Minggu, 24 September 2023
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
www.indopos.co.id
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Laporan Keuangan Kemenkeu BA015 Kembali Peroleh Opini WTP

Redaktur Ali Rachman
Rabu, 3 Agustus 2022 - 17:55
di kanal Ekonomi
Bea Cukai

Menkeu Sri Mulyani. Foto: Bea Cukai untuk indopos.co.id

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOS.CO.ID – Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

LKPP merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan keuangan negara. LKPP juga sebagai salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparasi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal.

BacaJuga

Transformasi SDM, Tugu Insurance Sabet Penghargaan di HR Excellence Awards 2023

Tetapkan Standar Produk Dalam Negeri, Bamsoet: Tekan Masyarakat Gunakan Barang Impor

Kali ini, Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 (LK BA015) kembali berhasil memperolah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini merupakan capaian yang ke-11 kalinya berturut-turut sejak tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara.

Opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini ini diberikan sesuai hasil pemeriksaan keuangan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat empat jenis Opini yang diberikan oleh BPK. Pertama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan dan sesuai dengan SAP. Kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, diberikan jika sistem pengendalian intern memadai, tetapi terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Ketiga, Opini Tidak Wajar atau adversed opinion, diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Keempat, pernyataan menolaj memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pada tahun 2022, LK BA015 kembali mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan pada tahun 2021, artinya Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai lembaga pemerintah, Kemenkeu berhasil mengekspresikan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa Kemenkeu telah dan terus berupaya melakukan pengelolaan keuangan sebaik mungkin bahkan dalam kondisi kritis seperti pada tahun 2021 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Ketua BPK, Isma Yatun, secara umum mengungkapkan apresiasinya terhadap perolehan WTP atas LKPP tahun 2021 saat penyerahan LHP kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna DPR, pada Selasa (14/6/2021). “Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengawasan oleh DPR sebagai bentuk political commitment dan pemantauan yang dilakukan BPK menjadi hal yang esensial untuk memanifestasikannya,” tandasnya.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengharapkan bahwa semua upaya yang dilakukan (Kementerian Keuangan) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. “Keuangan negara adalah uang rakyat yang digunakan untuk mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kemampuan Indonesia menjadi negara maju dan bermartabat,” pungkasnya. (ipo)

Tags: kemenkeuKementerian KeuanganLaporan KeuanganLK BA015Opini WTP
ShareTweetSendShareSend

MIXADVERT JASAPRO

Related Posts

Jamkrida-Banten-IP
Nusantara

Diduga Salah Analisa, Pengamat Minta Pj Gubernur Sanksi Oknum PT BGD Banten

Senin, 4 September 2023 - 09:20
syl
Nasional

Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Kinerja dan Opini WTP Kementan

Rabu, 30 Agustus 2023 - 16:59
sri
Ekonomi

Ini Jawaban Menkeu atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait RAPBN 2024 di Paripurna DPR

Selasa, 29 Agustus 2023 - 23:23
edukasi-BC
Ekonomi

Bea Cukai Siapkan Pekerja Migran yang Melek Aturan Kepabeanan

Senin, 28 Agustus 2023 - 18:20
Pengecekan-Barang
Ekonomi

Pemberian Izin Fasilitas Kepabeanan Jadi Wujud Dukungan Pemerintah untuk Industri

Senin, 28 Agustus 2023 - 17:20
Rapat-Bilateral-BC
Ekonomi

Bea Cukai dan Kastam Malaysia Gelar Rapat Bilateral Ke-19 di Medan

Senin, 28 Agustus 2023 - 16:32
Load More

Populer hari ini

ip

Inilah Tanggapan Mahasiswa UGM Terhadap Adu Gagasan Bacapres Anies

Selasa, 19 September 2023 - 23:49
Penutupan-Jalan

Warga Keluhkan Penutupan Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang untuk Pernikahan

Sabtu, 23 September 2023 - 09:05
prabowoganjar

Isu Duet Prabowo-Ganjar Dinilai Solusi Terbaik Cegah Pembelahan Sosial

Jumat, 22 September 2023 - 18:18
KH.-Ahmad-Jaelani

Tokoh Betawi Menyoroti Dua Hal dalam Perubahan UU 29/2007

Jumat, 22 September 2023 - 23:55
polisi

Kecelakaan Maut di Exit Tol Bawen, Polisi Amankan Sopir dan Kernet Truk

Sabtu, 23 September 2023 - 21:46

E-Paper

Koran Indoposco Edisi 22 September 2023 - Screenshot 2023 09 21 at 11.55.04 PM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 22 September 2023

Redaktur gimbal
Jumat, 22 September 2023 - 00:12
Koran Indoposco Edisi 19 September 2023 - Screenshot 2023 09 19 at 12.58.22 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 19 September 2023

Redaktur gimbal
Selasa, 19 September 2023 - 01:21
Koran Indoposco Edisi 15 September 2023 - Screenshot 2023 09 15 at 12.06.36 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 15 September 2023

Redaktur gimbal
Jumat, 15 September 2023 - 00:17
www.indopos.co.id | indoposco.id

Copyright © 2023.

www.indopos.co.id | indoposco.id

  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index

Copyright © 2023.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist