INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan mengawasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Saya minta BPKP dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawasi transaksi yang ada dan laporan harian kepada saya,” ujar Presiden saat memberikan arahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dalam kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga, dan Seluruh Kepala Daerah, serta dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).
Jokowi meminta kepada semua seluruh peserta acara yang hadir baik itu Menteri, Kepala Lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan BUMN serta Kepala Daerah untuk bersama-sama meningkatkan penyerapan barang yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan membeli barang-barang buatan Indonesia.
Tahun ini, kata Presiden Jokowi, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ditargetkan untuk membelanjakan anggarannya sebanyak Rp400 triliun untuk belanja produk dalam negeri (PDN), termasuk yang diproduksi PDN dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Sekarang kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya gak banyak-banyak,” ucapnya.
Dirinya yakin, jika semua Kementerian, Lembaga, BUMN dan TNI/Polri serta Pemerintah Daerah benar-benarr menerapkan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, TKDN, PDN dan UMKM maka akan membuka sebanyak 2 juta lapangan pekerjaan baruakan tercipta dan peluang investasi akan semakin besar.
“Kalau kita beli produk dalam negeri, meloncat nanti pertumbuhan ekonomi kita. Kalau sebelum Mei sudah tercapai maka akan berdampak kemana-mana,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar mengatakan telah meminta BPKP Bersama bersama dengan LKPP, dan Kejaksaan Agung, dan serta Polri untuk turut serta melakukan pengawasan dan menciptakan early warning system dini terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
“Terima kasih BPKP yang dengan LKPP sudah melakukan kerja sama. Audit BPKP untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” ucap Luhut.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, untuk mewujudkan arahan Presiden terkait afirmasi produk dalam negeri, maka agar tujuan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama, maka perlu adanyadiperlukan kolaborasi seluruh stakeholders.antar Kementerian/ Lembaga.
“BPKP siap bersinergi dan berkolaborasi dalam pengawasan untuk bisa dapat mendukung tercapainyamencapai target Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia penggunaan TKDN, PDN dan UMKM sesuai yang diminta arahan Presiden,” tegasnya. (rmn)