Headline

KPU Minta MK Tolak Gugatan Perbaikan Prabowo-Sandi

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
KPU Minta MK Tolak Gugatan Perbaikan Prabowo-Sandi - Headline

Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

indopos.co.id - KPU sebagai pihak termohon dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjawab tudingan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi. Dalam jawabannya, KPU ikut menolak gugatan perbaikan yang diajukan. 


Penolakan itu didasarkan dengan Peraturan MK Nomor 5 tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 2 tahun 2019. Regulasi itu mengatur tahapan dan jadwal gugatan hasil Pilpres 2019. 


"Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak mengatur adanya perbaikan permohonan," tutur Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). 


Selain itu, kuasa hukum KPU mempertanyakan keabsahan gugatan perbaikan dari Tim Prabowo-Sandi. Pasalnya berkas yang diajukan pada 10 Juni 2019 tidak ada cap registrasi saat diterima Mahkamah Konstitusi. 


"Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Perbaikan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat cap registrasi Mahkamah Agung," ucap Ali.


Mengenai pendapat tim Prabowo-Sandi yang menilai gugatan perbaikan perbaikan diperbolehkan, merujuk pada sidang serupa pada 2014, kuasa hukum KPU merasa hal itu tidak bisa disamakan. Mengingat sidang gugatan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 menggunakan dua aturan yang berbeda. 


"Pada waktu itu, PMK nomor 4 tahun 2014 memang mengatur adanya perbaikan permohonan. Akan tetapi PMK nomor 4 tahun 2014 tersebut sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi oleh PMK nomor 5 tahun 2018," kata Nurdin.


Sebelum sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2019 pada 14 Juni lalu, tim Prabowo-Sandi memperbaiki gugatannya. Dalam perbaikan itu ada beberapa temuan baru yang dimasukkan, termasuk jabatan Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. 


Tim Prabowo-Sandi menganggap posisi itu bisa membuat Ma'ruf didiskualifikasi dari Pilpres. Mereka menganggap Ma'ruf masih punya jabatan di BUMN saat ikut pilpres. Padahal ada aturan yang melarang pejabat BUMN ikut sebagai peserta pemilu. (yah)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Hukum / Hakim MK Minta Saksi Berkualitas

Nasional / Sengketa Pileg, C1 Pengawas TPS Jadi Andalan Bawaslu

Nasional / Hakim Konstitusi Pertama, Natabaya Meninggal Dunia

Politik / Suara Luar Negeri Parpol Terindikasi Hilang


Baca Juga !.