Headline

Anak Bisa Alami 2-3 Kali Kawin Kontrak

Redaktur: Juni Armanto
Anak Bisa Alami 2-3 Kali Kawin Kontrak - Headline

Ilustrasi

indopos.co.id - Kawin kontrak merupakan fakta lama. Muncul dan tenggelam. Menjadi fenomena di masyarakat karena hasil dari kesepakatan. Bukan paksaan. Korbannya kebanyakan anak perempuan di bawah umur. Dan, paling mencengangkan, mereka bisa alami kawin kontrak berkali-kali.

’’Anak-anak bisa alami 2-3 kali kawin kontrak, karena kontrak berbatas waktu. Bisa tahunan atau malah bulanan. Dan itu masih ada hingga sekarang,’’ Komisioner Bidang Pornografi dan Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah mengungkapkan hasil penelitiannya kepada INDOPOS, Minggu (16/6/2019).

Margaret menjelaskan, anak-anak perempuan itu menjadi korban dari orang tuanya. Faktor yang melatar-belakangi banyak. Tapi yang utama masalah ekonomi. Uang hasil dari komitmen kawin kontrak kebanyakan dinikmati orang tua daripada anaknya.

’’Dalam hal ini anak dieksploitasi orang tuanya. Padahal dampak dari kawin kontrak terhadap anak juga sangat banyak,’’ ujar Margaret.

Untuk mengatasi masalah kawin kontrak dan tindak pidana perdagangan orang, lanjut Margaret, perlu ada kebijakan dan ketegasan pemerintah untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Kedua, perlu ada penguatan pada orang tua terkait dampak negatif pada anak. Ketiga, perlu ada penguatan terkait pada masyarakat sekitar, terutama pada kepala desa atau aparat desa yang membantu terjadinya banyak praktik kawin kontrak.

Apa yang disampaikan Margaret bukanlah isapan jempol. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Ir Giwo Rubianto Wiyogo MPd mengungkapkan, pada Sabtu (15/6/2019) melihat ada sekelompok laki-laki berwajah Timur Tengah sudah mencarter beberapa mobil. Diduga sudah ada mafianya yang mengatur soal kawin kontrak.

’’Ada penjemputan dan ada yang mengatur dari penjemputan sampai cari calon perempuan kontraknya,’’ bebernya kepada INDOPOS, Minggu (16/6/2019).

’’Nah ini kan harus ada tindakan tegas dari Pemerintah setempat, yang sampai saat ini belum ada tindakan hukumnya,’’ lanjut Giwo.

Giwo menjelaskan, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus dan penyadaran di wilayah kawin kontrak. Saksi atau penghulu tidak resmi harus dibuat sanksi tegas. Pemda setempat juga harus mempunyai kebijakan dan perda untuk mengamankan perempuan dan anak-anak.

Praktik kawin kontrak yang tengah viral menimbulkan kekhawatiran dari kalangan masyarakat terutama para ibu. Kemunculan fenomena ini sebagai degradasi moral. Perlu upaya serius bersama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk mencegahnya.

’’Dari kacamata seorang ibu, fenomena ini memprihatinkan, degradasi moral sebuah keniscayaan,’’ kata Siti Natawati, advokat dari Kota Bogor, Jawa Barat.

Secara hukum, kata dia, kawin kontrak dapat merugikan pihak perempuan dan anak dari buah perkawinan berkala itu karena tidak memiliki kekuatan hukum baik secara konstitusi, status kewarganegaraannya tidak jelas, tidak diketahui punya hak waris atau tidak.

Ia mengatakan perlu perhatian khusus dari semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat untuk mencegah hal tersebut. Pemerintah juga perlu meluruskan perbedaan antara kawin kontrak dan nikah siri yang sering dianggap sama sejumlah kalangan.

Menurut Siti, nikah kontrak ada perjanjian batas waktu pernikahan yang disepakati dan ada nilai nominalnya. Sedangkan nikah sirih sah secara agama tidak ada perjanjian waktu.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Memprihatinkan

Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan DR Atnike N Sigiro mengatakan, kasus yang terbongkar di Kalimantan Barat lebih kepada tindak pidana perdagangan orang. ’’Jika perempuan itu dinikahi di luar kehendak mereka, maka ini masuk perdagangan manusia,’’ kata Atnike kepada INDOPOS, Minggu, (16/6/2019). Diberitakan, terjadi kasus sindikat perdagangan orang atas modus kawin kontrak yang terbongkar di perumahan mewah Kompleks Surya Purnama di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Soal kawin kontrak, dalam konteks patriarki, pernikahan ini memberi kuasa kepemilikan suami atas istri kontraknya. Atnike pernah membaca sebuah studi mengenai kawin kontrak di daerah Kemang, Jakarta Selatan, pada 90-an. Dalam studi itu perempuan-perempuan tersebut menikah kontrak dengan ekspatriat. Disebut kontrak karena perempuan-perempuan tersebut menyadari bahwa pernikahan mereka hanya sebatas masa tinggal pasangannya.

Kawin kontrak juga konon dilakukan di daerah Puncak, Jawa Barat. Ini juga perdagangan manusia terselubung atau prostitusi terselubung yang dilegalisasi dengan pernikahan lalu cerai.

Menurut Atnike, setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan agar praktik tindak pidana perdagangan orang dan kawin kontrak tidak terjadi lagi. Pertama, penegakan hukum bagi pelaku perdagangan manusia. Kedua, kepastian atas hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan. Ketiga, perlindungan dan pemulihan bagi korban perdagangan manusia.

’’Ketiga hal ini mudah disebutkan tapi praktiknya sulit sekali, karena menyangkut sistem sosial dan budaya patriarki yang hidup di dalam masyarakat,’’ kata Atnike. (art/ant)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Warning, Perlu Sosialisasi Bahaya Kawin Kontrak

Headline / Apa, Korban Kawin Kontrak Hamil Duluan?

Nusantara / Korban Kawin Kontrak di Tiongkok Sering Disiksa

Headline / Beda Kawin Kontrak dan Nikah Siri

Megapolitan / Pemkab Lebak Larang Kawin Kontrak


Baca Juga !.