Nasional

Gugat BPK, Pengacara Sebut Tidak Ada Urgensinya Hadirkan SN

Redaktur: Heryanto
Gugat BPK, Pengacara Sebut Tidak Ada Urgensinya Hadirkan SN - Nasional

indopos.co.id - Pengacara Sjamsul Nursalim (SN) Prof. Otto Hasibuan menggugat BPK ke PN Tangerang terkait langkah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menerbitkan laporan audit investigasi dengan hanya mendasarkan pada alat bukti, data, dan informasi sepihak dari KPK.

Menurut Otto, kesimpulan Audit BPK 2017 juga  bertentangan dengan kesimpulan kedua laporan audit BPK sebelumnya, yakni audit 2002 dan 2006 yang tidak pernah menyatakan ada kerugian negara.

“Kalau ada pernyataan ini ada kerugian negara, perkara inikan belum incraht. Karena itu, kami mengajukan gugatan. Kemudian kalau ada yang menyatakan audit tidak perlu pemeriksaan terperiksa, secara Undang-Undang itu perlu dilakukan,” sindir Otto di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Apalagi namanya penyelidikan investigatif, lanjut Otto, harus dijaga kepentingan semua pihak. “Jangan periksa sendiri, bukti sendiri itukan merugikan orang lain. Kami menggugat proses audit BPK karena diduga melanggar prosedur itu. Proses audit ini kami anggap tidak mengikuti prosedur Undang-Undang," jelasnya.

Soal keberadaan SN, Otto mengatakan, kliennya tinggal di Singapura. “KPK juga tahu. Sampai saat ini belum ada urgensinya kami membawa dia ke PN Tangerang karena itu perdata. Perkara gugatan Tangerang sampai saat ini belum ada panggilan dari PN Tangerang,” kilahnya.

Kuasa Hukum SN Maqdir Ismail mengatakan, SN  tinggal di luar negeri sejak 2001. "Itu pilihan orang untuk tinggal di LN.  Sepanjang yang saya tahu dia masih WNI," jelas Maqdir.

Menjawab berita-berita dari KPK, pihaknya  perlu menyampaikan sejumlah hal. Karena untuk memberikan keadaan yang seimbang tentang SN. “Soal panggilan siapa yang bisa membuktikan bahwa panggilan-panggilan itu dilakukan secara patut dan sesuai UU. Karena SN ada di Singapura, kita punya kedubes di sana. Kita tidak pernah dengar, apakah KPK sudah memanggil melalui kedubes," jelasnya.

KPK kutip Maqdir akan menggelar sidang in absentia. “Saya katakan beliau orang yang taat hukum, beliau percaya betul sudah menyelesaikan kewajibannya melalui MSAA. Beliau saya yakin akan pulang. Tapi apakah dengan kepulangannya baik untuk kesehatan. Dia pergi 2001 untuk berobat. Tergantung  kesehatan beliau, diperbolehkan dokter atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya,  Maqdir mengatakan, pada tahun 1998, Pemerintah dan Sjamsul Nursalim (SN) telah menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-PKPS) atas seluruh kewajiban BLBI yang diterima Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

SN ketika itu adalah pemegang saham pengendali BDNI. Dan di tahun 1999, perjanjian MSAA itu telah terpenuhi (closing) yang disahkan dengan penerbitan Surat Release and Discharge (R & D, pembebasan dan pelepasan) serta dikukuhkan dengan Akta Notaris Letter of Statement.

R & D dan Akta Letter of Statement itu pada intinya menyatakan bahwa seluruh kewajiban SN telah terselesaikan. Serta membebaskan dan melepaskan dirinya dan afiliasinya dari segala tindakan hukum yang mungkin ada sehubungan dengan BLBI dan hal terkait lainnya. Pemenuhan kewajiban SN juga sudah dikonfirmasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya pada tahun 2002.

Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2019) mengatakan pihaknya  akan meminta bantuan Interpol untuk mencari tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, di Singapura.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK kata dia,  punya banyak teman di luar. “Seperti Interpol, kemudian dengan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) dan lainnya," pungkasnya. (dai)

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / Gerindra Digugat Calegnya Sendiri, Sidang Ditunda

Politik / 32 Nama Calon BPK akan Diseleksi Ulang DPD

Banten Raya / Honor Perjalanan Dinas DPRD Banten Disorot

Nasional / Capim KPK Tak Harus dari Institusi Penegak Hukum

Nasional / DPR Ancam Panggil KPK Soal Predikat Wajar Dengan Pengecualian


Baca Juga !.