INDOPOS.CO.ID – Presidensi G20 menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia. Selain lapangan kerja dan investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor terutama bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke berbagai negara di dunia.
Hingga dewasa ini peran UMKM dalam kebangkitan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 tidak terbantahkan. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar terbentuk kolaborasi antara instasi dan para stakeholder UMKM agar program yang berjalan tidak sendiri-sendiri.
Demikian yang mengemuka dalam acara Mikro Forum-Forwada Virtual Discussion Series 2022 – “Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting Pasca Pandemi”, Kamis (24/2/2022)
Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satuan Tugas (Satgas) Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor nonmigas yang mencapai 15,65 persen dari total ekspor nasional.
Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor. Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building.
“OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerja sama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujarnya.
Greatman menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan Presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wake up call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Greatman, hampir semua pihak punya niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia. Namun, hanya satu yang kurang, yakni masalah bagaiman sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab, jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan added value yang bagus.
“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” tegasnya.
Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Yessy Aktaina mengatakan, UMKM semakin memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karenanya perlu untuk terus didorong agar bisa go international atau ekspor. DIa menegaskan, membuat UMKM naik kelas, merupakan fokus BNI saat ini.
Yessy menuturkan, ada tiga Pilar Strategi Pemberdayaan UMKM BNI, pertama, BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor, kedua BNI fokus untuk meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital, dan ketiga, BNI fokus untuk pengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital.
“Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex & BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor,” ujar dia.
Yessy mengungkapkan, guna membantu UMKM go global, BNI telah menghadirkan Xpora, merupakan One Stop Solution Hub yang memberikan layanan bagi pelaku UMKM Indonesia agar dapat Go Productive, Go Digital, & Go Global serta menjadi pusat layanan bagi para pengusaha diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.
Melalui Xpora, BNI ingin Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) dan diaspora Indonesia untuk membantu ekspor UMKM.
“Xpora merupakan orkestrator ekosistem UMKM yang mempertemukan penjual, pembeli (termasuk Diaspora) dan enabler ekspor,” tutur Yessy.
Ditambahkan, hinga saat ini Xpora Physical Hub tersedia di tujuh kota antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Denpasar, Makasar dan Medan. Selain itu BNI juga telah menyiapkan Skema Reguler Pembiayaan kepada UMKM, diantaranya, pendanaan UMK, Kredit Usaha Rakyat (KUR), BNI Wirausaha (BWU), dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
Senada dengan Greatman, Yessi mengamini perlunya kolaborasi antar instasi/lembaga dalam membangun UMKM agar naik kelas. Dia menyebut, UMKM Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja saat ini UMKM menghadapi beragan kesulitan berupa akses yang harus dibantu dan dipermudah baik secara regulasi maupun program dari instritusi.
“Kolaborasi penting, namun capacity building juga area yang harus dipikirkan oleh UMKM. Jadi penggerak ini utamanya dari UMKM, tidak hanya dipancing oleh institusi, UMKM harus punya willingness untuk expanded dirinya,” katanya.
“Kita punya banyak strategi, kita mau bikin ekpor itu lebih mudah untuk meningkatkan lebih banyak lagi menciptakan UMKM jadi naik kelas. Tapi UMKM itu sendiri harus punya eagerness mengembangkan dirinya,” tambahnya.
Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden, Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, Amerika Serikat, India, Rusia dan China.
Untuk mengejar keketingalan itu, pemerintah dan pengusaha pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia”. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menargetkan Indonesia menempati posisi sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024.
“Saat ini 99 persen UMKM Memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia, 23,9 persen UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan 14 persen UMKM kita memiliki kemampuan menembus pasar ekspor,” ujarnya.
Dengan berlanja konsumen sebesar USD184 miliar di tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai pasar konsumen halal terbesar dunia.
“State global Islamic Economic Indicator 2021/2022 menyebutkan, USD8 miliar ekspor produk halal oleh Indonesia, sementara impor produk halal oleh pemerintah mencapai USD10 miliar. Selain itu terdapat investasi sebesar USD5 miliar dalam sektor halal Indonesia, ini menunjukan Indonesia adalah pasar yang sangat besar,” jelas Guntur.
Dia juga menegaskan pentingnya kerjasama dan kolaborasi semua pihak yang peduli akan kemajuan UMKM.
“Saat ini semua instasi/lembaga, sama-sama kerja, jadi mungkin yang belum ada kerjasamanya, jadi jadi bagaimana ini kita kolaborasikan dalam satu orkestra yang menjadi kesatuan visi membangun Indonesia maju,” imbuhnya.
Sementara Managing Director Export Hub, Amalia Prabowo menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) e-commerce expert atau pakar e-commerce. Menurutnya, Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor.
Dia membandingkan dengan Singapura yang mampu meraup cuan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global.
“Kita perlu e-commerce expert sebanyak-banyaknya untuk membantu UMKM itu eksis di semua platform. Singapura itu tidak punya UMKM, mereka hanya membeli barang dari UMKM kita, tapi mereka punya banyak e-commerce expert dari kita,” jelasnya.
Amalia menambahkan, saat ini banyak UMKM bangga dengan ekspor mereka meski hanya dalam bentuk “hand carry”. Dia menegaskan, cita-cita bersama penggiat UMKM adalah menginginkan agar ekspor UMKM tidak hanya dalam bentuk “hand carry” tetapi dengan bentuk Business to Business (B2B).
Amelia mengatakan, data dari Alibaba dan Amazon menyebutkan, e-commerce B2B mengalami kenaikan mencapai enam kali lipat dibandingkan dengan Business to Consumer (B2C). Pihaknya di Expor Hub, berupaya mendorong UMKM untuk B2B.
“Namun untuk masuk B2B buat UMKM Indonesia tidak mudah, karena ciri khas UMKM Indonesia adalah bergerak sendiri-sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usdaha Kecil Menengah, Eddy Satriya menyebutkan, kinerja ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif pada kuartal II-2021 dan kuartal III-2021 di tengah kenaikan kasus akibat varian Delta pada Juli 2021. Bahkan, pertumbuhan kuartal IV-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif.
“Aktivitas ekonomi yang tertahan karena varian delta di kuartal III-2021, membuat seluruh aktivitas pada 2021 terkonsentrasi di kuartal IV, pertumbuhan kuartal IV-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif. Ini pula yang mejadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 ditargetkan meningkat menjadi 5,2 persen,” ujar dia.
Eddy mengatakan, tahun 2021 pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp83,19 triliun. Sementara untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp451,64 triliun dimana Rp174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin mengungkapkan, salah satu kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM.
Menuruntya, para pelaku UMKM adalah critical engine bagi perekonomian mengingat kontribusinya kepada produk domestik bruto (PDB) telah mencapai 60,51 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92 persen.
“Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekpor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60 persen dari total investasi nasional. Dan kontribusinya terhadap ekspor nonmigas nasional telah mencapai 15,65 persen,” ujarnya.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berharap UMKM bisa lebih berperan dalam tender pengadaan barang di pemerintahan. Pihaknya mengusulkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk dalam e-katalog pengadaan barang pemerintah.
“Saat ini sudah terdaptar 150.339 produk, kita targetkan hingga maret ada 20o ribu dan akhir tahun 2 juta produk,” ujarnya.(arm)
