usai.

Pendatang permanen memiliki niat untuk menetap dan secara sistem melepaskan status kependudukan daerah asal. Sehingga para pendatang kategori tersebut harus memiliki kelengkapan administrasi kepindahan kependudukan.  ”Jadi yang ditekankan adalah pendatang permanen, harus jelas mulai dari surat pindah, siapa penjaminnya terkait tempat tinggal, apakah bersama keluarga, indekost, kontrak atau sudah punya tempat tinggal sendiri dan lainnya,” ujarnya.

Terkait motif pendatang permanen, Dhany menyebutkan, terdapat sejumlah motif, antara lain ekonomi, pengembangan karir ataupun sekolah. Terlebih, musim mudik Lebaran 2019 berbarengan dengan kelulusan anak sekolah. Sehingga diyakininya banyak pendatang yang juga didominasi oleh pelajar.  ”Kalau melihat dari data yang masuk, jumlah pendatang itu 31 persen bekerja ke sektor swasta, selanjutnya adalah pendidikan,sekitar 23 persen, selebihnya UMKM karena ikut saudara dan lain sebagainya,” beber pria yang baru satu tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang terbuka bagi seluruh pendatang. Hanya saja, dirinya meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjamin para pendatang tidak menjadi beban.

Para pendatang harus memiliki keahlian dan keterampilan, sehingga dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan.  ”Jadi jangan sampai para pendatang justru menjadi beban, Pemprov DKI harus bisa memastikan mereka yang datang memiliki keterampilan dan bekal agar bisa bersaing di Jakarta,” ungkap Yuke dihubungi awak media ini pada Rabu (12/6/2019).

Buat Pola Urbanisasi

Kedatangan warga baru di ibu kota menurut Pengamat Tata Kota Universitas Trisaksi Nirwono Joga adalah hal yang biasa. Namun, menurutnya Pemprov DKI Jakarta harus tetap menciptakan pola urbanisasi berkelanjutan sebagai bentuk antisipasi risiko masalah timbul di kemudian hari. ”Urbanisasi tidak dapat dihentikan dan dihindari, tapi harus dikelola dengan tepat agar dapat menyejahterakan rakyat,” ujar Nirwono.

Nirwono mengatakan, Jakarta merupakan kota terbuka dan siapa saja bisa masuk di dalamnya. Namun perlu dilakukan antisipasi dengan melakukan seleksi bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan dan sekedar berjudi dengan nasib.

Beberapa dampak negatif dari pendatang yang tidak memiliki keterampilan dan tempat tinggal yang jelas di antaranya adalah menjamurnya permukiman kumuh, meningkatnya kemacetan lalu lintas, serta bertambahnya angka kriminalitas dan penyandang masalah sosial. ”Mengelola urbanisasi secara berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan,” tegas dia. Untuk iru perlu ada aturan yang tegas dari Pemprov DKI Jakarta kepada para pendatang baru, agar masalah-masalah sosial tidak meningkat.

Perencanaan tata kota yang didukung komitmen pemerintah, melibatkan akademisi dan dunia usaha, kerja sama dengan daerah lain, adalah strategi yang dapat diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

Pemerintah pusat juga berperan penting dalam mengatasi arus urbanisasi ke Jakarta. Daerah-daerah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi harus dikembangkan sebagai kota metropolitan penyangga Jakarta yang didukung pembangunan infrastruktur, properti, dan kawasan industri.

Tak hanya daerah penyangga, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru juga harus dikembangkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang merupakan provinsi penyumbang utama para pendatang urbanisasi ke Jakarta. ”Untuk meredam arus urbanisasi ke Jakarta, pemerintah harus konsisten membangun secara Indonesia-sentris dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta secara berlapis,” saran dia.

Kemudian, pengembangan kepadatan di pusat-pusat kota dilakukan dengan mengoptimalkan intensifikasi tata guna lahan dan multifungsi kegiatan agar kota efisien dan efektif.

Pembangunan kawasan terpadu dan penyediaan hunian vertikal berkepadatan rendah-sedang diselenggarakan untuk meningkatkan jumlah hunian dan kesempatan kerja di dalam kota. ”Pengembangan kawasan terpadu di titik-titik strategis kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal,” tandasnya.

Bukan Warga Kelas Dua

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menekankan bahwa DKI Jakarta merupakan kota yang terbuka bagi siapa saja. ”Kami tidak lakukan operasi yustisi di terminal, stasiun. Karena, operasi ini seolah-olah KTP dari luar Jakarta seperti warga kelas dua,” ungkap Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Tradisi tersebut, menurut Anies tidak layak dilakukan. Karena, yang menjadi sasaran operasi yustisi tersebut biasanya rakyat kecil dengan modal terbatas. ”Kami ingin ada perlakuan setara bagi mereka seperti kota lain. Langkah ini bukan berarti Pemprov DKI mengundang orang datang ke DKI Jakarta,” terangnya.

Anies meyakini, sebagian besar warga DKI saat ini dulunya juga pendatang. Jadi, menurutnya siapa saja bisa datang untuk mengadu nasib ke kota mana saja, termasuk ke Jakarta. “Kita hanya imbau kepada semuanya. Yang keluar dari Jakarta atau yang masuk ke Jakarta untuk membawa surat dan melaporkannya,” ujarnya.

Namun, dirinya menekankan adanya kemampuan para pendatang sehingga membantu pertumbuhan ekonomi ibu kota. ”Jadi dorongan kita adalah pada pertumbuhan ekonomi dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu di atas rata-rata nasional dan kita akan terus mendorong dengan kemudahan izin berusaha. Kemudian kita fasilitas berbagai macam kebutuhan untuk investasi. Jadi harapannya nanti tenaga kerja yang terserap bisa lebih banyak,” urainya.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada para pendatang untuk melaporkan diri kepada pengurus RT atau RW setempat dalam waktu 1x24 jam.

Sehingga, kegiatan kependudukan yang rutin dilakukan di terminal atau stasiun setiap tahun bukan merupakan bentuk pencegahan adanya pendatang, tetapi melayani pendataan bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kependudukan. ”Ini adalah tentang demand (permintaan) and supply (penawaran), demand tenaga kerja dan supply tenaga kerja. Di tempat yang banyak permintaan tenaga kerja, di situlah mereka nanti akan datang dan mencari pekerjaan, mencari peluang ekonomi,” tandasnya. (ibl/nas)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Pendatang Baru di Kota Bekasi Diprediksi 100 Ribu Jiwa

Megapolitan / Lahan di Tengah Kota Jaksel jadi Sawah

Megapolitan / Lebih Banyak yang Datang, Dibandingkan Pergi

Megapolitan / Lahan Banyak Beralih Fungsi, RTRW DKI harus Lebih Modernis

Megapolitan / Pendangkalan Waduk Pluit Jadi Evaluasi untuk Gubernur


Baca Juga !.