Nasional

Karena Bantu Pemda, Penerapan Zonasi PPDB Harus Libatkan Semua Stakeholder

Redaktur: Heryanto
Karena Bantu Pemda, Penerapan Zonasi PPDB Harus Libatkan Semua Stakeholder - Nasional

Staf Ahli Mendikbud, Chatarina Muliana Girsang dicegat wartwan usai isi diskusi penerapan sistem zonasi dalam PPDB salah satu upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Foto: deri ahirianto

indopos.co.id - Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus melibatkan semua stakheloder. Tidak hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Staf Ahli Mendikbud, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, perlu juga kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak pemda serta pihak sekolah.

“Zonasi pendidikan harus melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk sekolah agama. Dengan penetapan zonasi justru kita membantu pemda,” ujar Chatarina saat diskusi FMB9 bertajuk Dibalik Kebijakan Zonasi, di Gedung Kominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Adanya sistem zonasi pendidikan, nilai Chatarina, justru ada pendidikan karakter. Tidak seperti sekarang misalnya ada yang, sekolah di Jakarta, tinggal di Tangerang. Pulang dari sekolah sampai rumah, sudah malam.

“Jadi tidak banyak berinteraksi dengan orang tua. Padahal peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak. Namun begitu memang perlu ada penyempurnaan terkait hal itu. Kami sudah melakukan evaluasi,” tangkisnya.

Misalnya, tidak bisa memberikan sanksi. Kemudian penetapan zonasi tidak memperhitungkan daya tampung sekolah, dengan jumlah anak yang lulus dari jenjang sebelumnya. Serta masih tingginya mindshet favoritism di masyarakat. Pemda agak berat melepas favorit. Juga masih ada yang enggan membangun sekolah.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan AntarLembaga Kementerian Dalam Negeri  Hari Nurcahya Murni mengatakan,  negara wajib hadir, wajib belajar 12 tahun merupakan komitmen kita bersama.

“Kebijakan zonasi tata kelola yang berkeadilan sosial. Dengan adanya zonasi kita akan dapat mencapai daya saing Indonesia. Dengan adanya zonasi, penguatan karakter akan semakin kuat,” imbuhnya.

Yang wajib memberikan pendidikan karakter itu, nilai dia, orang tua. “Jangan jauhkan orang tua dari anak, karena sekolah favorit. Pihak kami akan terus berkoordinasi dengan pemda. Jangan sampai ada yang menginap-menginap.Kita welocome menyiapkan saspras buat pemda," timpalnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR  Hetifah Sjafudian mengatakan, dari sisi kebijakan, pihaknya  ingin memberikan suatu catatan. “Dari kebijakan itu ideal. Kami mensupport kebijakan zonasi. Namun kalau banyak resistensi atau keluhan, DPR tentu harus mengecek,” ujarnya.

Anggota Ombudsman Ahmad Suadi mengapresiasi sistem zonasi. Namun kata dia memang dibutuhkan penyempurnaan. Misalnya, supaya tidak antri, perlunya informasi online. “Sebenarnya semua harus online. Kalau ada yang antre-antre harus diselesaikan. Kalau ada yang mau datang antre, harus dilayani. Saya kira harus ada penyempurnaan,” tutupnya. (dai)

Baca Juga


Berita Terkait

Banten Raya / Pendaftar Membludak, SMAN 1 Petir di Kabupaten Serang Butuh RKB

Lifestyle / Mau Anak Pede di Hari Pertama Sekolah? Coba Tips ini

Nasional / Satgas Zonasi Pendidikan untuk Bantu Pemerintah Daerah

Nasional / Kemendikbud Bentuk Satgas Zonasi Pendidikan

Viral / Viral, Sekolah Ini Punya Tangga Khusus Perempuan

Internasional / MUET Edukasi Pelajar Masuk Universitas di Malaysia 


Baca Juga !.