Nasional

Kemendikbud Bentuk Satgas Zonasi Pendidikan

Redaktur: Darul Fatah
Kemendikbud Bentuk Satgas Zonasi Pendidikan - Nasional

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Implementasi Zonasi Pendidikan. Hal itu untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) melaksanakan sistem zonasi pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan secara simultan. Kebijakan ini sebagai rangkaian proses kebijakan pendidikan terdahulu. Yakni kebijakan komite sekolah, dan penguatan pendidikan karakter.

"Ini kalau dirunut dari awal dari komite sekolah, pendidikan karakter, dan zonasi ini adalah mata rangkaian kebijakan. Jadi ini titik akhirnya adalah titik zonasi ini," ujar Muhadjir, saat membuka Rakor Satgas Implementasi Zonasi di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Tim Satgas terbagi atas delapan klaster. Dengan koordinator berasal dari pemangku kepentingan Kemendikbud Pusat. Adapun pembagian klaster sebagai berikut. Klaster I, koordinator Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Papua. Klaster II, koordinator Inspektorat Jenderal Kemendikbud, meliputi Jawa Barat, Kep. Bangka Belitung, Aceh, dan Sulawesi Barat.

Klaster III, koordinator Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, meliputi Provinsi Banten, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Klaster IV, koordinator Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, meliputi Provinsi Jawa Tengah, Maluku, dan Kalimantan Timur.

Klaster V, koordinator Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, meliputi Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Klaster VI, koordinator Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Klaster VII, koordinator Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Bali dan Lampung. Klaster VIII, koordinator Sekretaris Jenderal Kemendikbud, meliputi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah.

Muhadjir juga mengatakan, zonasi itu untuk pemerataan pendidikan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu baru awal. "Dengan pemerataan pendidikan yang berkualitas mencakup penataan dan pemerataan guru. Pemerataan infrastruktur, berbagi sumber daya, integrasi pendidikan formal dan non-formal," pungkas Muhadjir. (dai)

Baca Juga


Berita Terkait

Banten Raya / Pendaftar Membludak, SMAN 1 Petir di Kabupaten Serang Butuh RKB

Headline / Tegaskan Tidak Ada Perpeloncoan Murid Baru di Sekolah

Headline / Pengamat Minta Hindari Dua Kementerian dari Kader Partai

Lifestyle / Mau Anak Pede di Hari Pertama Sekolah? Coba Tips ini

Nasional / Satgas Zonasi Pendidikan untuk Bantu Pemerintah Daerah

Nasional / Satgas Zonasi Pendidikan untuk Bantu Pemerintah Daerah


Baca Juga !.