Politik

Calon Menteri Kabinet Baru, PDIP masih Malu-malu

Redaktur: Juni Armanto
Calon Menteri Kabinet Baru, PDIP masih Malu-malu - Politik

Ilustrasi

indopos.co.id - Partai politik (parpol) pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin telah mempersiapkan nama-nama calon menteri di kabinet baru nanti. Bahkan, Partai Golkar mengusulkan lima jatah menteri dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menyiapkan 10 nama untuk calon menterinya. Namun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya masih malu-malu mempublikasikan siapa kadernya yang akan menduduki posisi tersebut. Ini termasuk Partai Nasdem, PPP, dan sebagainya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah mengatakan, nama calon menteri yang berasal dari partainya menjadi wewenang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam aturan main yang tercantum di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bahwa ketua umum memilik hak preogratif ke dalam dan keluar untuk keputusan strategis.

"Karena itu, jabatan kabinet, jabatan ketua DPR, jabatan pimpinan MPR, itu adalah jabatan-jabatan strategis yang akan menentukan masa depan negara, maka keputusan-keputusan tersebut ada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif ke dalam dan ke luar," ujarnya kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (16/6/2019).

Menurut dia, di internal PDIP sendiri belum ada pembahasan mengenai nama calon menteri. PDIP, termasuk Megawati masih berkonsentrasi untuk mendukung Presiden Jokowi melakukan rekonsiliasi nasional.

Wakil Ketua MPR RI itu menilai terlalu jauh kalau PDIP sudah membuat daftar nama (long list) calon menteri. "Toh pada Oktober yang akan datang kabinet itu baru disusun presiden terpilih," ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, tugas PDIP sekarang bersama-sama dengan Jokowi dan partai koalisi lainnya menyatukan kembali seluruh kekuatan bangsa Indonesia. "Menyatukan kembali komponen masyarakat Indonesia karena Jokowi ini terpilih sebagai Presiden RI, bukan presidennya TKN (Tim Kampanye Nasional, Red) atau presidennya partai-partai koalisi,"  ucap Basarah.

Disinggung telah beredar nama Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey yang digadang untuk menjadi Menteri BUMN dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta Dian Napitupulu yang juga disiapkan masuk dalam kabinet? Basarah menuturkan, Jokowi sebagai pemegang hak prerogratif yang menentukan struktur hingga personel menterinya. Namun, sekali lagi ditegaskan, hingga saat ini masih belum membicarakan terkait struktur maupun personel kabinet dengan partai-partai koalisi.

Jokowi saat ini, kata Basarah, masih berkonsentrasi merajut persaudaraan Indonesia yang terimplikasi pileg dan pilpres. "Jadi konsentrasi presiden masih kepada rekonsiliasi nasional," tandasnya.

Sama halnya dengan Partai Nasdem. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate juga mengaku pihaknya tak tergesa-gesa dalam membahas jatah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Hal itu akan dibicarakan usai MK mengeluarkan keputusan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi-Maruf sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Pembicaraan terkait anggota kabinet setelah keputusan MK, jadi masih banyak waktu dan tidak perlu tergesa-gesa," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/6) lalu.

Plate yang juga merupakan Wakil Ketua TKN Jokowi -Ma'ruf Amin mengatakan, pihaknya saat ini memfokuskan diri untuk menghadapi sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.
Meski begitu, NasDem sudah menyiapkan kader mudanya jika diminta Jokowi mengisi salah satu posisi menteri. Soalnya, wacana kabinet capres nomor urut 01 di periode kedua nanti bakal diisi menteri dari kalangan milenial. "Kami pun tertarik dan mendukung para menteri muda yang segar dengan memiliki perspektif Indonesia masa depan yang energik itu, tentu dengan dukungan proses politik," aku Plate.

Dia menilai Jokowi akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih menteri di pemerintahannya. Selain itu, kabinet juga harus yang memahami visi misi dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Jokowi juga memperhatikan soliditas koalisi, supaya koalisi ini tetap solid karena kita inginkan presidensial sistem kita yang efektif," tuntasnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga belum mengungkap nama-nama kadernya yang bakal disiapkan menjadi menteri. "Ya kita siapkan (calon menteri, Red) . Cuma kan nggak perlu kita bengok-bengok (teriak-teriak, Red) siapa yang disiapkan gitu. Nanti ke-GR-an (gede rasa, Red) jatuhnya," ujar Sekjen PPP Arsul Sani.

Dia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan pengurus dan kader yang akan diajukan menjadi menteri dalam kabinet periode kedua Presiden Jokowi. Nama siapa yang akan diajukan tergantung dari pos yang dialokasikan Jokowi kepada PPP. "Prinsipnya PPP akan berusaha mencari kader yang paling pas untuk posisi yang diberikan, bukan karena dia posisinya tinggi di partai," tandasnya.

PPP juga, kata Arsul, belum mendengar wacana agar kabinet hanya diisi orang profesional atau zaken kabinet. Arsul pun tak khawatir hal ini akan mengurangi jatah kursi bagi kader partai politik di pemerintahan. "Kabinet zaken bagi PPP tidak harus dengan mengurangi jatah parpol. Karena siapapun yang diangkat Jokowi sebagai menteri, dia harus bisa kerja profesional, baik dari dalam parpol atau dari nonparpol," tandasnya.

Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya mengusulkan lima jatah menteri untuk para kader partai beringin. Permintaan lima kursi menteri itu sangat wajar, karena partai tersebut menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua setelah PDIP.

Menurut dia, saat ini ada dua kader Partai Golkar yang duduk sebagai menteri, yaitu Menteri Sosial Agus Gumiwang dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. "Bisa ditambah tiga lagi, sehingga ada lima orang anggota kabinet dari Golkar," ujarnya, kemarin. 

Selain Agus Gumiwang dan Airlangga, sambung Agung, ada beberapa nama lain yang siap jadi menteri, yaitu Ilham Habibie, putra Presiden RI ketiga B.J. Habibie; Ponco Sutowo, putra alm Ibnu Sutowo, pengusaha yang juga mantan Dirut Pertamina; Ganjar Razuni, sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar; dan Indra Bambang Utoyo, ketua DPP Partai Golkar. Nama-nama itu bisa dipilih untuk mengisi lima jabatan menteri yang diusulkan.

Mantan Ketua DPR itu mengaku ada beberapa posisi menteri yang cocok untuk kader Partai Golkar di antaranya di bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan posisi lainnya. "Kami hanya menyampaikan bahwa di Partai Golkar cukup banyak yang siap. Tergantung kepercayaan dari presiden," imbuhnya.

Agung menambahkan, pihaknya tidak langsung mengajukan nama-nama itu ke presiden. Nanti DPP Partai Golkar yang akan mengajukan. Jadi, dewan pakar hanya memberikan rekomendasi ke DPP.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan, soal jatah kursi menteri bagi partai berlambang beringin itu baru akan dibahas setelah putusan MK. "Belum dibahas, itu sesudah putusan MK (dibahas, Red)," tukasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (13/6) lalu.

Hal yang sama diungkapkan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus. Ketua umum memang belum membahas dengan jajaran DPP ihwal siapa kader yang akan diusulkan menjadi bakal calon menteri. "Toh, kami belum tahu alokasi untuk kami berapa, pos kementerian apa yang diberikan. Apakah kursi tersebut terkait kompetensi yang kami miliki dan siapa orangnya. Sampai saat ini kami masih menunggu," tandasnya.

Di lain pihak, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menyiapkan 10 nama-nama calon menteri, sayangnya belum berani diekspos. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johanm mengaku tidak megetahui siapa nama-nama tersebut. "Akan disiapkan 10 nama calon menteri. Tapi saya belum tahu siapa saja nama-namanya, karena perlu masukan dari berbagai pihak," ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat itu kepada INDOPOS, Minggu (16/6).

Daniel menyatakan, calon menteri ke depannya harus memahami persoalan dengan baik dan mampu memberikan jalan keluar yang efektif. "Ya khususnya dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat," tuturnya.

Daniel mengatakan, siapapun yang layak jadi menteri tentu akan diserahkan ke Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif dan atas dasar masukan dari ketum partai koalisi. "Baik itu dari parpol atau dari manapun. Profesional bisa dari mana saja, termasuk partai, sangat banyak kader partai yang professional. Kelebihannya bila dari partai memiliki kekuatan parlemen dan basis yang jelas, sehingga daya dukung dan kawal terhadap pemerintahan lebih kuat," tandasnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, rencana nama-nama menteri baru untuk periode 2019-2024 makin santer beredar. Memang pemilihan menteri itu merupakan hak prerogratif presiden. Namun, di kemudian hari akan muncul pertanyaan di publik kenapa orang-orang tersebut yang dipilih presiden.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin  mengatakan, Indonesia membutuhkan menteri-menteri yang ahli di bidangnya masing-masing. Untuk itu, pemerintah perlu untuk merombak kabinet dan mengisi dengan tokoh yang mengerti di bidangnya. "Ini terutama menteri di bidang ekonomi. Selama lima tahun Jokowi bermasalah dengan ekonomi. Nah, ke depan menteri ekonomi ditempati oleh orang-orang yang layak," katanya saat dihubungi, Selasa (11/6/2019) lalu.

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) menyiapkan kajian penilaian kinerja kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Penilaian itu untuk menunjukkan para menteri yang menjabat saat ini layak dipertahankan atau tidak.

Peneliti bidang hukum ICW Donal Faridz mengemukakan, pihaknya menilai berdasarkan kinerja para menteri dan harus ada kesepakatan bersama dari setiap anggota ICW. ’’Kami belum sampai kesimpulan siapa yang diganti atau siapa yang dipertahankan. Dalam waktu dekat hasil kajiannya akan dikeluarkan. ICW sempat bikin manifesto soal ranah hukum dan politik, penilaian kinerja menteri itu dari situ. Nanti kita akan rilis,’’ ujarnya di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Selama 4,5 tahun Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, Donal bisa menilai secara menyeluruh dan masyarakat pun bisa mengetahuinya. ’’Kan itu bagian yang pararel lah dari penilaian yang kita buat itu,’’ tambahnya. 

Sebelumnya ICW menyebutkan, pelaporan harta kekayaan para penyelenggara negara rendah. Terlebih mayoritas menteri yang memperbarui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) selama menjabat. Padahal undang-undang (UU) jelas mengatur pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala setiap tahun paling lambat pada 31 Maret di tahun berikutnya. Ini diatur dalam UU No 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di tempat terpisah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, untuk mengangkat Kabinet Kerja yang baru tentu harus mencari lebih baik. Sebab, target pertumbuhan ekonomi yang semula dijanjikan tujuh persen, nyatanya hingga akhir masa jabatannya belum terwujud. ’’Jokowi idealnya mengangkat menteri yang benar-benar profesional. Bukan karena kepentingan politik. Ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada periode pertama kurang optimal. Terbukti pertumbuhan ekonomi tujuh persen yang dijanjikan tidak tercapai,’’ ucapnya. 

Analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengemukakan, Jokowi tentu sudah mengetahui kandidat para menteri yang akan mengisi jabatan kerjanya. ’’Siapanya, ya itu Jokowi yang tahu,’’ jawabnya singkat.

Butuh Kuat-Berani

Presiden Jokowi mengaku tidak memiliki beban apapun jika ditetapkan sebagai presiden terpilih untuk pemerintahan lima tahun ke depan. "Saya dalam lima tahun ke depan Insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi keputusan-keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan. Karena saya sudah tidak memiliki beban apa-apa," katanya saat menghadiri halal bihalal dengan Aktivis 98 di Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Jokowi mengajak seluruh pihak mengoreksi apa saja yang masih harus dikerjakan, masih kurang atau harus diselesaikan ke depan.

Dia menekankan, Indonesia negara besar dengan beragam persoalan yang juga besar. Indonesia negara majemuk, sehingga jangan pernah sekali-kali menganggap Indonesia kecil. "Jangan sampai kita lupa itu," tegas Jokowi.

Dia meminta tidak ada lagi politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam pemilu mendatang yang dapat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Jokowi juga meyakini Aktivis 98 mampu mengelola perbaikan dalam perbedaan yang ada.

Dalam pidatonya, Jokowi sempat menyinggung nama aktivis 98 sekaligus politikus Adian Napitupulu saat berbicara soal menteri dalam pemerintahan. Awalnya presiden mengatakan, Aktivis 98 banyak yang sudah menjadi kepala daerah baik bupati, wali kota hingga gubernur. Aktivis 98 juga sudah ada yang menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPR RI. Namun belum ada Aktivis 98 yang menjadi menteri.

"Berkaitan dengan Aktivis 98, ini adalah pelaku sejarah, memang sebagian besar sudah ada yang menjabat bupati, DPR, wali kota atau jabatan lain, tapi saya juga mendengar ada yang belum. Saya lihat menteri belum," tandas Jokowi.

Sesaat setelah pernyataan Jokowi itu para aktivis 98 yang hadir lantas meneriakkan nama Adian Napitupulu sebagai bentuk dukungan kepada politisi PDIP itu untuk masuk dalam pemerintahan mendatang. ​​​​​​"Adian, Adian, Adian," kata para Aktivis 98.

Presiden pun kembali melanjutkan pidatonya, bahwa bisa saja dengan kemampuan yang ada, Aktivis 98 tidak hanya menjabat menteri, namun bisa sebagai duta besar (dubes) atau di perusahaan BUMN. "Tetapi saya selalu melihat yang bersangkutan memang harus memiliki kapasitas, kepemimpinan, karakter kuat dalam mengeksekusi, memiliki keberanian sebagai eksekutor dalam setiap keputusan yang sulit seperti apapun," jelas Jokowi.

Dia mengatakan, potensi tersebut banyak dan ada di Aktivis 98 yang hadir dalam acara halal bihalal. "Saya tidak ingin menyebut nama dulu, tapi banyak yang mendukung Adian, bung Adian," kata Jokowi seraya tersenyum.

Jokowi lalu kembali menekankan dirinya enggan menyebutkan nama maupun inisial. Dia menekankan negara membutuhkan kebersamaan semua pihak untuk bekerja sama membangun negara. (aen/yah/wok/dan/ant)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Ganjar : Ada yang Adu Domba Saya dengan Puan Maharani


Baca Juga !.